Berita Nasional Terpercaya

Mendukung Perumahan Rakyat dengan Implementasi Konsep Co-Housing dan Ekonomi Mandiri

0

BERNAS.ID – Hunian adalah salah satu indikator kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian penting dari sandang, pangan, dan papan. Tempat tinggal yang bersifat sementara belum menjamin kesejahteraan, karena berpeluang besar akan penggusuran, yang dewasa ini menjadi masalah utama dalam hal papan.

Meskipun penggusuran secara tidak proporsional adalah masalah utama pemukiman, hal ini mempengaruhi penyewa berpenghasilan rendah dan minoritas, tidak ada data sistematis tentang penggusuran yang dikumpulkan di tingkat lokal sampai nasional.

Artikel ini berusaha menyajikan dan menggambarkan tentang besaran dan dampak masalah, bersama dengan upaya model yang ada untuk mengurangi kejadian dan dampaknya melalui pembangunan perumahan rakyat dengan implementasi konsep pembangunan partisipatif (collaborative housing/co-housing) dan konsep ekonomi mandiri.

Baca Juga Inspirasi Model Rak Dinding Dapur Untuk Hunian Minimalis

Kehidupan komunitas yang lemah sosial ekonomi ini biasa disebut komunitas rentan. Komunitas rentan adalah orang-orang yang rentan terdampak bencana, terdampak penggusuran karena pembangunan gedung komersial, aktivitas industri, atau alasan lainnya terkait hak atas tanah. Komunitas ini biasanya tinggal di atas tanah kepemilikan tuan tanah yang berlangsung sejak lama dengan sistem ngindung. 

Ngindung lazim dengan kearifan lokal yang menggambarkan orang, atau sekelompok orang yang menyewa sebidang tanah kepada orang lain, atau tuan tanah sebagai rumah tinggal dengan harga sewa yang sangat murah bahkan tanpa dipungut biaya, dan berlangsung cukup lama bahkan hingga bergenerasi (studi kasus di Yogyakarta: nominal kurang dari Rp 100.000,00 untuk setiap rumah setiap tahun).

Sistem Ngindung telah ada di Indonesia sejak zaman Kolonial (abad ke-19). Salah satu syarat yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa adalah penyewa tidak diperbolehkan membangun rumah dengan bahan permanen (rumah berdinding bata), sehingga semua rumah yang menempati tanah shelter ini biasanya bertipe rumah “kotangan” (semi permanen, dengan kayu dan bambu).

Penyewa juga tidak diperbolehkan untuk menyewakan atau memindahkan hak sewa kepada orang lain. Sistem ngindung ini bersifat jangka panjang dan turun temurun dan pemilik tanah memiliki hak prerogatif untuk menghentikan penyewa sewaktu-waktu. Fenomena sistem ngindung ini banyak terjadi di perkotaan Indonesia.

Pada suatu waktu, pemilik tanah komunitas ini menjual tanahnya kepada pihak pembeli. Pembeli bisa mulai dari investor di suatu bisnis atau praktisi di suatu industri atau pemerintah terkait. Kemudian negosiasi dan kesepakatan terjadi antara pemilik tanah dan pembeli, pihak penyewa diinformasikan untuk segera pindah karena akan segera dibangun bisnis atau industri.

Semua Kepala Keluarga dari komunitas warga ini diberikan kompensasi per kepala keluarga (studi kasus di Yogyakarta: nominal sebesar Rp 5.000.000 -Rp 10.000.000 per keluarga).

Karena semua orang di komunitas berhubungan baik seperti keluarga, komunitas bisa sepakat untuk tetap menjadi komunitas di masa depan, caranya adalah dengan mengumpulkan dana kompensasi dari pemilik tanah untuk menemukan tanah baru di lokasi lain yang terjangkau dan dapat dibagi menjadi beberapa kavling sesuai jumlah Kepala Keluarga.

Kemandirian individu dapat menjadi sangat bermanfaat untuk komunitas rentan ini jika dikelola dan difasilitasi, yaitu dengan semangat gotong royong dan kearifan lokal dalam membangun perumahan bersama. Di setiap daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua memiliki tradisi yang berbeda dalam melakukan proses membangun rumah. Namun jika ditarik dalam sebuah konsep, semua mengarah pada konsep perumahan swadaya.

Baca Juga Mengenal Rumah Pasif, Hunian Ramah Energi dan Hemat Listrik

Dalam mengimplementasikan perumahan swadaya di era serba instan dan individualisme ini merupakan tantangan tersendiri, namun bukan berarti tidak mungkin. Tantangan ini dapat terjawab dengan pendekatan berbasis masyarakat dan metode pengorganisasian masyarakat.

Dengan pendekatan berbasis masyarakat, proses penyediaan perumahan bagi kelompok masyarakat dapat dilakukan secara intensif setahap demi setahap. Proses sosial menjadi kunci sukses dalam mengubah pola pikir masyarakat yang cenderung apatis, pasif dan individualis menjadi cara yang kreatif, aktif, bersemangat dan solidaritas serta masyarakat yang terorganisir dengan kuat.

Metode pengorganisasian masyarakat bertujuan untuk membangun semangat kebersamaan, dan semangat partisipasi, sehingga prosesnya akan didasarkan pada kekuatan komunitas. Kekuatan tersebut dibangun bersama untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi dalam hal pembiayaan.

Setiap kelompok akan dianjurkan untuk menabung setiap hari per keluarga, bisa antara Rp 2.000 sampai dengan Rp 5.000 per hari, sesuai kesepakatan masing-masing kelompok, kemudian kelompok membangun sistem melalui pertemuan kelompok secara rutin.

Kemudian dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk renovasi atau membangun rumah mereka. Melalui sistem ini, akan banyak Kepala Keluarga (KK) yang nantinya diharapkan berhasil melakukan renovasi swadaya kelompok selama sekitar 2-3 tahun.

Pengumpulan dana yang terkumpul itu nantinya menjadi aset komunitas, dengan nominal tersebut dapat dimanfaatkan untuk 3 aspek yaitu perumahan, ekonomi dan aspek khusus (pendidikan dan kesehatan) dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Akumulasi dana swadaya masyarakat ini dapat menjadi prestasi mereka dalam membangun rumah, meliputi semangat kebersamaan, kesadaran kolektif, sistem kemasyarakatan dan organisasi.

Perumahan menjadi aspek yang strategis karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Komunitas menjadi lebih kuat, aset bersama yang dimiliki dalam bentuk collective savings, sistem, organisasi dan kapasitas sumber daya. Weiner, Harris, and Craig (2002) mendefinisikan partisipan adalah masyarakat akar rumput.

Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan bottom-up, dimana dalam metode ini penyaluran aspirasi diinisiasi oleh kelompok masyarakat pengguna maupun kelompok masyarakat yang akan terkena dampak.

Ekonomi mandiri dapat dimulai dan dikerjakan secara kolaborasi di dalam komunitas rentan disesuaikan dengan kapabilitas dan keahlian yang bisa dikembangkan komunitas rentan. Alokasi dana dari hasil ekonomi mandiri ini dapat menjadikan instrumen desa untuk mandiri agar tercapai beberapa hal kemandirian selanjutnya.

Perlu ada pendampingan dan fasilitas sehingga komunitas dapat melakukan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan perumahan swadaya berbasis masyarakat dengan semangat sistem kebersamaan.

Implementasi konsep co-housing dan ekonomi mandiri ini akan tercapai jika ada pendampingan sistematis untuk memfasilitasi komunitas rentan sehingga semangat gotong royong dan berbagai cara dengan lokalitas dalam membangun rumah bersama dapat tercapai.

Generasi muda adalah kelompok yang sangat potensial untuk mendampingi komunitas rentan ini dengan segala kompetensi, energi dan kepeduliannya, meskipun secara finansial generasi ini pada umumnya belum matang, untuk itu diperlukan kolaborasi antar bidang dan lembaga agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata.

(Penulis: Muhammad Fuad Al Huda, Kepala Prodi Arsitektur Universitas Mahakarya Asia dan Wulan Dari, Dosen Prodi Akuntansi Universitas Mahakarya Asia)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.