Berita Nasional Terpercaya

Pengertian Akuntansi Pemerintahan, Karakteristik, dan Tujuannya

0

Bernas.id – Akuntansi pemerintahan cukup berbeda dengan akuntansi yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Pengertian akuntansi pemerintahan sendiri memiliki kekhususan yang di mana hanya berguna bagi lembaga pemerintahan dalam melaksanakan aktivitas dan mengatur keuangannya.

Lalu, apa saja perbedaan dari akuntansi pemerintahan ini? Barangkali Anda ingin berkarir sebagai seorang akuntan di pemerintahan sehingga informasi terkait akuntansi pemerintahan penting untuk menambah wawasan.

Berikut akan dibahas mengenai akuntansi pemerintahan secara lengkap yang harus Anda ketahui sebelum memilih karir di bidang ini.

Baca juga: Inilah 10 Jenis Ilmu Akuntansi yang Ada di Perusahaan

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Secara umum, akuntansi pemerintahan merupakan jenis akuntansi yang mana unit pemerintahan bertugas untuk melakukan pencatatan keuangan negara oleh pihak unit kerja tertentu. Selain itu, akuntansi ini juga banyak mengerjakan ruang lingkup pencatatan, salah satunya yaitu pencatatan anggaran di seluruh unit pemerintahan.

Menurut Abdul Halim (2002), pengertian akuntansi pemerintahan merupakan jasa informasi tentang keuangan negara yang berbentuk data kuantitatif serta dijadikan sebagai penentu arah kebijakan ekonomi negara.

Maka dari itu, garis besar di atas memaparkan bahwa akuntansi pemerintahan ini merupakan suatu unit kerja yang menyediakan pencatatan keuangan negara yang nantinya dapat menjadi penentu dan arah kebijakan ekonomi negara. Dengan begitu, melalui akuntansi pemerintahan ini, ilmu ini sangat memegang peran penting dalam menjaga keteraturan data-data finansial suatu negara.

Baca juga: Akuntansi Pendidikan: Pengertian dan Penerapannya dalam Institusi Pendidikan

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Penggunaan akuntansi pemerintahan di dalam lembaga negara karena adanya tujuan tertentu. Di antara tujuan akuntansi pemerintahan yaitu :

1. Akuntabilitas

Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan akuntabilitas yang di mana akuntansi ini tersusun untuk sebagai berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23 Ayat 5 yang mengharuskan setiap pengelolaan finansial negara memiliki laporan pertanggungjawabannya.

2. Manajerial

Tujuan ini dimaksudkan agar akuntansi pemerintahan mampu memanajemen seluruh kebijakan pemerintahah agar berjalan dengan lancar. Hal ini bertujuan apabila terdapat rancangan anggaran yang sesuai, maka program pemerintah akan terlaksana dengan baik. Selain itu, akuntansi ini juga dapat memanajemen keefisienan dan keefektifan anggaran negara yang akan pemerintah belanjakan.

3. Pengawasan (Kontrol)

Tujuan selanjutnya yaitu dengan adanya akuntansi pemerintahan maka akan terbentuk kemudahan pemerikasaan keuangan negara, termasuk mengawasi anggaran negara yang dikeluarkan.

Dampak dari adanya tujuan ini yaitu untuk mencegah unit-unit kerja tertentu dalam melakukan kecurangan dan menyalahgunakan anggaran negara yang ada. Selain itu, hal tersebut dapat berguna pula untuk mengukur kebutuhan negara yang nantinya menjadi rujukan dalam penyesuaian anggaran berikutnya.

Baca juga: Akuntansi Anggaran (Budgeting): Pengertian, Tahapan, Perubahan, Tujuan, dan Fungsinya

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan fungsinya, akuntansi pemerintahan memang secara khusus bagi lembaga negara yang mana tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

  1. Akuntansi pemerintahan ini berorientasi pada pelayanan publik dan bukan laba. Maka dari itu, dalam laporan keuangannya tidak terdapat laporan laba (income statement) dan laporan akuntansi yang berkaitan dengan itu.
  2. Melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut terbukukan.
  3. Akuntansi pemerintahan juga memungkinkan penggunaannya lebih dari satu dana.
  4. Menggunakan perkiraan laba dan modal yang tertahan di neraca.
  5. Akuntansi ini bersifat kaku dan bergantung pada peraturan undang-undang yang berlaku.

Baca juga: 11 Jenis Profesi Akuntan di Indonesia dan Standar Kompetensinya

Syarat Pemerintah dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintahan

Dalam penerapan akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa syarat bagi pemerintah. Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Akuntansi pemerintahan harus berlaku pada anggaran yang sesuai persetujuan pemerintah dan badan legislatif negara.
  2. Akuntansi ini juga tidak boleh berlaku dalam rangka untuk melanggar konstitusi negara, yaitu UUD 1945.
  3. Pemerintah harus dengan cepat dapat memperkirakan tentang sesuatu yang nantinya dapat mengganggu kestabilan keuangan negara.
  4. Sistem akuntansi pemerintahan ini tersusun sesuai dengan perkembangan zaman.

Baca juga: Program Beasiswa bagi Calon Pengusaha di Universitas Mahakarya Asia

Perbedaan Antara Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Konvesional (Komersial)

Perbedaan Antara Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Konvesional (Komersial)

Bagi Anda yang ingin menggali ilmu akuntansi pemerintahan, nantinya akan terdapat beberapa perbedaan dengan akuntansi komersial atau konvensional. Berikut ini adalah beberapa perbedaan tersebut :

1. Laporan

Dari sisi laporan berupa jurnal, akuntansi pemerintahan ini tidak memiliki laporan laba rugi, sedangkan akuntansi komersial ini memilikinya sekaligus dengan laporan perubahan modal dan arus kas. Walaupun tidak memiliki laporan laba rugi dalam akuntansi pemerintahan, akuntansi ini ternyata memiliki laporan operasional dan laporan realiasasi anggaran negara.

Pada bagian neraca, akuntansi pemerintahan memiliki istilah baru seperti dana cadangan dan ekuitas dana. Dasarnya adalah laporan keuangan pemerintahan tidak berfokus pada profit atau laba.

2. Pendapatan

Sumber pendapatan akuntansi pemerintahan ini berasal dari penetapan aturan hukum, misalnya pemberlakuan pajak. Sedangkan akuntansi komersial berasal dari penjualan barang dan jasa.

3. Standar Akuntansi yang Berbeda

Akuntansi pemerintahan memiliki standar akuntansi berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dibuat oleh Komite Standard Akuntansi Pemerintahan (KSAP) serta diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan akuntansi komersial berstandar pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ketentuan dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Baca juga: Mengenal Apa Itu Akuntansi Perbankan Konvensional dan Syariah

4. Auditor

Pihak yang bertugas mengaudit dalam akuntansi pemerintahan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan dalam akuntansi komersial pihak yang mengaudit yaitu akuntan publik.

5. Kepemilikan

Akuntansi pemerintahan ini bersifat tidak memiliki kepemilikan dan independen. Sedangkan akuntansi komersial adalah untuk pemilik organisasi ataupun pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangannya. Sifat kepemilikannya pun banyak dan berlaku bagi mereka yang memiliki saham di perusahaan tersebut.

Kesimpulan

Akuntansi pemerintahan ini merupakan jenis akuntansi berupa pencatatan dan pembukuan laporan keuangan suatu negara. Kemudian, akuntansi ini juga tiak berorientasi pada profit atau keuntungan yang ada. Dengan beragam tujuan dan karakteristik yang ada pada akuntansi pemerintahan, hal ini membuatnya cukup memiliki perbedaan dengan akuntansi komersial di perusahaan pada umumnya.

Baca juga: Potensi Kuliah Pasti Kerja, Inilah Keunggulan Jurusan Akuntansi UNMAHA

Leave A Reply

Your email address will not be published.