Pemkot Jogja Ulang Tahun ke-75 Hari Ini, Dewan: Momentum Antigratifikasi
YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pemkot Yogyakarta pada Selasa (7/6/2022) hari ini genap berusia 75 tahun. Di luar peristiwa hukum yang membelit salah seorang pejabat serta mantan kepala daerah, Pemkot Yogyakarta telah mengukir beragam prestasi yang harus tetap dipertahankan sekaligus menjadi momentum antigratifikasi.
Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko mengatakan, sebagai mitra kerja pemerintah pihaknya mengakui unsur pemerintahan dalam mengelola pembangunan dan menggunakan anggaran daerah sudah mumpuni.
“Dalam arti sesuai dengan pelaksanaan penataan keuangan daerah. Namun demikian, jangan lagi ada aparatur sipil negara (ASN) yang dibayang bayangi sesuatu hal ingin mendapatkan lebih,” kata dia.
Baca juga: Rp 56 Miliar Disiapkan Pemkot Jogja Untuk Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19
Pada Kamis (2/6/2022) lalu, publik dikejutkan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah pemeriksaan, KPK akhirnya menetapkan empat tersangka atas dugaan suap perizinan Apartemen Royal Kedhaton.
Masing-masing ialah mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nurwidihartana, mantan ajudan eks Walikota Yogyakarta Triyanto Budi Yuwono, serta Vice President PT Summarecon Agung Oon Nusihono.
Danang pun berharap kemarin menjadi peristiwa terakhir serta terbangun kesadaran bersama agar bekerja secara profesional. Peristiwa itu bahkan harus menjadi tamparan keras bagi seluruh aparatur.
“Ini yang harus menjadi kesadaran bersama. Selama ini Pemkot sudah cukup baik. Dari penilaian internal dan berbagai instansi eksternal pun sudah cukup baik. Intinya ASN jangan silau dengan gratifikasi. Makanya ini momentum antigratifikasi,” tegasnya.
Baca juga: DPRD Kota Jogja Bahas Kajian Aturan Pesepeda
Tidak dapat dipungkiri, apapun yang sudah dilakukan oleh Haryadi Suyuti selama 15 tahun memimpin Kota Yogyakarta, selaku pimpinan daerah sudah menorehkan beberapa prestasi. Salah satunya torehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah selama 13 kali berturut-turut.
“Tapi kalau dikatakan, kemarin itu jadi pengalaman yang sangat mahal yang dilakukan beliau. Bagi saya itu sesuatu yang sangat mahal pertaruhannya,” katanya.
Oleh karena itu, terkait dengan rencana penelusuran oleh KPK terhadap seluk beluk perizinan di Kota Yogyakarta, tidak perlu ditakuti. Terutama jika memang tidak pernah melakukan kesalahan, harus mempertahankan profesionalitas dalam bekerja.
Sebaliknya, jika pernah ada kesalahan, jangan sampai hal itu terulang kembali serta menjadi bayangbayang untuk semakin baik.
“Pesan saya untuk penjabat walikota, bertindak sebagaimana fungsinya sesuai amanah untuk memimpin jalannya pemerintahan sampai terpilih kepala daerah definitif. Jalankan dengan baik dan pertahankan prestasi yang sudah diraih,” tandasnya. (den)