Dinas Koperasi dan UMKM Sleman Ambil Sejumlah Langkah Antisipasi Resesi

SLEMAN, BERNAS.ID – Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman mulai memperhatikan para pelaku UMKM di tengah isu ancaman resesi ekonomi. Ada beberapa langkah yang diambil seperti pembukaan akses pemasaran yang terencana dan fasilitasi sejumlah perijinan seperti halal, PIRT, dan merek.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Haris Martapa menyebut, saat ini ada 90 ribu lebih UMKM di Kabupaten Sleman. Ia pun mengklasifikasikan pelaku UMKM ke dalam tiga strata, Mimikri, Mikri, dan Mikro.

“Dari 3 strata, paling bawah Mimikri, yaitu masyarakat usaha untuk mencukupi makan besok. Lalu, Mikri, sudah memiliki omset bulanan dan tabungan meski hanya sedikit. Kemudian, Mikro, sudah punya tabungan dan usahanya memiliki cabang seperti pecel lele,” jelasnya, Jumat (6/1/2023).

Baca Juga Bappebti Imbau Masyarakat Waspadai Perdagangan Aset Kripto

“Yang paling kita perhatikan saat ini, UMKM strata Mimikri, yang usahanya hari ini untuk mencukupi makan besok. Misal, ada warung, kelontong, yang banyak berjualan di pinggir jalan,” imbuhnya.

Ia mengatakan, di dalam pembinaan-pembinaan UMKM strata Mimikri akan berbeda, terutama lebih memfasilitasi pemasarannya. Pembinaan melakukan forkom-forkom UMKM di level desa dan komunitas.

“Kami ada jaringan forkom sampai ke tingkat desa dan komunitas, kita dorong untuk membuka layanan pemasaran. Istilah kami, artisan, misal setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu untuk memasarkan produk-produk mereka,” tuturnya.

“Saat ini, di lapangan, banyak kelompok mengadakan kegiatan sehingga UMKM hadir bisa jualan. Itu memang kita dorong, hampir di setiap kelurahan,” imbuhnya.

Baca Juga: Sleman Siap Menjadi Sentra Tanaman Kopi

Haris pun tak memungkiri pihaknya bergerak sendiri untuk melayani UMKM di Kabupaten Sleman. “Kita juga tidak bisa sendiri, harus ada pemicunya dengan pihak lain seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dispora serta komunitas. Kita harus menguatkan kolaborasi sehingga akan menciptakan energi agar UMKM bisa eksis,” ujarnya.

Di sisi lain, Haris menyebut adanya pelatihan seperti di usaha makanan. Misalnya, kalau citarasa kurang, akan dilatih agar lebih baik. “Perijinan juga kita gratiskan untuk halal dan PIRT yang terbatas. Setiap hari memfasilitasi untuk brand merek. Kita rekomendasikan. Semua itu bertujuan agar tumbuh kembang UMKM ada,” ucapnya.

“Kita push juga untuk makanan terkait bahan baku yang fluktuatif. Kita intervensi dengan penyediaan bahan baku yang standar, gula atau gandum. Kita masuk di situ, dengan channeling misal ke Bulog melalui asosiasi atau forkom,” imbuhnya.

Haris juga menyampaikan pihaknya juga telah memberi banyak rekomendasikan agar desa menjadi desapreneur, desa mandiri, dan desa budaya mandiri. “Rekomendasi dari kami untuk mengakses dana keistimewaan,” tukasnya. (jat)