Berita Nasional Terpercaya

Cengkeraman Konglomerasi Sampai ke Pelosok Desa

0

BERNAS.ID – Mereka terlihat seperti orang baik-baik. Mereka kerap berderma, dari uang hingga kitab suci, dari sekolah sampai rumah ibadah. Seolah-olah mereka adalah juru selamat bagi rakyat jelata. Namun, lihatlah fakta di lapangan. Banyak usaha mati bergelimpangan. 

Mereka mengeksploitasi bidang apa pun sampai ke pelosok desa. Mereka seperti predator, menghisap segala penjuru mata angin berbagai sumber daya. Bahkan, mematikan usaha kecil, seperti penjual kue di desa-desa. Praktik konglomerat inilah yang menjadi inti tulisan Buya Syafi’i Ma'arif di kolom Opini Harian Kompas, Rabu 10 November 2021. 

Dalam tulisannya yang berjudul “Mentereng di Luar, Remuk di Dalam” itu, Buya menyinggung bagaimana jejaring konglomerasi menikmati keberlimpahan laba dari kebijakan pemerintah. Sebaliknya, kebijakan pemerintah itu justru mereka manfaatkan dengan akibat makin sulitnya penghidupan petani dan usaha kecil di kampung-kampung. 

Petani dan UMKM meringis dalam kesengsaraan. Sementara nun jauh di sana, para konglomerat tertawa menikmati kekayaan mereka. Mereka mengeksploitasi banyak orang melalui sistem remote kontrol dari pusat singgasana bisnisnya.

Tulisan Buya ini semacam paradoks sekaligus tamparan keras bagi kita semua. Buya sepertinya hendak menyindir bahwa sebetulnya bangsa kita sedang kehilangan jiwa kepahlawanan. 

Para pengambil kebijakan sedang melakukan pembiaran atas ketidakadilan terjadi dimana mana. Tulisan ini tidak hendak mereview kritik keras Buya Syafi’i itu. Namun, penulis ingin berbagi pengalaman dan pengamatan yang saya jumpai di beberapa daerah di Indonesia. 

Salah satunya adalah pengalaman beberapa pengusaha kecil produsen roti yang memasok dagangan ke swalayan tradisional atau perorangan UMKM. Mereka sudah merintis usahanya sejak puluhan tahun silam. Mulanya bisnis berjalan lancar. Mereka memproduksi roti, lalu memasarkannya sendiri ke toko-toko atau swalayan tradisional. 

Setelah bertahun tahun berjuang, mereka berhasil memasok ke lebih 40 titik toko swalayan lokal. Seiring waktu, usaha itu terus berkembang hingga perlu merekrut tenaga kerja lokal. Meski usaha ini tidak membuat mereka kaya raya, tapi setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. 

Rupanya, usaha itu menghadapi tantangan. Bangunan usaha yang telah dirintis puluhan tahun itu mendadak sirna seiring munculnya jaringan waralaba toko moderen yang datang membawa segala macam produk kebutuhan sehari-hari. Hampir semua produk ada, termasuk roti. Sebanyak 95% jaringan waralaba moderen itu tersentralisir di Pusat Kekuasaan bisnisnya.

Jaringan Toko Moderen di Indonesia sudah berkembang sebanyak 50 ribu gerai (tempo.co, 07 Oktober 2019). Jika setiap gerai beromzet rata-rata 10 juta rupiah, maka ada perputaran uang 500 miliar rupiah per hari dan 180 triliun per tahun. 

Manakala laba yang mereka ambil 10%, maka laba tahunan dari Jaringan Toko Moderen itu adalah 18 triliun rupiah per tahun untuk dibagi hanya oleh dua kelompok besar saja. Dengan demikian, pantaslah mereka menjadi konglomerat papan atas karena menguasai uang rakyat sampai ke pelosok desa. Namun, jika gerai 50 ribu itu diregulasi dengan setiap orang maksimal boleh memiliki 10 gerai, maka ada 5.000 orang pemilik gerai.

Apa yang Terjadi Hari Ini?

Jejaring konglomerasi dengan toko-toko moderen itu telah mematikan pengusaha lokal. Tidak sedikit swalayan atau warung tradisional tutup. Kalaupun masih bertahan, mereka seperti hidup segan mati tak mau. Omsetnya anjlok, bahkan sampai di bawah 50 persen. Imbas dari kehadiran jejaring toko moderen itu bukan saja melemahkan pengusaha kecil, para karyawan yang menggantungkan hidup di sana, terpaksa harus dirumahkan. Sebab, pengusaha harus menutupi investasi dan membayar pokok dan bunga utang yang harus dibayar ke bank.

Pengusaha kecil yang sehari-hari memasok produknya juga terkena imbas. Ketika swalayannya sepi atau bahkan tutup, otomatis kehilangan pasar. Makanya, mau tidak mau, suka tidak suka, juga terpaksa harus memasok ke swalayan moderen milik jejaring konglomerasi itu. Jika tidak, nasib usaha yang telah dirintis bisa mati dan karyawan lokal kehilangan pekerjaan.

Persoalannya, memasok produk ke swalayan milik jejaring konglomerasi itu tidak mudah. Selain urusannya yang rumit, tetap harus bersaing dengan produk serupa yang diproduksi jejaring konglomerasi itu sendiri. Mereka mempunyai jejaring swalayan yang luas, juga memproduksi barang kebutuhan dalam jumlah besar dan melalui proses industrialisasi dengan modal yang tak terhingga. 

Mereka, misalnya, menguasai mulai dari import gandum, memproduksi menjadi tepung gandum, menunjuk distributor dari kelompok jaringan mereka sendiri, dan didistribusikan ke toko-toko mereka sendiri. Seluruh rantai itu dikunci rapat dan dikontrol 24 jam bak CCTV

Kebijakan dan Keberpihakan untuk Siapa? 

Untuk bersaing dengan swalayan konglomerasi itu, hampir tidak mungkin. Dalam upaya bertahan hidup pengusaha kecil harus mengurangi karyawan dan ikut menjadi pemasok produk. Untuk itu, pengusaha kecil harus mempunyai modal besar karena sebagai pemasok produk ke swalayan konglomerasi pembayarannya paling cepat 14 hari setelah barang terjual. Jika tidak begitu, jangan harap produk lokal bisa masuk ke jaringan swalayan konglomerasi.

Jangan tanya soal keuntungan. Sekilas kita berpikir semakin besar jaringan, semakin besar omzet bagi pemasok. Namun, yang terjadi kebalikannya, yaitu kehilangan omset hingga 60 persen. Omzet pengusaha kecil ketika melayani 40 swalayan tradisional sama dengan omzet ketika melayani 150 swalayan waralaba jejaring konglomerasi. Mereka juga mengambil keuntungan yang besar. Rata-rata margin mereka 2 kali lipat dibanding margin yang diperoleh pemasok. 

Padahal, mereka tidak menanggung resiko karena model kerjasama yang mereka bangun dengan pemasok adalah sistem konsinyasi. Pengusaha kecil menitip barang, mereka kemudian membayar produk setelah barang terjual. Adakah regulator yang mau peduli praktik yang terjadi antara toko retail moderen dengan pemasok UMKM? Begitukah prinsip keadilan berusaha?

Pengalaman seperti ini, tentu juga dialami oleh banyak pengusaha kecil lain di berbagai pelosok negeri. Jejaring konglomerasi ini, mengutip kata-kata Buya Syafi’i:…,telah menghisap darah rakyat hingga ke sum-sum tulang”. Sementara itu, nama para konglomerat pemilik jejaring swalayan itu, terus bertengger di urutan 10 orang terkaya di Indonesia.

Negara semestinya hadir, tidak berdiam diri, atau malah membela para konglomerat tersebut. Ketidakadilan yang dialami rakyat kecil harus segera dibereskan. Supaya ketimpangan ekonomi tidak menjadi semakin parah. Pemerintah harus peduli dengan kondisi ini. Segera benahi model bisnis yang dilakukan jejaring konglomerat itu melalui regulasi yang dibuat bagi kepentingan rakyat banyak.

Tinjau kembali penetrasi jaringan waralaba yang masuk ke pelosok desa. Bukankah Pak Jokowi ketika menjadi Walikota Solo adalah salah satu Walikota di Indonesia yang menolak keras keberadaan waralaba atau mall moderen milik jejaring konglomerasi? Sebab, kehadiran mereka akan mematikan banyak pengusaha lokal. Mengapa setelah menjadi Presiden yang berkuasa tidak melakukan hal yang sama? Dalam kaitan ini, kita mencatat masih ada beberapa kepala daerah yang perlu kita acungi jempol, seperti di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kulonprogo yang menolak gerai toko moderen. 

Aturan Semu Sekedar Lempar Handuk Kebijakan

Walaupun pemerintah telah membatasi monopoli dan penetrasi swalayan milik konglomerasi itu. Batasan itu muncul melalui seperangkat aturan, seperti Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 tahun 2021 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pada Pasal 3 dan 4, misalnya, Pemerintah menetapkan sistem zonasi lokasi pendirian toko waralaba. Pendirian swalayan mesti mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi rakyat dan UMKM setempat. Kemudian, aturan juga membatasi soal jarak pendirian swalayan yang tidak boleh menumpuk di satu titik, di pusat keramaian.

Dalam realitasnya, aturan tinggal di atas kertas. Implementasi di lapangan, meleset dari yang digariskan. Tengok saja, betapa banyak swalayan milik jejaring konglomerasi yang dibangun tanpa jarak. Bahkan, banyak swalayan yang didirikan berdempetan. Adakah kontrol Negara atas aturan dan praktik usaha yang tidak berkeadilan ini, bahkan terjadi sampai ke desa-desa? Apakah regulasi-regulasi itu dibuat sekedar sebagai sikap lempar handuk dan semua itu kemudian menjadi kewenangan Kepala Daerah? 

Adakah yang mengontrol Kepala Daerah dalam memberi perijinan? Adakah sanksi jika Kepala Daerah mengeluarkan ijin tak sesuai dengan regulasi? Realitas berkata lain, agaknya peraturan dibuat sekedar pertanda ada regulator bekerja memproteksi usaha kecil, dan tidak peduli berjalan atau tidak.

Di akhir periode pemerintahannya, Pak Jokowi harus meninggalkan citra baik yang sejak awal mencitrakan diri sebagai pembela Wong Cilik, supaya dikenang sebagai seorang pahlawan Wong Cilik. Praktik konglomerasi melalui jejaring waralaba yang merambah ke desa-desa ini harus diatur, mesti dikontrol. Jangan dibiarkan begitu saja. Mereka telah memonopoli pasar. Bahkan, mereka juga memonopoli penjualan produk kebutuhan pokok, mulai dari gula, minyak goreng, beras dan lain sebagainya. Monopoli perdagangan itu telah berlangsung dari hulu hingga ke hilir.

Bangsa kita pernah mengalami trauma sejarah. Bagaimana perdagangan di negeri ini dimonopoli oleh kelompok dagang bernama VOC. Kelompok dagang itu menguasai pusat sampai ke sebagian besar daerah. Mereka berhasil membangun kerajaan di Bumi Nusantara. Sehingga, kita menjadi Negara Terjajah selama berabad-abad. Monopoli kini juga sudah terang-terangan terjadi ketika kita bilang tidak sedang dijajah. Namun, penjajahan kekinian lebih dahsyat dari jaman Penjajahan Kolonial.

Tentu, masih ada jalan jika ada kemauan untuk membela kepentingan masyarakat yaitu mengeluarkan kebijakan yang berpihak untuk orang banyak, bukan melempar handuk kebijakan kepada Kepala Daerah yang belum tentu semua mereka mau dan mampu memikirkan Rakyatnya sendiri.

(Penulis: Alven Stony, Pengusaha UMKM di Jakarta)

Leave A Reply

Your email address will not be published.