Ratusan Mahasiswa Papua di Jogja 2 Tahun Tak Terima Pencairan Beasiswa, ORI DIY Membantu

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Sebanyak 114 mahasiswa asal Kabupaten Manokwari, Papua Barat di Jogja tak mendapat kejelasan beasiswa daerah yang mereka terima. Pembayaran beasiswa yang seharusnya dilakukan setiap enam bulan sekali senilai Rp6 juta per orang tak diterima sejak 2020. Akibatnya banyak yang putus kuliah hingga kelaparan tiap harinya, kondisi tersebut dilaporkan ke Ombudsman RI (ORI) DIY pada Jumat (8/7) lalu.

Kepala ORI DIY Budhi Masturi menyebut sudah berkoordinasi dengan ORI Papua Barat. “Koordinasi sudah kami lakukan dan mereka siap memfasilitasinya,” jelasnya, Minggu (10/7).

Baca juga: Para Mahasiswa Papua Di Jakarta Komitmen Cinta NKRI

Lantaran berbeda yuridiksi wilayah kerja, menurut Budhi, yang bisa dilakukan ORI DIY hanya berkoordinasi dan memfasilitasi masalah tersebut. “Kami tidak bisa merekomendasikan kebijakan tertentu untuk masalah ini karena beda wilayah kerja,” katanya.

Secara resmi, menurut Budhi, koordinasi akan dilakukan pada Senin (11/7) karena baru menerima laporan tersebut pada Jumat (8/7). “Tapi saya sudah sampaikan masalah ini ke Kepala ORI Papua Barat, mereka siap memfasilitasi dan berdialog dengan Pemda Papua Barat,” jelasnya.

Baca juga: Mahasiswa Papua Gelar Aksi Damai Di Yogyakarta, Warga Diimbau Hindari Jalan Kusumanegara

Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua se-DIY (IPMAPA) DPW Manokwari melaporkan permasalahan tersebut lantaran ada kejanggalan. “Kami masih mengikuti semua administratif yang Pemda Manokwari minta untuk dapat beasiswa hingga 2021 kemarin, tapi setelah kami tanya lagi program beasiswa dihentikan sejak 2020, ini kejanggalan bagi kami,” jelas juru bicara IMAPA DPW Manokwari Irto Mamoribo, Minggu (10/7).

Irto menjelaskan nasib tak menentu mahasiswa Manokwari di Jogja karena tak jelasnya beasiswa tersebut. “Banyak sudah yang putus sekolah, yang masih di Jogja setiap hari harus kelaparan karena tak ada uang,” katanya dengan prihatin.

Sebanyak 114 mahasiswa tersebut, jelas Irto, selalu mengikuti prosedur dan syarat administratif pencairan beasiswa. “Kami selalu taat syaratnya, ada KTM, transkrip nilai, surat keterangan aktif kuliah, dan dokumen kependudukan lainnya,” jelasnya.

Menurut Irto program tersebut bersumber pendanaan dari Otonomi Khusus (Otsus). “Kami sudah coba koordinasi dengan Pemda Manokwari kemarin, katanya malah program beasiswa sudah tidak ada sejak 2020, kami jadi bingung dan kami laporkan ke ORI DIY,” tuturnya.

IMAPA berharap program beasiswa tersebut tetap berjalan, jelas Irto, dan tidak terulang lagi permasalahan ini. “Kami akan terus perjuangkan pendidikan putra-putri Papua Barat,” tandasnya. (den)