Stafsus Presiden Mendorong Yogyakarta untuk Percepatan Pendataan Disabilitas dan Perwujudan Ekonomi Inklusif
YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI, Angkie Yudistia mendorong Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempercepat pendataan penyandang disabilitas, guna memperoleh administrasi kependudukan dan mewujudkan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Pendataan yang bersinergi dengan Dinas Dukcapil ini bertujuan agar penyandang disabilitas segera pulih secara ekonomi karena terdampak pandemi Covid-19.
Baca Juga Penyandang Disabilitas Di Pakem Berterima Kasih Karena Diberi Bantuan Sesuai Kebutuhan
Kunjungan kerja Stafsus RI, Angkie diterima langsung oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA), Paku Alam X.
Angkie mengapresiasi Pemerintah DIY yang menyambut positif ajakan kerjasama untuk bersinergi membantu para penyandang disabilitas. “Alhamdulillah Pemda Yogyakarta menyambut positif untuk saling bersinergi bersama, yang pertama melakukan pendataan para penyandang disabilitas. Dokumen kependudukan sebagai hak dasar bagi penyandang disabilitas mengakses semua layanan publik dalam berbagai sektor, yaitu seperti layanan kesehatan, bantuan sosial, Pendidikan, berbagai insentif program usaha, program pemulihan ekonomi nasional, serta program pemerintah dan swasta lainnya,” tuturnya, Rabu (13/4/2022).
“Yang kedua, memajukan UMKM yang dijalankan penyandang disabilitas sebagai salah satu langkah kongkret dalam memfasilitasi peningkatan kemampuan diri penyandang disabilitas, yakni memberikan akses penyandang disabilitas untuk berwirausaha,” imbuh Angkie.
Baca Juga Disabilitas Tinah Dan Tijah, Warga Pakem Sleman, Akan Kolaborasi Merawat Sepasang Kambing
Angkie mengatakan, perwujudan ekonomi inklusif menjadi prioritas untuk didorong agar segera diimplementasikan dengan cepat sesuai regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2019 yang mengatur rencana induk penyandang disabilitas (RIPD) yang telah disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo.
Ia pun mengapresiasi langkah kementerian teknis, yakni Kementerian BUMN sebagai salah satu penanggung jawab target pencapaian implementasi melalui ekosistem BUMN dalam mempercepat perwujudan ekonomi inklusif yang berdampak pada manfaat penyandang disabilitas dapat mandiri dalam sektor ekonomi.
“Melalui sinergitas ini juga diharapkan berbagai multisektor dapat saling mendukung penyandang disabilitas mampu mengoptimalkan kemampuannya,” kata Angkie
Angkie berharap melalui berbagai program yang diinisiasi oleh ekosistem BUMN, seperti pelatihan call centre, pelatihan admnistrasi dan pelatihan kewirausahaan bisa memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa meningkatkan kemampuannya untuk memberdayakan diri mereka sendiri dan keluarganya.
“Saya mengapresiasi atas inisiatif berbagai pelatihan, pemagangan, dan dukungan kewirausahaan yang dilakukan oleh Ekosistem BUMN, yakni Bank Mandiri dan Bank BRI. Saat ini di Yogyakarta, ada kurang lebih dari 200 penyandang disabilitas menjadi percontohan untuk beberapa multisektor dapat mewujudkan kemandirian disabilitas dalam sektor ekonomi sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan negara,” tutup Angkie. (jat)