IKN Komitmen Pemerintah untuk Pemerataan Pembangunan
BANDUNG, BERNAS.ID – Di tingkat regional, menunjukkan perbedaan indeks pembangunan manusia yang cukup tajam antara daerah Jawa dan luar Jawa. Hal itu menjadi salah satu tantangan Visi Indonesia Maju 2045 dengan masih kurangnya pemerataan pembangunan.
Sekretaris Pribadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Achmad Uzair PhD mengatakan, kesenjangan terjadi karena dalam sejarah kebijakan pembangunan infrastruktur di luar Jawa kurang mendapatkan dukungan.
Ia menyebut Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu bentuk komitmen nyata Pemerintah untuk membenahi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Pemerataan pembangunan adalah salah satu tantangan terpenting yang dihadapi Indonesia saat ini. Jarak yang cukup jauh antara skor pembangunan manusia Kota Yogyakarta dan Kabupaten Nduga Papua,” tutur Uzair ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Symposium on State Ideology and International Conference on Digital Humanities 2022 di Institut Teknologi Bandung, Jumat (4/11).
Baca Juga Kemendag Sebut Nilai Ekspor Etanol Tumbuh Signifikan
Selain itu, Uzair menyebut terbatasnya akses komunikasi digital yang dihadapi lebih dari 94 juta penduduk di berbagai daerah terpencil menjadi tantangan pemerataan pembangunan yang harus dimitigasi Pemerintah. Melalui tema “Society 5.0: Indonesia’s Contemporary Challenges and Relevant Policies”, Uzair mengatakan tantangan kebangsaan selayaknya menjadi dasar transformasi kebijakan dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan yang sudah ada, seperti halnya konsep Society 5.0 yang digagas oleh Pemerintah Jepang.
Menurut Uzair, gagasan Society 5.0 berangkat dari kebutuhan untuk refleksi atas perkembangan teknologi dan perannya dalam menjawab tantangan masyarakat Jepang.
“Jepang menghadapi tantangan yang spesifik seperti menurunnya angka kelahiran, populasi yang menua dan meningkatnya biaya jaminan sosial. Untuk mengubah kebijakan yang berorientasi pada penanganan tantangan-tantangan tersebut, Jepang muncul dengan konsep Society 5.0,” jelas Uzair.
Baca Juga Dubes Norwegia Sebut Yogyakarta Akan Banyak Lahirkan Pemimpin
Menurutnya, Visi Indonesia 2045 adalah konsep serupa yang berusaha mengatasi tantangan-tantangan kebangsaan. Sesi pemaparan berlangsung menarik dan interaktif dengan pertanyaan dan komentar tajam dari para peserta.
Simposium dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi di Indonesia. Konferensi yang diselenggarakaan atas kerja sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Institut Teknologi Bandung dibuka Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi pada hari Kamis lalu (3/11) dan ditutup Sabtu (5/11). (jat)