Mengenal Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

By Nabila ghaida zia Last updated Apr 23, 2022

Bernas.id – Akuntansi sektor publik merupakan sistem pencatatan yang berguna bagi lembaga publik. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan akuntansi harus bisa dipertanggungjawabkan hal ini agar dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Kepercayaan masyarakat sangat penting untuk terwujud agar lembaga publik dapat menjalin kerjasama khususnya dalam penyaluran dana. Masyarakat juga membutuhkan transparansi dengan bantuan akuntansi sektor publik atas penggunaan dan pengelolaan dana yang terkumpul sehingga harapan dan kepentingannya terpenuhi dan terpantau.

Inilah pentingnya peranan akuntansi sektor publik bagi masyarakat. Agar lebih paham mengenai pengertian akuntansi sektor publik serta ruang lingkupnya, mari simak dan pahami pembahasan selengkapnya!

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diimplementasikan terhadap pengelolaan dana masyarakat di lembaga/organisasi tinggi Negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, serta yayasan sosial dan pada proyek- proyek kerjasama sektor publik wisata. Lembaga publik mengemban tuntutan masyarakat agar dalam mengelola keuangan dapat bersikap transparan dan bertanggung jawab.

Lembaga sektor publik termasuk di bidang akuntansi menghadapi banyak faktor yang menuntutnya agar lebih efisien. Beberapa biaya seperti biaya ekonomi, biaya sosial, dan risiko lain juga harus dalam perhitungan. Banyaknya tuntutan tersebut mengakibatkan akuntansi merupakan ilmu yang berperan penting untuk mengelola urusan publik. Akuntansi sektor publik sudah menjadi disiplin ilmu yang menjadi solusi pada saat ini.

Sektor publik merupakan manajemen keuangan dari publik sehingga harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan pun membutuhkan keterbukaan serta akuntabilitas terhadap publik.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Para Ahli

Berbagai pakar memiliki pendapat yang berbeda dalam menjelaskan defisini akuntansi sektor publik. Terlepas dari perbedaan tersebut, fungsi akuntansi sektor publik tetap sama. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang akuntansi tersebut:

Dwi Ratmono (2015)

Akuntansi sektor publik merupakan adanya proses identifkasi, pengukuran, adanya catatan, serta pelaporan suatu transaksi keuangan dari pemerintah daerah yang digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi yang dibutuhkan pihak eksternal.

Erlina dkk (2015)

Akuntansi sektor publikyaitu akuntansi yang berfungsi untuk mencatat transaksiekonomi di suatu organisasi nonprofit.

Mardiasmo (2009)

Definisi akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo yaitu alat untuk pemerintah baik sebagai manajemen ataupun infomasi bagi publik.

Abdul Hafiz (2006)

Akuntansi sektor publik merupakan serangkaian kegiatan penggolongan, pencatatan, dan pengikhtisaran dengan bermacam-macam metode tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, serta kejadian yang termasuk ke dalam laporan penyelenggaran pemerintah dan turut kepada asas otonomi. Selain itu, tugas pembuatannya berdasarkan sistem NKRI dan prinsip otonomi.

Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi khusus untuk sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Hal yang membedakan yaitu pada bagian instansi yang menggunakannya.

Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik yaitu terletak dari tujuan dan sifat. Tujuan lembaga/organisasi sektor publik yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan sifat lembaga/organisasi sektor publik adalah organisasi nonlaba.

Lembaga sektor publik berada dalam lingkungan yang sangat rumit. Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik terdiri dari :

1. Ekonomi

Komponen terkait ekonomi yang mampu mempengaruhi lembaga sektor publik terdiri atas :

Tingkat Inflasi.
Pertumbuhan sektor ekonomi.
Tenaga kerja produktif.
Nilai kurs/nilai tukar mata uang.
Infrastruktur/sarana dan prasarana.
Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita.

2. Politik

Politik memiliki kontribusi besar dalam ekosistem lembaga akuntansi publik. Di antara unsur dari sisi politik yang mempengaruhi lembaga tersebut terdiri atas :

Hubungan antara negara dengan masyarakatnya.
Legitimasi hukum pemerintah.
Tipe pemerintahan yang berkuasa.
Ideologi dan pasar yang dianut.
Jaringan Internasional.
Hubungan antar lembaga.

3. Kultural

Komponen penting lain yang berpengaruh terhadap lembaga sektor publik adalah budaya. Beberapa hal yang menyusun terbentuknya budaya di antaranya yaitu :

Jenjang pendidikan.
Agama, ras, suku, bahasa seta budaya.
Kondisi sosiologis masyarakat.
Historis/sejarah.
Sistem nilai yang diterapkan di dalam masyarakat “moral”.
Karakteristik masyarakat yang berbeda tiap daerah.

4. Demografis

Terdiri atas :

Tingkat pertumbuhan penduduk.
Struktur/penyebaran usia penduduk.
Tingkat harapan hidup.
Kesehatan masyarakat.
Migrasi “transmigrasi, imigrasi dll”.

Jenis- jenis Organisasi Sektor Publik

Kebaradaan lembaga-lembaga ada di banyak sektor publik kehidupan. Benar adanya bahwa setiap orang sering berhubungan dengan instansi pemerintah, misalnya Departemen Pendidikan, Pencatatan Sipil atau Kepolisian, dan lain- lain.

Di samping itu, masyarakat juga sering berhubungan dengan berbagai organisasi keagamaan, contoh MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), dan yang lainnya. Di bidang pendidikan dan kesehatan , ada juga beragam organisasi sektor publik seperti universitas, sekolah- sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan balai- balai kesehatan. Partai- partai politik dan LSM diberbagai bidang pun merupakan organisasi sektor publik.

Organisasi sektor publik terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian dari organisasi/ lembaga sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah yaitu sebagai berikut :

a. Pemerintah Pusat

Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan dan yang lainnya.
Lembaga/Organisasi dan Badan Negara contoh KPU,KPK dan sebagainya.

b. Pemerintah Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan yang lainnya.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah yang merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan termasuk instansi pemerintah, tetapi masih milik pemerintah.

Beberapa organisasi tersebut di antaranya adalah:

Perguruan Tinggi GHMN.
Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS daerah.
Yayasan- yayasan milik pemerintah.

Organisasi- organisasi tersebut dikelompokkan dalam kelompok khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi yang satu ini merupakan bagian dari organisasi/lembaga sektor publik yang pengeloaannya pada pihak swasta. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika dan yang lainnya.
Sekolah dan universitas swasta.
Rumah sakit milik swasta

Peran Akuntansi Sektor Publik

Organisasi publik lebih berfokus terhadap peningkatan pelayanan jangka panjang. Hal sangat berkaitan dengan fungsi dari organisasi publik itu sendiri yang mengemban misi yang melayani kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dampak pelayanan menuju kualitas kehidupan generasi selanjutnya sangat krusial, misalnya penyediaan infrastruktur dan alokasi dana publik.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan dari akuntansi sektor publik harus mengedepankan transparansi, kejujuran, dan kredibilitas. Hal tersebut sangat berguna untuk tetap menjaga pengelolaan keuangan dari organisasi publik agar sesuai dengan fungsinya. Berikut ini adalah beberapa tujuan akuntansi sektor publik di antaranya :

a. Akuntansi Sektor Publik Sebagai Management Control

Bertujuan untuk memberikan informasi dalam pengelolaan suatu lembaga dengan cepat, tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan penggunaan sumber daya yang ada dalam anggaran sebuah lembaga.

b. Accountability

Accountability berfungsi untuk memberikan informasi kepada manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab daya/ bidang/ divisi yang berada di bawah wewenangnya serta melaporkan aktivitas kepada publik atas operasi pemerintah dan penggunaan anggaran publik.

Akuntabilitas Publik

Definisi Akuntabilitas yaitu pemegang amanah (agent) wajib untuk memberikan suatu pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah sebagai pemilik hak dan kewenangan. Akuntabilitas publik terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pengelolaan danayang dipertanggungjawabkan terhadap otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, unit- unit kerja bertanggungjawab kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat bertanggung jawab kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Merupakan pertanggungjawaban kepada massyarakat.Dalam lingkup pemerintah lembaga pemerintah, akuntablitas publik yaitu pemberian informasi dan pengungkapan informasi atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak- pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa menjadi subyek untuk memberikan suatu informasi yang bertujuan untuk memenuhi hak- hak publik.

Salah satu tujuan utama dan reformasi publik adalah terwujudnya akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal sehingga bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

Akuntabilitas publik yang dilaksanakan oleh lembaga sektor publik terdiri dari 4 dimensi. Keempat dimensi akuntansi publik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang lainnya yang telah disyaratkan dalam penggunaan sumber danapublik.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses lebih lebih megarah apakah suatu prosedur yang digunakan saat melaksanakantugas sudah baik yang mencakup lengkapnya sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen serta prosedur administrasi.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program lebih memperhatikan apakah tujuan yang telah ditentukan dapat diraih atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas suatu kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD) serta masyarakat luas.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Sama seperti jenis akuntansi lainnya, akuntansi sektor publik juga memiliki cakupan sesuai dengan fungsinya. Adapun ruang lingkup akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

Lembaga tinggi pemerintah Negara dan departemen di bawah naungannya.
Lembaga pemerintah daerah.
Yayasan.
Partai politik dan LSM.
Organisasi non profit.
Kesehatan.
Sekolah.
Perguruan Tinggi.
Akuntansi tempat peribadatan : masjid, gereja, wihara atau pura.

Perbedaan Antara Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Privat

Dalam ruang lingkupnya, akuntansi memiliki fungsi penggunaan untuk kepentingan publik dan privat. Untuk mampu membedakan keduanya, berikut adalah perbedaan antara akuntansi sektor publik dan sektor privat yang dapat dipelajari :

No	Perbedaan	Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan	Akuntansi Sektor Privat/Swasta
1	Tujuan Organisasi	Non profit	Profit
2	Sumber Pendanaan	Penjualan aset Negara, Pajak Retribusi, Obligasi Pemerintah, Utang, Sumbangan, Laba BUMN/BUMD, dan Hibah.	Pembiayaan internal : Modal pribadi, penjualan asset serta laba ditahan. Pembiayaan ekternal : Utang Bank, Obligasi, Penerbitan saham.
3	Pertanggungjawaban	Bertanggungjawab kepada masyarakat/publik dan parlemen (DPR/DPRD).	Bertanggungjawab kepada kreditor dan pemegang saham.
4	Susunan/ Bentuk Organisasi	Kaku, hirarkis, dan birokratis.	Lebih mengarah ke fleksibel, lintas fungsional, piramid, dan datar.
5	Karakter Anggaran	Terbuka dan transparan untuk publik/umum.	Lebih tertutup untuk publik.
6	Sistem Akuntansi	Basis kas.	Sistem basis akrual.

Barang dan Jasa Publik

Menurut Howlett dan Ramesh Howlett, terdapat 4 jenis barang/jasa. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Barang/Jasa Swasta

Barang atau jasa swasta merupakan produk yang derajat kekhususan dan kelangkaannya sangat tinggi. Contoh adalah jasa tukang pijat yang bisa dibagikan oleh beberapa pengguna namun jika sudah dibeli/digunakan oleh pengguna maka sudah tidak tersedia lagi.

2. Barang/Jasa Publik

Barang atau jasa publik merupakan produk yang derajat kekhususan dan kelangkaannya sangat rendah. Contohnya adalah penerangan lampu di jalan raya. Fasilitas ini tidak ada batasan dalam penggunaannya dan tidak habis walaupun telah dimanafaatkan oleh banyak orang.

3. Peralatan Publik atau Barang/Jasa Semi Publik

Peralatan ini adalah jenis barang/jasa yang memiliki derajat kekhususan tinggi, tetapi dengan tingkat kelangkaan rendah. Contohnya, jalan tol yang tetap bisa digunakan oleh pengguna lain setelah digunakan/dinikmati oleh orang lain. Namun, jalan ini akan menimbulkan pembebanan yakni orang yang menggunakannya akan dimintai biaya.

4. Barang/Jasa Milik Bersama

Jenis barang atau jasa ini merupakan sesuatu yang memiliki derajat kekhususan yang rendah, tetapi tingkat kelangkaannya tinggi. Contohnya adalah penyu, karang, dan ikan di laut yang jumlahnya berkurang karena telah terjadi penangkapan, namun tidak dilakukan pembebanan biaya secara langsung terhadap orang yang memakai.

Praktik Sektor Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Akuntansi sangat penting dalam lembaga publik, dengan demikian penerapan akuntansi harus dilandaskan dengan pemahaman peran akuntansi. Berikut ini hal- hal yang perlu diketahui dari praktik akuntansi di Indonesia yaitu :

1. Praktik Pertanggungjawaban Akuntansi yang Layak

Kebijakan pembayaran serta penghasilan dari pertanggungjawaban lembaga sektor publik bisa dilaksanakan dengan pemenuhan otorisasi, baik dari DPR/DPRD ataupun komisaris. Walaupun terkadang, cara pemberian kuasa didapatkan dari proses demokrasi dengan cara pengambilan suara.

2. Prinsip Bruto

Pendapatan yang dikurangi dengan biaya yang terjadi. Hal ini harus dilaporkan kepada setiap bagian pertanggungjawaban yang terkait.

3. Periodikal

Semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan pada setiap periode, maka otorisasi pengeluaran dapat dinilai dari prestasi periode tersebut. Pengeluaran di atas dana dapat diketahui dan dikembalikan lagi kepada manajemen pertanggungjawaban.

4. Spesifikasi

Pengeluaran yang memiliki tujuan khusus sehingga wajib berdasarkan persetujuan DPR/DPRD atau komisaris. Dalam hal ini, pengeluaran harus ada peraturan yang memuat konsep pengecualian dengan tidak menghiraukan adanya tingkat pencapaian prestasi oleh manajamen lembaga sektor publik.

Profesi Akuntan Sektor Publik

Profesi akuntan dengan disiplin ilmu akuntansinya dianggap oleh Anglo Amerika dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. Dahulu, negera-negara seperti Rusia dan Eropa Timur tidak terpengaruh, akan tetapi pada saat ini mengalami perubahan di bidang akuntansi.

Secara historis, profesi akuntansi sektor publik telah dari suatu negera ke negara lain sehingga saat ini menjadi kebutuhan di setiap negara. Di antara penyebab yang mempengaruhi penyebarannya yaitu :

Hukum Umum : Anglo Saxon yang berasal dari Inggris yang selanjutnya diekspor ke beberapa negara seperti India, Malaysia, Kanada, Australia, Pakistan, Amerika, dan Hongkong.
Hukum Kode : Kontinental yang berawal dari negara- negara Eropa Kontinental.

Keterbatasan Profesi Akuntansi

Meski profesi akuntansi sangat dibutuhkan dan diandalkan untuk mencatat dan melaporkan setiap transaksi di suatu organisasi atau lembaga, dalam pelaksanaannya masih memiliki keterbatasan atau kelemahan. Di antara kelemahan profesi akuntasi yaitu:

Uang merupakan alat tukar penengah dan sumber kekayaan, sehingga akuntan dibayar untuk mengembangkan kekayaan orang lain,
Kelompok sosialis, dimana uang tidak berperan penting, sehingga akuntansi tidak dianggap penting.
Akuntansi yang sangat tergantung pada waktu dan tempat, oleh karena itu perbandingan antar organisasi menjadi lebih sulit.

Perkembangan Profesi Akuntan Sektor Publik di Indonesia

Kompartemen Akuntan Sektor Publik muncul saat mulai berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia. Kompartemen ini menampung para pekerja di bidang akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi/lembaga sektor publik.

Seiring dengan perkembangan profesi akuntansi, pertumbuhan bidang akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

Kemampuan dan tujuan/maksud adanya kebijakan ekonomi, yang mengakibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya menjadi kuat.
Dalam hal pengelolaan lembaga sektor publik akan mengganti arah pertumbuhan organisasi/ lembaga di bidang akuntansi.
Kunci untuk memecahkan permasalahan yang ada di akuntansi sektor publik adalah penyederhanaan yang logis sehingga dapat menemukan kompleksitas bidang akuntansi sektor publik.

Fenomena Terkait Akuntansi Sektor Publik

Peristiwa dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu adanya reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di negara-negara yang lain.

Adanya tuntutan reformasi berdampak terhadap demokratisasi pengelolaan organisasi yang melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Secara khusus, tuntutan tersebut lebih berkaitan dengan bidang pengelolaan keuangan publik.

Demikian informasi terkait pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik yang telah berkembang di Indonesia. Semoga membantu dan bermanfaat bagi Anda yang ingin menambah wawasan di bidang akuntansi.