Diskusi Kritis Media Yogyakarta #12: “Menguak Fenomena Proyek Pembangunan Bermasalah”
YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Diskusi Kritis Media Yogyakarta #12, yang mengangkat tema “Menguak Fenomena Proyek Pembangunan Bermasalah”, digelar Selasa (5/7/2022) di Sushi Joy dengan menghadirkan narasumber, Anggota DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto, Pelaku usaha Andry Lesmono Bintoro, dan Pengamat sosial Benny Susanto.
Antonius Fokki Ardiyanto yang juga menjadi Jubir Pansus LKPJ 2022 DPRD Kota Yogyakarta pada diskusi tersebut mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka DPRD Kota Yogyakarta telah menyelesaikan LKPJ Walikota Yogyakarta 2021 dan salah satunya adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kajian integrasi pembangunan kewilayahan yang terjadi di Kemantren Gondokusuman, Umbulharjo dan Tegalrejo.
“Dalam momentum peristiwa OTT KPK terhadap mantan Walikota Yogyakarta ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan pelayanan masyarakat dan integritas pemerintah yang benar-benar anti KKN,” katanya.
Fokki menandaskan, dalam persoalan tersebut jelas bahwa ada indikasi dugaan pelanggaran Perpres Nomor 12 tahun 2021 Pasal 41 ayat 3.
“Dan anggaran tersebut juga baru muncul di perubahan 2021, lebih parah lagi hasil kajian tersebut belum dilaksanakan sudah direview oleh Kemantren dan anggaran melekat lagi disitu,” tegasnya.
Pelaku usaha Andry Lesmono pada diskusi kritis media Yogyakarta kali ini membeberkan pengalamannya atas pelaporan terkait proses tender pekerjaan konstruksi sel baru di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Transisi Piyungan yang dianggap tidak sesuai ketentuan, namun hingga saat ini belum juga mendapat tanggapan dari dinas terkait.
Baca Juga : Buntut OTT KPK, Penjabat Walikota Jogja Siapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas
“Ini telah kami laporkan ke Inspektorat DIY, dan Ombudman RI. Namun hingga saat ini belum mendapat jawaban dari dinas terkait,” katanya.
Pengamat sosial Benny Susanto mengakhiri obrolan santai namun serius itu menyebutkan, bahwa fenomena jebolnya anggaran pembangunan dan ketatnya regulasi, tidak menjamin terselenggaranya transparansi. Perlu gerakan publik untuk terus menyerukan gerakan anti rasuah.
“Dan sesungguhnya kehadiran KPK di daerah memang dibutuhkan,” pungkasnya. (cdr)