Penegakan Kedaulatan Negara Masih Menjadi Tantangan Besar
YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi upaya bersama bangsa Indonesia untuk menegakan kedaulatan negara. Namun, sekarang ini, masih membutuhkan upaya-upaya yang lebih kreatif lagi supaya penegakan kedaulatan negara menjadi bagian bersama seluruh masyarakat Indonesia.
Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, Dian Lakshmi Pratiwi SS, MA mengatakan DIY bersama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bukittinggi Sumatera Barat (Sumbar) sudah mengawali tahun pertama peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Ke depan, ketiganya secara bersama-sama akan menggandeng lebih banyak provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
“Semoga cita-cita para Founding Fathers dalam menegakan kedaulatan menyadarkan kembali kita tentang nilai penting Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Bendera Merah Putih. Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi khususnya komunitas sejarah,” tutur Dian dalam talkshow bertema “Teatrikal dan Peluncuran Buku Hari Penegakan Kedaulatan Negara Jembatan Emas Tiga Daerah: Yogyakarta -Bangka-Sumatera Barat Menegaskan Kedaulatan Negara (1948-1949)” di Aula Disbud DIY, Rabu (1/3/2023).
Baca Juga Dubes Norwegia Sebut Yogyakarta Akan Banyak Lahirkan Pemimpin
Peluncuran buku ini pun menandai satu tahun peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara paska terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) No.2 Tahun 2023 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Selain talkshow dan peluncuran buku, juga ditampilkan teatrikal dari tiga provinsi, yaitu DIY tentang Agresi Militer Belanda II, penangkapan para pemimpin bangsa dan pengasingan, serta Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Jogja Kembali. Lalu, dari Bangka Belitung tentang pengasingan para pemimpin hingga 1 Maret 1949, kemudian dari Sumbar tentang pembentukan Pemerintah Darurat RI dan perjuangannya.
Dian mengungkapkan pihaknya dengan kesadaran bersama merasa perlu adanya momen pemersatu yang bisa digali dari sejarah bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sangat pas dirayakan bersama. Di dalam peristiwa tersebut menunjukkan suatu nilai-nilai penting tentang makna kesatuan semua elemen masyarakat dari seluruh penjuru negeri untuk menunjukkan satu eksistensi RI.
“Peristiwa ini sangatlah bermakna karena ketika RI belum lahir, bangsa Indonesia, rakyatnya bersatu-padu menyelamatkannya. Kami sangat bersyukur, titik penting inilah yang kita peringati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara,” kata Dian.
Menurut Dian, satu tahun peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara sangat luar biasa karena dapat mengenangnya bersama tiga provinsi untuk menunjukkan nilai Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukanlah hanya milik DIY semata, tapi milik seluruh bangsa Indonesia sebagai hari besar nasional.
“Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumbar. Jalinan kerjasama ini karena ketiga provinsi memiliki koneksi historis yang menguatkan dalam menegakan kedaulatan dulu, sekarang dan kedepan,” tuturnya.
Baca Juga Gubernur DIY Ajak Tertib Pendataan Karya Budaya
Sejarawan UGM, Dr Sri Margono MHum, sang editor buku menyampaikan bahwa sejarah itu tidak ada sementara, sebab jika ada fakta baru terungkap bisa saja akan berubah. Ia menyebut Indonesia pada Masa Revolusi ternyata masih banyak fakta-fakta sejarah yang belum terungkap, salah satunya kehidupan pemimpin RI yang diasingkan di Bangka belum banyak dibahas. Buku ini mengungkap fakta -fakta baru mengenai kehidupan para pemimpin RI yang dibuang di Bangka.
“Ini adalah periode penting yang menghubungkan Bukittinggi Sumbar, Bangka, dan DIY. Komunikasi tiga provinsi inilah disebut jembatan emas yang menghubungkan dalam menegakan kedaulatan negara yang diungkapkan dalam buku ini,” ucapnya.
Dr Margono berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan Pemda DIY, Bangka dan Sumbar dengan adanya diluncurkannya buku tersebut. Dosen Ilmu Sejarah UGM ini berharap semoga nantinya bisa dihasilkan dan diungkapkan kembali fakta-fakta sejarah lain yang belum terungkap sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan memperingati hari besar sejarah selalu berdasarkan kajian-kajian akademik yang bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Disbud Sumbar Syaifullah melalui live streaming mengatakan kolaborasi tiga provinsi yaitu DIY, Bangka dan Sumbar untuk menggali sejarah. Hal tersebut merujuk pada lini masa perjuangan kemerdekaan Indonesia mulai dibuangnya pemimpin negara ke Pulau Bangka, Pemerintah Darurat RI di Sumbar hingga kembalinya ke Yogyakarta.
Herwanita, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kepulauan Bangka Belitung mengatakan Pulau Bangka berhasil berhasil menjaga semangat api perjuangan para pemimpin RI yang diasingkan selama 197 hari kala itu.
“Kehadiran buku ini dapat menjadi modal dasar dalam memberikan informasi kesejarahan, kemudian dapat diaplikasikan guna menunjang industri pariwisata. Kami meyakini pelestarian kebudayaan harus bisa dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Kita mulai bekerjasama dengan Disbud DIY dalam peringatan satu tahun Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kita berharap kerjasama ini akan terus berjalan dan meningkat seiring pentingnya sejarah Kentingan yang terjadi antara DIY dengan Bangka,” paparnya. (jat)