Kesal Dana Pemda Mengendap, Sri Mulyani Sindir Gubernur dan Walikota
JAKARTA, BERNAS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepala daerah meningkatkan kualitas penganggaran dan memperbaiki alokasi belanja untuk kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur dasar.
Dia tak ingin, APBD hanya fokus untuk belanja barang dan gaji pegawai saja. Apalagi kepala daerah merupakan pemimpin dan pengelola anggaran yang mendapat kewenangan dari presiden.
“Makin memahami teknis, makin Bapak me-lead bukan di-lead. Memimpin bukan dituntun sama anak buah. Bapak Ibu sekalian adalah leaders, bukan followers. Dan memiliki kewenangan kekuasaan keuangan negara yang sudah diserahkan presiden kepada Anda,” kata Sri Mulyani saat memberikan arahan kepada Gubernur/Walikota di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Baca juga: Sri Mulyani Marah Ke Grup Texmaco Karena Hal Ini
Ia menegaskan, peranan pejabat kepala daerah luar biasa penting dalam pengelolaan anggaran, mengingat instrumen keuangan negara merupakan instrumen strategis.
Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang semula berada di bawah presiden, diberikan kepada kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) meliputi gubernur, bupati, dan walikota.
Adapun Kementerian Keuangan memiliki dua fungsi, yakni sebagai bendahara negara atau pengelola fiskal dan sebagai pengguna anggaran seperti K/L lain.
Baca juga: Sri Mulyani Siapkan Anggaran PEN Rp 414 Triliun Tahun Depan
Karena kekuasaan pengelolaannya sudah dilimpahkan kepada kepala daerah, Sri Mulyani meminta kepala daerah untuk menganggarkan sesuai dengan keadaan sekitar.
“Saya berharap (Pemda) peka terhadap lingkungan global yang bergejolak dan bergerak, yang dampaknya bisa merembes ke rakyat kita ke ekonomi, ke APBD, dan APBN. Peka terhadap itu, pahami,” ucap wanita yang kerap disapa Ani ini.
Lebih lanjut ia menyampaikan, penggunaan anggaran dan alokasi belanja harus sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Pemda perlu memakai prinsip transparansi, disiplin, kepantasan, tertib, akuntabilitas, dan inklusif dalam pengelolaannya.
Dengan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat akan melihat dan merasakan jargon yang selama ini kerap disebut-sebut, negara hadir untuk rakyat.
“Kasih tahu saya dapat anggaran sekian dari pemerintah pusat, dapat dari pajak daerah sekian, saya pakai untuk gaji sekian, saya pakai untuk belanja sekian, belanja modal sekian, untuk bangun infrastruktur sekian, untuk bansos sekian. Rakyat akan merasakan,” beber Ani.
Kemudian, Ani ingin anggaran daerah digunakan untuk program prioritas sesuai pencanangan Presiden Jokowi. Jokowi sendiri mencanangkan angka stunting turun sekitar 14 persen dan menghapus kemiskinan absolut tahun 2024.
“Semuanya membutuhkan pengawasan leadership Bapak/Ibu sekalian. Yang jelas saya berharap tidak ada korupsi, coba bekerja yang ikhlas itu kepada daerah-daerah itu. Kalau kita lihat daerah itu maju, kita senang banget,” tandasnya. (den)