Kunker Komisi IX DPR RI di DIY Bahas Penyakit Degeneratif
YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan hanya dapat dikelola untuk meringankan dan memperbaiki gejalanya.
Menurutnya, beberapa penyakit seperti stroke, serangan jantung, hipertensi, penyakit paru obstruksi kronik, kanker paru, dan diabetes, sudah selayaknya menjadi perhatian penyelenggara dan stakeholders layanan kesehatan.
Hal itu disampaikan Sri Paduka ketika menerima Kunjungan Kerja rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Emanuel Melkiades Laka Lena pada Kamis (19/1/2023) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Agenda tersebut juga dihadiri kepala OPD terkait di Lingkungan Pemda DIY.
Baca Juga Kemendag Sebut Nilai Ekspor Etanol Tumbuh Signifikan
Sri Paduka juga menyebut pencegahan stunting juga menjadi prioritas utama pemerintah. Pencegahan stunting ini dilakukan melalui 5 Gerakan Cegah Stunting, yaitu kolaborasi Puskesmas, Posyandu serta UKS menjadi sebuah urgensi dalam upaya-upaya Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, dan edukasi ‘Cegah Stunting itu Penting’.
Menurut Sri Paduka, saat ini, sudah saatnya akselerasi transformasi kesehatan di lingkup Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilakukan. Transformasi ini setidaknya membutuhkan beberapa peningkatan kapasitas, seperti SDM, sarana-prasarana, dan standar pelayanannya. Inilah yang sudah seharusnya menjadi perhatian bersama, untuk selanjutnya menemukan solusi atas berbagai tantangan yang ada.
Sri Paduka pun menyambut baik Kunjungan Kerja spesifik Komisi IX DPR RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni pengawasan terhadap implementasi program deteksi dini FKTP di Yogyakarta ini. Menurutnya, transformasi sistem kesehatan adalah mandat dari Presiden RI.
Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena didampingi Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Direktur dr. Maria Endang Sumiwi, MPH mengatakan, alasan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokasi kunjungan kerja pihaknya karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yogyakarta tinggi mencapai 80,64. Angka tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi di Indonesia sehingga menurut Emanuel perlu dipelajari oleh anggota DPR RI dari berbagai wilayah di Indonesia yang menjadi kunjungan kerjanya.
Baca Juga Dubes Norwegia Sebut Yogyakarta Akan Banyak Lahirkan Pemimpin
Lanjut tambahnya, walaupun terkena pandemi Covid-19, Yogyakarta tetap tumbuh positif dan bisa menjaga berbagai capaiannya dengan baik. Hal itu salah satunya dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh Pemda DIY dari BPJS Kesehatan atas capaian Universal Health Coverage (UHC) yang luar biasa pada tahun 2022.
Sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24%.
“Ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam rangka melaksanakan deteksi di industri di fktp-nya. Kita semua akan mencoba untuk mendalami apa yang ada dan sedang dikerjakan di Yogyakarta dan bersama-sama Tim kesehatan dan teman-teman dari Puskesmas, ibu-ibu dan yang ada di sini kita bisa melihat apa yang dibuat oleh Yogyakarta ini bisa kita bawa di tingkat nasional,” kata Emanuel.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DIY drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes dalam pemaparannya membenarkan IPM di DIY sudah cukup tinggi di tahun 2021, yaitu terdata IPM DIY di 80,22. Sedangkan berkaitan dengan cakupan JKN DIY Tahun 2022, berdasarkan data terbaru sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, UHC di DIY sudah mencapai 97,85%.
Di sisi lain, Pembajun mengatakan terkait fasilitas pelayanan kesehatan, sebanyak 121 Puskesmas di DIY sudah terakreditasi dengan statusnya masing-masing. Di antaranya, yaitu Paripurna sebanyak 14, Utama sebanyak 65, dan Madya sebanyak 42.
Ia menyatakan Pemda DIY bersama kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota memang berkomitmen menguatkan peran Puskesmas dan meningkatkan mutu pelayanan melalui akreditasi Puskesmas.
Menyangkut keberlangsungan pelayanan kesehatan ke depannya, Pembajun mengungkapkan permasalahan pertama yang harus diselesaikan atau dicari solusinya ialah masalah kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM kesehatan.
“Memang saat ini dengan banyaknya SDM kesehatan yang purna waktu purna/pensiun, maka kami harus menambah, melihat kembali kemampuan dari fase yang tugas. Khususnya di puskesmas dan rumah sakit. Kemudian sekeliling online atau yang melalui HP, belum menjangkau semua lapisan masyarakat di daerah Gunungkidul dengan sinyal yang mungkin masih ada tapi mungkin tidak optimal, juga menjadi salah satu kendala target pencapaian yang sangat tinggi dan sulit dicapai,” pungkasnya. (jat)