Berita Nasional Terpercaya

70 Persen Warga Indonesia Tolak Booster Vaksin Berbayar

0

JAKARTA, BERNAS.ID – Mayoritas masyarakat Indonesia rupanya tidak setuju dengan skema booster vaksin COVID-19 berbayar yang tengah dipersiapkan pemerintah. Mereka menganggap skema vaksin berbayar berpotensi dikorupsi.

Temuan tersebut berdasarkan survei bersama KawalCovid-19, Change.org, dan Kata Data pada Agustus 2021. Sebanyak 8.299 responden dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia terlibat survei yang dilaksanakan secara daring ini.

Dari segi sosial ekonomi (SES) sebanyak 36,7 persen responden memiliki pendapatan di atas Rp6 juta (SES A), 17,3 persen memiliki pendapatan Rp4juta-Rp 6 juta (SES B), 22,3 persen berpendapatan Rp2 juta-Rp4 juta (SES C) dan 23 persen berpendapatan di bawah Rp2 juta (SES D).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 70 persen responden tidak setuju dengan skema booster vaksin berbayar.

“Ini menarik bahwa dari mayoritas responden adalah SES A, dan SES B, mereka bisa bayar vaksin, dan lebih terdidik, jadi kesadarannya itu lebih tinggi. Tetapi yang menarik adalah dengan kondisi mereka bisa membayar, 70 persen dari mereka itu tidak setuju vaksin berbayar,” kata Co-founder KawalCovid19, Elina Ciptadi, Rabu (29/9/2021).

Mereka yang tidak setuju skema vaksin berbayar menyampaikan beberapa alasannya. Sebanyak 73,9 persen responden tidak setuju skema vaksin berbayar karena vaksin merupakan hak warga negara, 67,9 persen tidak setuju karena ada ketidakadilan pada orang yang tidak mampu.

Selanjutnya sebanyak 53,5 persen responden tidak setuju karena skema vaksin berbayar bisa berpotensi menjadi ladang korupsi. Ada pula 39,3 persen responden tidak setuju karena jatah vaksin yang masih langka dan masih banyak warga yang belum kebagian vaksin.

Baca juga: Masyarakat Perlu Vaksin Booster, Ini Komentar Pakar Virologi

Sementara ada 20,2 persen responden setuju dengan mekanisme vaksin berbayar, dan sekitar 9,8 persen responden menjawab tidak tahu.

Mereka yang setuju dengan skema ini mengatakan program vaksinasi COVID-19 bakal lebih cepat selesai (71,3 persen), vaksin COVID-19 berbayar hanya untuk yang mampu (52,4 persen), mengurangi antrean vaksin gratis (49,9 persen), mengurangi beban pemerintah (46,3 persen), dan bisa memilih vaksin yang dianggap baik (2,9 persen).

Sebelumnya pemerintah mengaku sedang menyiapkan skema booster vaksin COVID-19 berbayar untuk 2022. Kementerian Kesehatan menyebut skema pemberian booster berbayar ini diambil lantaran pemerintah tak sanggup menanggung biaya vaksin seperti pada biaya pemberian dosis satu dan dua. (den)

Leave A Reply

Your email address will not be published.