Menkominfo Pesan Demo 11 April Jangan Ada Titipan
JAKARTA, BERNAS.ID – Rencana demonstrasi mahasiswa yang akan digelar hari Senin 11 April 2022 merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate saat jumpa pers di rumah dinasnya, Minggu (10/4/2022).
Johnny berharap aksi unjuk rasa nanti murni merupakan aspirasi masyarakat yang dibawa oleh para mahasiswa. “Kita harus berhati-hati, jangan sampai di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan dan titipan harapan-harapan lain,” tuturnya.
Menurutnya, aspirasi titipan itu akan membuat demonstrasi yang memiliki tujuan baik bisa menghasilkan akhir yang tidak diharapkan. Salah satu tuntutan para mahasiswa, yaitu meminta presiden bersikap tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga PBNU Ajak Demonstran 11 April Tahan Emosi dan Amarah
Ia pun mengaku heran karena tuntutan penolakan secara tegas perpanjangan masa jabatan sudah dijawab Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa hari lalu. Saat itu, Jokowi meminta para menteri tak lagi bicara soal isu tersebut.
“Masih ada yang membangun logika bahkan kreativitas dalam imajinasi yang luas, yang memperlebar dan membuka ruang penafsiran yang begitu luas yang mengakibatkan kebingungan,”tutur Johnny.
Johnny pun berharap aksi demonstrasi esok berlangsung damai. Meskipun, Pemerintah sebetulnya berharap agar aspirasi yang dibawa para mahasiswa dapat disampaikan melalui ruang-ruang dialog alih-alih demonstrasi. “Apabila masih ada masyarakat atau generasi muda kita mahasiswa yang belum yakin akan apa yang presiden sampaikan itu bisa dikomunikasikan,” ucapnya.
“Lebih baik lagi kalau itu bisa disalurkan dialog-dialog yang dialogis. Presiden sudah cukup jelas berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa,” tukasnya.
Baca Juga Jaringan Aktivis 98: Tidak Perlu Lagi Aksi Gejayan Memanggil
Berikut enam tuntutan yang disuarakan oleh BEM SI :
(1) Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
(2) Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
(3) Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
(4) Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
(5) Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
(6) Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. (jat)