Berita Nasional Terpercaya

Islamophobia Rentan Mengancam Stabilitas Nasional

0

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Isu dan narasi Islamophobia seperti terorisme, ekstrimisme, dan radikal begitu masif bersliweran di media sosial dan di tengah masyarakat. Dampaknya, akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Untuk itu, Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengadakan seminar nasional untuk membicarakan dan mengajak masyarakat guna memberantas Islamophobia. Sebab, Islam dan agama lain telah mengamalkan sesuai dengan dasar dan konstitusi negara untuk menjaga kesatuan negara.

Baca Juga Buya Syafii Ingin Hidupkan Kembali Muhammadiyah Di Kampung Halamannya, Sumatra Barat

Kepala Bidang Ideologi Kesbangpol DIY,
Joko Nuryanto mewakili Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X menyampaikan isu Islamophobia tidak boleh menyakiti dan membuat orang tersakiti karena dapat memicu ekstrimisme yang dapat mengancam stabilitas nasional.

“Islamophobia merupakan bentuk lain dari ekstrimisme dan kita harus menangkal dan melawan secara bersama-sama dengan cara-cara manusiawi dan beradab,” tuturnya saat Seminar Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di UMY, Sabtu (16/7)

Lanjut tambahnya, pemberantasan Islamophobia mendapat angin segar setelah PBB menetapkan Hari Anti-islamophobia. Pemerintah juga telah melakukan banyak untuk mengurangi isu Islamophobia melalui pengarustamakan Islam moderat.

“Pentingnya moderasi beragama yang terus digaungkan untuk menghilangkan perilaku keberagamaan yang merugikan umat Islam sendiri dan menakutkan orang lain,” jelasnya.

Dr Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara menyebut problem utama permasalahan nasionalisme dan Islam kadang-kadang pasang surut, padahal arus nasionalisme dan Islam sudah diselesaikan dengan perumusan Pancasila, khususnya pada sila pertama.

”Fenomena saat ini, mereka yang memberikan narasi tentang Islam merupakan mereka yang antipemerintah, kemudian ketika kita membicarakan tentang anti-islamophobia, itu orang yang di luar pemerintahan,” tuturnya.

“Orang yang di Pemerintahan justru dianggap sebagai pelaku, penggagas atau bahkan bagian dari islamophobia, paling tidak bagian dari pemerintah, sepeti misalnya para buzzer dan sebagainya. Kalau ada isu tentang Islam yang diributkan, langsung cepat diangkat. Oleh karena itu, kita telah menjalankan bernegara yang tidak sehat,” imbuhnya.

Baca Juga Penembakan Dan Ledakan Bom Mewarnai Pilpres Filipina

Ia mengatakan permasalahan tantangan di Indonesia selain islamophobia, yaitu korupsi dan pejabat yang haus kekuasaan.

”Sisi lain, Islamophobia bisa jadi motif dari oligarki dan kekuasaan. Oleh karena itu, salah satu bentuk melawan oligarki dan kekuasaan tersebut melalui proses pemilihan ke depan untuk memilih pemimpin negara juga perlu kita ubah. Dan hal yang terpenting adalah memiliki pemerintah yang mau memerangi korupsi,” tuturnya.

“Ke depan yang harus dilakukan untuk memberantas Islamophobia adalah kita harus kembali kepada asumsi dasar bernegara, yaitu Pancasila. Tetapi ketika kita berbicara tentang Pancasila, terkadang kesannya klise, padahal nilai-nilainya memiliki unsur yang baik sebagai dasar berbangsa dan bernegara,ika menerapkan Pancasila tidak adalagi islamophobia ataupun phobia dengan agama yang lain, dan semua agama harus menempatkan tempat yang sama untuk memperjuangkan nilai-nilai agamanya dalam kerangka Pancasila dan konstitusi UUD 1945,” bebernya.

Sementara itu, Rektor UMY, Prof Gunawan Budiyanto mengatakan di era disrupsi ini perlu ada perhatian khusus terkait isu-isu islamophobia terlebih di ruang publik. ”Hal yang jelas lagi, dunia media sosial menjadi nafas kehidupan kita, oleh karena itu dari sisi ideologi jika islamophobia marak terjadi di medsos ini, secara perlahan islamophobia akan merusak kesatuan dan kebangsaan,” tutupnya. (jat)

Leave A Reply

Your email address will not be published.