Berita Nasional Terpercaya

Kanwil DJPb DIY Imbau Satker Percepat Eksekusi Belanja Modal dan Barang

0

SLEMAN, BERNAS.ID – Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan realisasi belanja negara di Yogyakarta sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp10,09 triliun atau 45,58 persen target APBN. Untuk itu, kinerja belanja masih perlu didorong untuk akselerasi karena mengalami kontraksi 9,47 persen (yoy).

Arif Wibawa, Kepala Kanwil DJPb DIY mengatakan realisasi belanja APBN di Semester I mencapai 45 persen dengan capaian tertinggi di belanja pegawai yang cenderung flat dari bulan ke bulan.

“Belanja barang dan modal perlu akselerasi sampai triwulan berikutnya. Kita sudah mengimbau seluruh satker agar jangan kebiasaan menumpuk di akhir tahun. Target Semester 1 sampai 50 persen tidak tercapai,” tuturnya, Kamis (28/7).

Baca Juga Sri Sultan Ikut Beri Masukan Jogja Planning Gallery

Ia mengatakan penyebabnya karena proses pengadaan barang dan jasa, juknisnya banyak terlambat dari kementerian. Menurutnya, proses lelang kemungkinan baru terlaksana bulan April dan Mei sehingga capaian untuk penyaluran dan pencairan nilainya belum banyak karena baru uang muka, maksimal 30 persen.

“Untuk belanja barang, kami mengimbau ke seluruh satker agar cepat mengeksekusi. Sebab, saat pemulihan ekonomi, belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk mempercepat pemulihan guna stimulus pertumbuhan dan perekonomian,” tuturnya.

Ia mengatakan bila belanja barang dan modal sudah tersalur, pergerakan ekonomi dan pertumbuhan bisa cepat terwujud. Saat ini, belanja barang dan modal masih di angka 37 persen. “Misal jalan rusak harus segera dikerjakan. Kalau jalan mulus, transportasi lancar dan masyarakat bisa menikmati. Di Yogyakarta, ada Jembatan Kretek II dan JJLS di Kulonprogo ada dua paket,” katanya.

“Jalan yang mulus akan membuat distribusi lancar, pariwisata lancar, transportasi lancar sehingga akan menumbuhkan potensi ekonomi di situ, fiskal efeknya akan lebih luas,” imbuhnya.

Baca Juga Pemda DIY Diminta Bertanggung Jawab Kelola Sampah Secara Profesional

Untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), Arif menyebut sampai saat ini telah tersalur 1,7 Trilyun di Yogyakarta sampai 30 Juni. Ia berharap nantinya bisa benar-benar memberikan manfaat yang tinggi untuk masyarakat terdampak.

Ada tiga kluster yang disasar PEN, yaitu sektor kesehatan untuk membiayai klaim pasien Covid-19 dan insentif nakes. Lalu, sektor perlindungan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat, BLT migor/beras, dan bansos. Kemudian, pemulihan ekonomi dengan padat karya PUPR dan subsidi
BBM.

“Harapannya masyarakat tetap bisa survive dan mempunyai kemampuan membeli. Di samping Pemda DIY, juga ada bantuan serupa. Jumlahnya akan bertambah sampai akhir tahun,” imbuhnya.

Di sisi lain, sampai akhir Juni 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp3,92 triliun. Realisasi komponen pendapatan terbesar bersumber dari perpajakan yang mencapai Rp2,88 triliun, tumbuh 32,40 persen (yoy).

Secara umum, faktor yang mendorong kinerja penerimaan pajak pada semester I tahun 2022 adalah implementasi kebijakan pengungkapan sukarela (PPS), pemulihan ekonomi dan penyesuaian tarif PPN.

Sementara itu untuk sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp1,04 triliun, tumbuh negatif 6,82 persen (yoy). Realisasi penerimaan PNBP terbesar berasal dari pendapatan BLU Rp852,86 miliar dan sisanya Rp192,21 miliar berasal dari PNBP Lainnya.

Penurunan penerimaan PNBP antara lain disebabkan penurunan tarif klaim Covid-19 pada tahun 2022, keterlambatan pengesahan pendapatan pada beberapa satker BLU, dan terdapat beberapa jenis diklat yang tidak diselenggarakan oleh satker PNBP karena tidak terdapat permintaan.

Arif mengatakan meski kondisi global sangat dinamis bahkan cenderung volatile, tapi dengan terkendalinya kasus Covid-19, pemulihan ekonomi relatif lebih merata baik secara global maupun domestik menopang berlanjutnya akselerasi pertumbuhan ekonomi DIY pada Triwulan II 2022 yang positif.

“APBN terus dipertahankan sebagai absorber dan pendukung konsolidasi fiskal, sebagai instrumen penting pelindung rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi. Respon tepatndan cepat dalam menghadapi ketidakpastian global menjadi keharusan agar APBN 2022 tetap kuat, sehat dan menjadi instrumen kebijakan yang sustainable dan kredibel,” tutupnya. (jat)

Leave A Reply

Your email address will not be published.