Berita Nasional Terpercaya

Warga Simping Tirtoadi Mlati Kehabisan Kesabaran karena Tak Ada Kepastian

0

SLEMAN, BERNAS.ID – Warga Dusun Simping Tirtoadi Mlati Sleman mengaku sudah kehabisan kesabaran karena tidak segera mendapat ganti rugi. Warga mengaku dijanjikan ganti rugi bulan Agustus 2021, tapi sampai Desember 2022 belum terlaksana.

Warga pun menulis protes pada spanduk besar di jalan masuk dusun. “Kami warga terdampak tol Jogja-Solo, Dusun Simping, Tirtoadi. Kami mendukung dan setuju tanah kami untuk tol. Proses pembebasan tidak sesuai janji & sosialisasi, 3 tahun sabar menunggu tapi apa? Tidak ada kepastian!”

Baca Juga Sleman Siap Menjadi Sentra Tanaman Kopi

Ketua RT05/RW13 Simping-Janturan, Agus Tri Cahyo menceritakan saat sosialisasi tahun 2019, para warga diberi berbagai macam janji seperti proses ganti untung yang berlangsung cepat dan lancar sampai adanya target pembangunan. Kemudian, warga diberi janji ganti rugi pada bulan Agustus 2021, tapi sampai Desember 2022 belum terlaksana sehingga membuat warga merasa tidak pasti.

“Banyak yang bayar uang muka tanah, kemudian ada juga bertransaksi. Semakin lama enggak ada kejelasan akan memengaruhi harga tanah,” tuturnya, Jumat (2/12).

Ia mengaku proses memang masih berjalan, tapi belum ada kejelasan. Namun, kehidupan sehari-hari warga yang terdampak tol, terpengaruh, khususnya program-program kampung yang terbengkalai.

Baca Juga Dubes Norwegia Sebut Yogyakarta Akan Banyak Lahirkan Pemimpin

Kepala Dukuh Janturan-Simping, Hanafi mengatakan ketidakpastian membuat warga berinisiatif membuat spanduk yang berisi keluhan. Menurutnya, protes warga ini sudah sering disampaikan, tapi tetap belum ada tanggapan.

“Harapannya, 2022 ini bisa selesai. Kami mendapatkan kepastian dan tidak mundur lagi. Harusnya tahun ini, kemarin-kemarin sudah dijanjikan November, tapi ternyata mundur lagi sampai Desember, belum ada keterangan,” tuturnya.

Menanggapi keluhan warga ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah tol Jogja-Solo, Dian Ardiyansyah mengungkapkan proses ganti rugi di Panitia Pengadaan Tanah (P2T)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY. Ia mengatakan musyawarah ganti rugi akan kembali diselenggarakan pada 7 Desember 2022 mendatang.

“Sudah dijadwalkan untuk musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian hari Rabu, 7 Desember minggu depan,” tuturnya.

Dian mengatakan Pandemi Covid-19 memberi dampak proses pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebab, anggaran di 2020 dan 2021 banyak direalokasikan untuk sektor kesehatan. (jat)

Leave A Reply

Your email address will not be published.