Wamenkes Sebut PPKM Bisa Distop Agustus 2022
JAKARTA, BERNAS.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merencanakan pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bulan Agustus 2022. Namun, saat ini, Pemerintah masih terus mengevaluasi PPKM.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono mengatakan, PPKM bisa dihentikan pada Agustus 2022 jika pandemi virus corona (Covid-19) sudah benar-benar sudah terkendali. “Masih dalam tahap evaluasi. Nanti kalau evaluasi bagus, mudah-mudahan Agustus,” ujar Dante, Selasa (31/5/2022).
Baca Juga Guru Bangsa Buya Syafii Tutup Usia, Ganjar Pranowo Berkisah
Lanjut tambahnya, saat ini Kemenkes rutin melakukan kajian terhadap perkembangan kasus Covid-19. Selain itu, mendengarkan daran dari ahli kesehatan dan epidemiolog. “Penghentian PPKM, bisa dilakukan dengan catatan tidak ada peningkatan kasus positif dan penurunan jumlah pasien di rumah sakit secara konsisten,” katanya.
Dante membeberkan tiga kondisi yang bakal menentukan keberlanjutan PPKM sebagai upaya mengendalikan pandemi virus corona di Indonesia.Parameter yang digunakan pemerintah adalah dengan menghitung Rt atau effective reproduction number Covid-19.
Rt merupakan jumlah penularan efektif pada kasus sekunder di populasi. Nilai di bawah 1 merupakan indikasi wabah sudah terkendali dan jumlah kasus baru semakin berkurang.
Pada opsi pertama, apabila kurang dari dua bulan nilai Rt kurang dari satu maka PPKM akan diperpanjang setiap dua pekan. Opsi kedua, apabila Rt Covid-19 selama 4 bulan kurang dari 1, maka PPKM akan diperpanjang sebulan sekali.
“Ketika status Rt nya kurang dari 1 dan sudah mencapai 6 bulan, maka kemungkinan PPKM tidak perlu diupdate lagi,” ujarnya.
Baca Juga Mendagri Ajak Seluruh Daerah Kelola Sampah Dengan Baik
Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban mengatakan penghentian PPKM harus disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat jika benar-benar dilakukan agar tidak menimbulkan euforia berlebihan di masyarakat.
Zubairi juga berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan jika PPKM resmi dihentikan. (jat).