Kinerja Positif APBN DIY Terus Berlanjut, Realisasi Belanja Capai Rp2,41 Triliun

By Paulus Yesaya Jati Last updated Mar 22, 2023

Konferensi pers DJPb DIY menyampakan kondisi APBN DIY per tanggal 28 Februari 2023 (foto: Jati/ Bernas.id)

SLEMAN, BERNAS.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY melaporkan kinerja APBN per tanggal 28 Februari 2023 yang menunjukkan tren positif. Dari sisi penerimaan negara, sampai dengan 28 Februari 2023 realisasi Pendapatan dan Hibah tercatat adalah sebesar Rp1,07 triliun atau 13,14 persen dari target. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, Pendapatan dan Hibah tumbuh signifikan 21,88 persen (yoy).

Penerimaan perpajakan memberikan andil yang besar dalam peningkatan kinerja pendapatan dan hibah. Sampai dengan akhir Februari 2023, penerimaan perpajakan tumbuh signifikan atau mengalami kenaikan sebesar Rp975 miliar atau tumbuh sebesar 32,90% terutama pada Pajak Perdagangan Internasional, hal ini disebabkan adanya penerimaan Bea masuk yang berasal dari Surat Penetapan Pabean (SPP) dan Surat Penetapan Sanksi Adminstrasi (SPSA) yang berasal dari audit (fluktuatif).

Arif Wibawa, Kepala Kanwil DJPb DIY menyampaikan sesuai dengan kondisi perekonomian, kinerja APBN di DIY masih mencatatkan nilai positif karena realisasi yang harus diselesaikan sampai akhir Februari, telah sesuai target, yaitu 11 persen dan harapannya sampai akhir Maret mencapai 14 persen. “Sesuai timeline masih bagus. Pendapatan naik tinggi. Itu menunjukan pertumbuhan di DIY mulai pulih pagi karena sektor pajak dan cukai naik signifikan naik tajam di tahun 2023,” tuturnya ke awak media.

Sementara itu, lanjut Arif, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan 33,70% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan pada komponen Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum) sebesar Rp72,74 miliar dikarenakan belum dilakukannya pengesahan SP3B BLU oleh tiga satker BLU bidang Kesehatan. Sedangkan komponen PNBP lainnya mampu tumbuh Rp23,72 miliar atau 33,28% (yoy).

Dari sisi pengeluaran negara, Arif menyebut realisasi belanja negara di DIY sampai dengan 28 Februari 2023 mencapai Rp2,41 triliun atau 11,03 persen dari alokasi APBN. Realisasi belanja negara di DIY sampai dengan 28 Februari 2023 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp994,35 milyar atau 8,5 persen dan TKDD sebesar Rp1,41 triliun atau 13,96 persen dari pagu.

Berikut Ini Laporan Kinerja APBN di DIY dari Kanwil DJPb DIY per tanggal 28 Februari 2023

Kinerja Belanja Negara terkontraksi 9,79%, dua komponen utama Belanja Negara berkontribusi terhadap penurunan kinerja belanja negara. Kinerja belanja K/L turun 4,19% (yoy). Penurunan kinerja belanja dipengaruhi kinerja Belanja Modal yang terkoreksi negatif Rp161,54 miliar, turun 44,58% (yoy). Realisasi pembayaran termin dua kontrak Belanja Barang pada Penyediaan Perumahan dan pembayaran uang muka kontrak Belanja Modal Satker Pemanfaatan Air Serayu Opak secara nominal menyumbang 31,97 persen dari total belanja K/L. Sedangkan untuk kinerja Belanja Barang naik signifikan seiring dengan makin membaiknya kegiatan perekonomian di DIY. Pemanfaatan Belanja Barang tersebut antara lain Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan, Penyediaan Akses Rumah Layak Huni.

Sedangkan untuk penyaluran TKDD di wilayah DIY, sampai dengan akhir Februari 2023 terkontraksi hingga 13,35 persen, tersalur sebesar Rp1,41T (13,96% dari pagu) capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2022 sebesar Rp1,63T. Sebagian dana TKD belum dilakukan penyaluran dikarenakan masih menunggu penyampaian syarat salur dari Pemerintah Daerah dan penyaluran belum masuk jadwal salur. Untuk penyaluran DAK Fisik paling cepat dilakukan bulan Maret, dan penyaluran Dana Desa sudah dilakukan bulan Februari.

Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan akhir Februari 2023 penyaluran KUR sudah mencapai Rp91,74 miliar untuk 1.013 debitur dengan penyaluran m tertinggi berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp30,86 miliar untuk 328 debitur. Sedangkan untuk penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp3,12 miliar untuk 777 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul yaitu sebesar Rp1,17 miliar untuk 288 debitur.

Selanjutnya, perkembangan regional DIY sampai Februari 2023, perekonomian
DIY mengalami pertumbuhan sebesar 5,5 persen dibandingkan tahun lalu. Setidaknya ada tiga sektor yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi dan jasa keuangan.

Dalam tiga tahun terakhir kontribusi PDRB DIY terhadap Pulau Jawa cenderung terus meningkat menunjukkan adanya potensi pertumbuhan ekonomi DIY dalam jangka panjang. Sedangkan kontribusi terhadap 34 propinsi terjadi penurunan sebesar 0,01 persen di tahun 2022 yang mengindikasikan perlu adanya upaya untuk memperkuat ekonomi DIY dan memperluas pangsa pasar.

Tingkat inflasi DIY Februari mencapai 6,28 persen (yoy) di atas inflasi nasional 5,47 persen. Tingginya inflasi tersebut disebabkan karena meningkatnya permintaan barang dan jasa seiring dengan pulihnya ekonomi pasca pandemi dan mulai normalnya aktifitas pariwisata di DIY.

Tingkat kemiskinan di DIY pada September 2022 sebesar 11,49 persen lebih tinggi dari nasional yang tercatat 9,57 persen. Jika dilihat secara tahunan tingkat kemiskinan tersebut turun sebesar 0,42 persen. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY (Gini Ratio) DIY sebesar 0,459. Angka tersebut juga lebih tinggi dari angka rata-rata nasional sebesar 0,381 sekaligus menjadikan DIY sebagai daerah dengan ketimpangan terbesar di Indonesia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY pada Agustus 2022 sebesar 4,06 persen, lebih rendah dari Agustus 2021 yang sebesar 4,56 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa situasi perekonomian mulai membaik dan dampak dari perbaikan kondisi pandemi Covid-19 membantu dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Nilai Tukar Petani pada Februari 2023 mengalami kenaikan indeks sebesar 1,52 persen, dari 101,42 menjadi 102,96 yang disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani sebesar 1,95 persen, dan indeks harga yang dibayar petani juga naik sebesar 0,42 persen.

Nilai Tukar Nelayan pada Februari 2023 naik sebesar 2,21 persen, yaitu dari 116,23 menjadi 118,80. Kenaikan ini disebabkan naiknya indeks harga yang diterima nelayan sebesar 2,62 persen, dan indeks harga yang dibayar juga naik sebesar 0,40 persen.

Neraca perdagangan DIY mengalami surplus US$23,5 juta. Nilai tersebut lebih rendah dibanding periode sama 2022 yang sebesar US$33,3 juta. Nilai ekspor DIY mencapai US$36,8 juta, nilai ekspor turun sebesar 28,96 persen (yoy). Nilai impor DIY mencapai US$13,3 juta, turun 28,11 persen (yoy).

Peranan APBN masih sangat dibutuhkan sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian DIY yang kondusif, kinerja APBN 2023 menumbuhkan optimisme bagi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dengan tetap mewaspadai risiko perekonomian global. (Jat)