LPSK Luncurkan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas di Yogyakarta

SLEMAN, BERNAS.ID – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mulai meluncurkan (kick-off) Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi daerah sasaran awal digelarnya kick-off program yang akan merekrut para relawan dalam sebuah komunitas bernama, Sahabat Saksi dan Korban.

Acara kick-off Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) digelar di Hotel Royal Ambarukmo, Kamis (2/6/2022), dihadiri Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu yang akan memperkenalkan program ke publik.

Baca Juga Guru Bangsa Buya Syafii Tutup Usia, Ganjar Pranowo Berkisah

Sebagai bentuk dukungan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas wilayah DIY, hadir anggota Komisi III DPR RI M Idham Samawi dan perwakilan dari pemerintah daerah yaitu Karo Hukum Setda DIY Adi Bayu Kristianto. Turut hadir Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta.

Sosialisasi Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilaksanakan selama tiga hari, 2-4 Juni 2022, dengan target audience terpisah. Hari pertama peserta sosialisasi merupakan mitra kerja LPSK yang selama ini telah bekerja memberikan layanan bagi saksi dan korban.

Kemudian pada hari kedua, bertajuk galang solidaritas program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas, peserta disasarkan lebih kepada organisasi/kelompok masyarakat sipil dan juga kalangan akademisi yang memiliki kepedulian dan bekerja membantu para saksi dan korban kejahatan untuk mengakses keadilan.

Acara hari ketiga, dibalut sarasehan budaya menyasar komunitas yang ada di wilayah Yogyakarta, pelaku seni, insan media dan para penyintas tangguh yang mampu bangkit dari keterpurukan setelah kejadian tidak mengenakkan yang pernah mereka alami.

Baca Juga Mendagri Ajak Seluruh Daerah Kelola Sampah Dengan Baik

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, upaya LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di Indonesia mengalami dinamika serta tantangan yang beragam. Semakin dikenalnya LPSK oleh publik telah menuntut kesiapan LPSK untuk menjangkau permohonan perlindungan yang masuk dari Sabang hingga Merauke.

Menurut Hasto, kondisi rentang geografis Indonesia yang sangat luas serta terbatasnya sumber daya manusia yang saat ini LPSK miliki juga merupakan salah satu tantangan yang harus dicarikan solusinya. “Salah satu ihktiar LPSK untuk menjawab dan mengatasi problematika yang muncul adalah dengan menginisiasi lahirnya sebuah program yang berlandaskan nafas kerja kolaboratif antar berbagai pihak,” tuturnya.

LPSK, lanjut Hasto, sangat menyadari bahwa kerja-kerja perlindungan saksi dan korban membutuhkan dukungan dari civil society. Konsepsi kerja kolabaratif inilah yang kemudian diwujudkan melalui Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas. (jat)