Inspektorat Jogja Minta Reformasi Birokrasi di Level Perangkat Daerah Ditingkatkan

By Deny Hermawan Last updated Jul 29, 2022

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Inspektorat Kota Jogja meminta aparatur setempat untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi pada level perangkat daerah sehingga bisa selaras dengan capaian di level pemerintah kota secara umum. Pasalnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara capaian reformasi birokrasi di tingkat pemerintah kota dengan level perangkat daerah.

Inspektur Inspektorat Kota Jogja, Fitri Paulina Andriani menjelaskan, sasaran reformasi birokrasi diukur melalui sejumlah indikator yang telah ditetapkan dengan target yang diharapkan berdampak pada capaian sasaran. Ada tiga komponen pengungkit yang terdiri dari tiga aspek, yaitu pemenuhan, hasil antara area perubahan, dan aspek reformasi yang dibagi pula ke dalam beberapa kategori.

“Dalam hasil penilaian mandiri triwulan I dan II, aspek pemenuhan level kota berada di angka 98,45 dan perangkat daerah di 78,22. Kemudian pada aspek reformasi kota di angka 95,27 dan perangkat daerah di 83,00. Jaraknya memang signifikan,” kata Fitri, Kamis (28/7/2022).

Menurutnya, perlu perbaikan di sejumlah indikator agar peningkatan reformasi di level perangkat daerah bisa tercapai. Misalnya saja di indikator peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana serta manajemen perubahan.

“Namun secara umum ada peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun lalu,” ujarnya.

Sementara itu Penjabat Walikota Jogja, Sumadi menyampaikan, perangkat daerah dimintanya untuk menugaskan tim atau orang khusus dalam melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala berkaitan dengan implementasi SAKIP dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurutnya, durasi evaluasi juga harus diperpendek dengan minimal per triwulan.

“Karena kalau per semester atau sekali enam bulan tentu antara perencanaan dan target kinerja cenderung susah untuk dievaluasi kembali. Dan ketika evaluasi dilakukan per tiga bulan, indikator capaian akan gampang diperbaiki mana yang belum sesuai target,” jelasnya.

Menurutnya, dalam manajemen organisasi modern evaluasi di tiap tahapan wajib dilakukan. Sehingga antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai bisa berimbang. “Saya memang sudah minta tadi agar ada tim khusus yang dibentuk oleh perangkat daerah dan silahkan ditindaklanjuti segera dan bisa memberikan laporan secara berkala,” ujarnya. (den)

Inspektorat Kota Yogyakarta reformasi birokrasi