Berita Nasional Terpercaya

Gakeslab Soroti Sejumlah Kebijakan Kemenkes

Bupati Sleman – 17 Agustus 2022
0

SLEMAN, BERNAS.ID – Asosiasi perusahaan alat kesehatan, Gakeslab Indonesia menyoroti sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sejumlah kebijakan dianggap kontraproduktif terhadap kemandirian alat kesehatan di Indonesia, misalnya sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat pembelian alat kesehatan dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia, dr Randy Teguh memberikan contoh kebijakan Kemenkes tentang persyaratan standar mutu alat kesehatan. Direktorat Jenderal Falmakes menyatakan standar mutu alat kesehatan adalah Nomor Izin Edar.

“Ternyata kemudian ada standar-standar tambahan yang diminta Rumah Sakit sebagai pengguna alkes saat pengadaan. Standar-standar tersebut hendaknya divalidasi dan dikoordinasikan Ditjen Farmalkes karena standar mutu alkes memang seharusnya diterbitkan melalui suatu telaah ilmiah yang ketat dengan melibatkan lembaga-lembaga yang kompeten, bukan hanya atas dasar permintaan satu atau dua pihak,” tuturnya di sela Forum Nasional Business Matching dan Pameran Aksi Afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Alat Kesehatan Dalam Negeri, Rabu (29/06/2022).

Baca Juga Mendagri Ajak Seluruh Daerah Kelola Sampah Dengan Baik

Lanjut tambahnya, kondisi produsen alkes menjadi semakin sulit saat beberapa lembaga pemerintah, rumah sakit dan pejabat pengadaan baik di pusat maupun di daerah sudah mengharuskan adanya sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat pembelian alkes dalam negeri.

Menurutnya, Gakeslab mendukung proses sertifikasi TKDN dan prioritas pembelian produk dengan nilai TKDN minimal tertentu karena akan membantu pembentukan eksosistem alkes nasional.

“Kami sempat mengalami kondisi, alkes dalam negeri produksi anggota kami yang telah memiliki Nomor Izin Edar sebagai Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD) tetapi belum memiliki sertifikat TKDN tidak diizinkan berpameran dan dicap sebagai alkes dalam negeri tempelan, seolah alkes tersebut sebenarnya dibuat di luar negeri tetapi hanya diberi label di dalam negeri,” bebernya.

Randy menyebut anggota Gakeslab di 21 provinsi mengaku kesulitan mengejar sertifikasi TKDN karena antrean panjang dan mahalnya harga. Ia mengatakan untuk satu alat saja, harga yang dibebankan bisa mencapai Rp 10-15 juta yang akan sangat membebani produsen alkes dalam negeri juga mengingat sudah ada aturan Nomor Izin Edar AKD atau Alkes Dalam Negeri.

Baca Juga Penembakan Dan Ledakan Bom Mewarnai Pilpres Filipina

Gakeslab Indonesia juga terus bekerja sesuai aturan berlaku dengan menjamin Keamanan Kualitas Kinerja dan Ketersediaan (K4) alkeslab yang disalurkan, bukan hanya berfokus memperhatikan pertumbuhan sarana produksinya. Para distributor anggota pun telah memiliki Izin Distribusi Alat Kesehatan (IDAK), mendapatkan pelatihan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) dan terikat pada Kode Etik GAKESLAB Indonesia.

“Kami berharap agar Rumah Sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya dapat membeli alkeslab dari para distributor yang profesional untuk mencegah terjadinya masalah K4 dari alkeslab yang dibeli. Selain itu, membeli alkeslab melalui distributor berizin dan jalur pengadaan resmi seperti Katalog Elektronik LKPP, akan mencegah bangkitnya mafia alkeslab yang akan merusak harga dan rantai pasokan,” pungkasnya. (jat)

Leave A Reply

Your email address will not be published.