Berita Nasional Terpercaya

Pemberantasan Korupsi Indonesia Lemah, Berada di Bawah Timor Leste

0

SLEMAN, BERNAS.ID – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menyebut pemberantasan korupsi di Tanah Air masih tertinggal di ASEAN. Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Timor Leste, berpijak dari indikator Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yuris Rezha Kurniawan mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022. Ia menyebut secara global, Indonesia masih sangat jauh tertinggal dalam hal pemberantasan korupsi. “Dalam Hakordia ini, kita belum bisa rayakan dengan prestasi-prestasi membanggakan,” tuturnya, Jumat (9/12).

Baca Juga Bappebti Imbau Masyarakat Waspadai Perdagangan Aset Kripto

Lanjut tambahnya, saat ini, negara maju sudah mulai masuk dalam ranah pencegahan korupsi di sektor swasta untuk memperbaiki integritas dalam dunia usaha. Namun, Indonesia masih berkutat dan belum selesai menghadapi korupsi akut yang menyangkut pejabat publik dan penegak hukum.

“Kondisi ini harusnya menjadi alasan kuat bagi seluruh elemen bangsa ini untuk memprioritaskan sektor pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Yuris menyampaikan dari refleksi beberapa tahun ke belakang, masih menunjukkan politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah lemah. Misalnya, revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), lalu munculnya peraturan-peraturan yang memberi angin segar bagi pelaku korupsi sampai kebijakan-kebijakan antikorupsi yang banyak digaung-gaungkan, tapi gagal menyentuh aspek fundamental dari reformasi birokrasi dan reformasi kelembagaan.

Baca Juga Kemendag Sebut Nilai Ekspor Etanol Tumbuh Signifikan

Sedangkan, di sisi lain, Yuris merasa gagasan-gagasan yang seharusnya dapat mendukung pemberantasan korupsi seperti RUU perampasan aset dan memperbaiki UU Tipikor agar sejalan dengan konvensi internasional antikorupsi (UNCAC) tak kunjung serius dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Lanjut tambahnya, selama puluhan tahun, Yuris menyebut kiprah KPK punya peranan penting sebagai role model kelembagaan yang memegang teguh prinsip integritas. Namun, sayangnya peran tersebut mulai menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Misalnya, beberapa kasus etik dan pelanggaran hukum yang menyangkut pimpinan KPK sampai pada tata kelola penegakan hukum yang serampangan terasa semakin menjauhkan KPK dari lembaga yang selama ini menjadi teladan bagi lembaga publik lainnya.

“Berbagai kondisi tersebut akhirnya menjadi tembok besar yang menghalangi langkah pemberantasan korupsi. Jika seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya pemerintah tidak segera meruntuhkan tembok penghalang tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin jauh tertinggal dalam hal pemberantasan korupsi,” tukasnya. (jat)

Leave A Reply

Your email address will not be published.