Berita Nasional Terpercaya

Saksi JPU Kekerasan Jalanan Gedongkuning Mengaku Diintimidasi, Begini Respons Kejari Jogja

Bupati Sleman – 17 Agustus 2022
0

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Saksi jaksa penuntut umum (JPU) kasus kekerasan jalanan di Gedongkuning telah mencabut keterangan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) saat persidangan. Hal ini ditanggapi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja.

Kepala Kejari Jogja Gatot Guno Sembodo melalui Kepala Intelijen Kejari Bagus Kurnianto menyebut, akan diberlakukan pemeriksaan silang dengan menghadirkan penyidiknya untuk menguji keterangan saksi dan memutuskan akan mencabut BAP atau tidak.

Dalam keterangan di persidangan, saksi JPU atas nama Redy menyebut ada ancaman dan kekerasan sehingga keterangan yang dicatatkannya dalam BAP bukan hal yang sebenarnya.

“Memang dalam kesaksiannya di persidangan yang bersangkutan menyebutkan seperti itu kemarin,” jelas Bagus, Rabu (27/7).

Baca juga: Remaja Kebumen Tewas Dihantam Gir Di Gedongkuning

Keterangan tersebut disampaikan dengan sumpah di depan Majelis Hakim, jelas Bagus, jika ternyata keterangan saksi tersebut palsu bisa dijerat dengan pidana sumpah palsu. “Hukuman paling berat untuk sumpah palsu paling lama penjara tujuh tahun,” ujarnya.

Baca juga: Nurcahyo: Diperlukan Penguatan Keluarga Untuk Cegah Aksi Klitih

Pembuktian atas fakta baru saksi JPU, lanjut Bagus, dengan menghadirkan saksi penyidik dengan verba-lisan dimana di luar berkas persidangan. “Karena diluar berkas persidangan, berarti nanti keterangan penyidiknya Redy akan dihadirkan terakhir,” kata Bagus.

Keputusan Majelis Hakim terkait pencabutan BAP Redy, jelas Bagus, akan diputuskan setelah memeriksa keterangan penyidiknya. “Untuk membuktikan keterangan saksi kemarin benar atau tidak tentu harus dilakukan pemeriksaan silang, agar keputusannya tepat,” tuturnya.

Dalam kasus tersebut, Bagus menjelaskan JPU memiliki 10 orang saksi. “Ada dari teman korban, teman pelaku, sampai petugas opsnal yang menangkap terdakwa,” jelasnya.

Bagus menyebut semua proses hukum dilakukan sesuai prosedur yang ada. “Kalau soal penyidikan di tingkat kejaksaan administratifnya lengkap sesuai prosedur,” tandasnya.

Humas Jogja Police Watch (JPW) Baharudin Kamba menanggapi keterangan saksi JPU tersebut. “Jika saksi benar mengalami tindakan kekerasan atau intimidasi oleh pihak kepolisian, maka JPW menyarankan segera dilaporkan ke bidang Propam Polda DIY. Tentunya disertai dengan alat bukti yang cukup,” jelasnya, Rabu (27/7).

Kamba menyayangkan kejadian tersebut, jika memang benar terjadi. “Sangat disayangkan karena reformasi mental tanpa kekerasan termasuk pemeriksaan saksi dengan jargon presisi di era Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang selama ini digadang-gadangkan menjadi tidak berarti, jika keterangan saksi benar,” pungkasnya. (den)

Leave A Reply

Your email address will not be published.