Program KB Solusi Menekan Angka Pernikahan Dini di Masa Pandemi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pemerintah tetap mendorong Program Keluarga Berencana (KB) bagi masyarakat karena di dalam pelaksanaannya juga ditekankan tentang hal perencanaan membangun keluarga dan edukasi kesehatan reproduksi. Hal ini dikarenakan, di masa pandemi terdapat peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan serta pengajuan dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, kehamilan tidak direncanakan setidaknya dapat bersumber pada dua hal. Yakni pasangan usia subur yang tidak segera melakukan kontrasepsi pasca persalinan atau abortus, serta kehamilan tanpa pernikahan.  

“Keduanya bisa terjadi karena mereka tidak memahami kesehatan reproduksi, sehingga perlu diberikan edukasi atau pemahaman terkait masalah ini,” ujar Hasto dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9), Rabu (29/9/2021).

Baca Juga Hidupkan Kembali Layanan Kontrasepsi di Rumah Sakit, BKKBN Dan PERSI Jalin Kerjasama

Untuk memberikan sosialisasi dan layanan kontrasepsi, BKKBN terus menggiatkan program keluarga berencana (KB) di daerah-daerah Indonesia, terutama selama masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Banyak perempuan usia produktif yang tidak berani datang ke fasilitas keluarga berencana selama pandemi karena takut tertular virus corona. Untuk mengatasi hal ini, BKKBN melakukan terobosan penyuluhan proaktif door to door (pintu ke pintu) untuk penyuluhan kontrasepsi dan mempermudah cara mendapatkan layanan tersebut.

“BKKBN mengubah strategi. Penyuluh kini boleh membawa alat kontrasepsi yang disampaikan ke fasyankes. Kami juga membuka layanan KB di banyak titik, juga meluncurkan Gerakan Sejuta Akseptor dan melakukan pemasangan alat kontrasepsi gratis, mudah diakses dan tersedia,” tutur Hasto.

Selain itu, BKKBN juga menyalurkan Dana Alokasi Khusus ke kabupaten/kota. “Jika sebelum pandemi dana untuk program KB Rp62 miliar, maka pada 2020-2021 ditingkatkan menjadi Rp400 miliar,” beber Hasto

Klaim BPJS untuk pemasangan alat kontrasepsi juga dipermudah. “Anggaran bisa diklaim ke dinas Keluarga Berencana kota setempat, terkait jasa bidan dan dokter yang melakukan jasa pemasangan kontrasepsi,” imbuh Hasto.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kebijakan dan strategi pelayanan Keluarga Berencana (KB) dalam masa pandemi COVID-19 salah satunya bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan kepesertaan KB Aktif.

“Selain itu juga untuk meningkatkan peserta KB baru, KB pasca persalinan dan keguguran, dan menurunkan angka unmetneed (orang yang seharusnya ber-KB, karena tidak ingin anak lagi atau anak ditunda, tetapi tidak ber-KB). DIY dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 497.879, angka Peserta KB Aktif (PA) mencapai 75,75 persen, dan angka unmetneed 8,81 persen,” ujar MV Chinggih Widanarto, SE., M.Si., C.FrA. selaku Kepala Perwakilan BKKBN DIY, didampingi Dra. Joehananti Chriswandari selaku Koordinator Bidang (Korbid) Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Perwakilan BKKBN DIY.

Terkait edukasi reproduksi, Hasto menjelaskan pentingnya mengubah  persepsi tentang pendidikan seksual,  mengingat pendidikan ini sangat perlu  dilakukan sejak dini, bahkan kepada  anak anak. Pendidikan seksual, menurutnya, tidak sekadar tentang  hubungan seksual, melainkan juga  perlindungan kesehatan sehingga  jangan dianggap tabu.

Karena  itu,  kepada  orangtua  dan  pendidik, Dokter Kandungan ini menyarankan  memulai  pembicaraan  edukasi seksual dari sisi kesehatan,  disesuaikan dengan kebutuhan usia,  dituangkan dalam materi yang menarik dan penyampaian yang baik. Agar  anak nyaman, pemberian materi oleh guru  atau berjenis kelamin sama dengan  anak.

Hasto tidak memungkiri, dalam era  globalisasi ini, anak dan remaja sebaiknya yang cenderung lebih  mempercayai informasi dari dunia  maya dan teman sebaya,  sehingga  orang tua memiliki tantangan tersendiri untuk menyampaikan nilai-nilai luhur  kepada anak. Karena itu, diharapkan  orangtua mau belajar agar dapat mendidik anak sesuai zamannya. 

Guna membantu para orangtua dan  pendidik, serta mengoptimalkan  program edukasi tersebut, BKKBN  memiliki jejaring penyuluh yang  terdidik. Termasuk di dalamnya, Duta  Genre (Generasi  Berencana) yaitu para  penyuluh muda yang bertugas  melakukan sosialisasi KB kepada rekan  sebayanya.

Duta GenRe Indonesia Putra 2021  Fiqih Aghniyan Hidayat menyebutkan,  berdasarkan data dari Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak, pada 2020,  terdapat lebih dari 64 ribu pengajuan  dispensasi pernikahan anak bawah  umur. 

“Sebabnya, mungkin karena di masa  pandemi anak tidak ke sekolah jadi  akhirnya memilih menikah, serta  adanya faktor ekonomi keluarga. Selain itu, karena terjadi kehamilan tidak  diinginkan, dimana pola asuh keluarga  kurang berjalan baik di masa pandemi  ini,” jelas Fiqih.

Guna menekan lonjakan pernikahan  dini tersebut, terdapat beberapa  strategi preventif yang dijalankan oleh  Duta GenRe bekerjasama dengan  berbagai pihak. Diantaranya,  memberikan pendampingan  sebagai  konselor sebaya, memberikan bantuan  logistik supaya meringankan beban keluarga terdampak, serta Gerakan Kembali Ke Meja Makan untuk  membangun kembali pola asuh yang  baik dan komunikasi keluarga.

Ia juga menjelaskan, BKKBN melalui  Duta Genre melaksanakan Program  #2125,  berupa edukasi usia ideal  minimum pernikahan adalah 21 tahun  untuk wanita dan 25 tahun untuk pria, dalam rangka meminimalisasi  terjadinya pernikahan dini. “Bersama  remaja Indonesia, kami menjadi  pelopor remaja yang terencana dan  bisa mempersiapkan pernikahan  dengan 2125,” tutur Fiqih.

Psikolog Inez  Kristanti menegaskan bahwa mempunyai anak dan  berkeluarga itu butuh kesiapan  psikologis sehingga sebaiknya  direncanakan dengan matang. “Pasangan yang siap secara psikologis  akan membantu mereka jadi orangtua  yang baik, bisa mendidik dengan benar, lebih bahagia. Setelah menikah, pasangan harus bisa menjadi satu tim  dan tidak bersaing.

Sebelum membangun keluarga, menurutnya, diperlukan banyak persiapan seperti pemeriksaan kesehatan, konseling pernikahan, persiapan keuangan, juga  menyelaraskan rencana dengan pasangan.

Perencana Keuangan (Financial  Planner) Rista Zwestika menggarisbawahi perlunya  penyelarasan rencana dan keterbukaan  tentang keuangan sebelum pasangan  memasuki jenjang pernikahan. “Sekarang topik perencanaan keuangan  dengan pasangan bukan lagi hal tabu,”  tegasnya. 

Waktu yang sama, Rista juga memberikan nasihat terkait pengaturan keuangan keluarga ketika pencari nafkah kehilangan pekerjaan sebagai  dampak pandemi. “Cek dulu berapa  persen pendapatan yang hilang, aset apa saja yang ada, dan pisahkan  prioritas pengeluaran menjadi wajib,  butuh, dan ingin. Kita lihat peluang  pekerjaan atau tambahan penghasilan  apa yang bisa dilakukan, aset apa yang bisa dicairkan, serta pengeluaran yang  dapat dikurangi. Intinya, harus bangkit  sebagai satu tim,” tukasnya. (jat)