Dinamika Media Sosial Akan Naik 60 Persen saat Pemilu 2024

SLEMAN, BERNAS.ID – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengikuti dialog publik Divhumas Polri dengan tema “Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi dan SARA pada Pemilu 2024”, Kamis (26/1/2023). Dialog publik yang digelar secara online ini digelar dalam rangka menyambut perhelatan politik terbesar Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pemateri berasal dari Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Ketua Dewan Pers, Dosen Hubungan Masyarakat Vokasi UI, dan Karo Multimedia Divhumas Polri.

Baca Juga ATF Menjadi Ajang Investasi Dan Promosi Pariwisata DIY

Kadivhumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, proses penyelenggaraan Pemilu 2024 akan mengadopsi teknologi digital sehingga semakin terbuka peluang partisipasi elektoral untuk aktif berdialog terkait isu-isu strategis.

“Selain itu, Bawaslu RI dalam diskusi dengan Pimpinan Dewan Ketahanan Nasional menjabarkan terdapat sejumlah potensi kerawanan permasalahan dan isu strategis menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024,” tutur Kadivhumas.

Berdasarkan data Kominfo, Dedi menyebut dari berbagai potensi masalah, dinamika media sosial diprediksi akan mengalami peningkatan aktivitas sebesar 60 persen.

“Untuk itu, perlu komitmen, kesamaan persepsi, dan tindakan kolaborasi dalam mempererat persatuan dan kesatuan, serta menjaga keutuhan NKRI. Selain itu menjaga toleransi dan menciptakan konten cooling system,” terang Kadivhumas.

Baca Juga Persiapan ATF 2023 Di DIY Sudah Mencapai 95 Persen

Kadivhumas pun berharap dengan kegiatan dialog publik ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait potensi dan upaya kolaborasi antisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024. “Khususnya pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam menekan adanya politik identitas, polarisasi politik dan isu suara,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan dialog publik, Kabidhumas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto, perwakilan KPU DIY, perwakilan Bawaslu DIY, perwakilan Kesbangpol DIY, Wadirintelkam, perwakilan Dirreskrimum, perwakilan Dirreskrimsus, penggiat medsos, dan perwakilan Mahasiswa. (jat)