Kalurahan Sidoluhur Menjadi Contoh Desa Bebas Stunting

SLEMAN, BERNAS.ID – Pemerintah Kalurahan Sidoluhur terpilih sebagai salah satu narasumber dalam webinar “Praktik Baik Desa/Kalurahan Bebas Stunting (De’Best) di 1000 HPK”dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Selasa (19/9/2023).

Baca Juga: Pemda DIY Siapkan Payung Hukum Soal Tarif Ojol

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Wildan Solichin, mendampingi Lurah Sidoluhur, Hernawan Zudanto yang menyampaikan paparan di Kantor Kalurahan Sidoluhur.

Wakil Bupati Danang menyampaikan dukungan dan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kalurahan Sidoluhur bersama TPPS Kalurahan dalam upaya percepatan penanggulangan stunting. Ia mengatakan kesuksesan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi antara seluruh pihak, mulai dari pembuat kebijakan hingga pendamping di lapangan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan di Kalurahan Sidoluhur.

Pravelensi stunting berdasarkan e-PPGBM di Kabupaten Sleman tahun 2022 sebesar 6,88%, sedangkan di tahun 2023 turun di angka 6,3%. Meski mengalami penurunan, Danang meyakinkan Pemkab Sleman terus menyusun target untuk terus menekan prevalensi stunting di Kabupaten Sleman melalui intervensi yang spesifik.

“Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk menangani stunting secara serius, masif, integratif, dan kolaboratif, karena bagi kami stunting merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM ke depan dalam mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045,” tutur Wakil Bupati Sleman.

Sementara itu, Lurah Sidoluhur, Hernawan Zudanto, memaparkan penurunan prevalensi stunting Kalurahan Sidoluhur di tahun 2023 sebesar 1,87 persen. Angka ini terus mengalami penurunan jika dilihat dari 3 tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 21,50 persen, tahun 2021 sebesar 15,04 persen, dan pada tahun 2022 sebesar 8,68 persen.

“Sebagai wujud komitmen, kami juga melahirkan beberapa inovasi di antaranya pada bidang perencanaan dan penganggaran kegiatan, perubahan perilaku, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan dan sosial, pemantauan dan pendampingan terhadap keluarga beresiko, dan inovasi lainnya,” jelas Hernawan Zudanto.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan Sidoluhur juga menekan angka stunting dengan berbagai aksi jemput bola seperti, kunjungan rumah oleh petugas kepada balita yng belum mendapat imunisasi lengkap, pemantauan grup WhatsApp orangtua balita, pemberian tablet menambah darah, penyuluhan gizi bagi ibu hamil dan lain sebagainya.

Baca Juga: Kepala Dispertaru DIY Jadi Tersangka Kasus Tanah Kas Desa

Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Irma Ardiana menerangkan, kriteria pemilihan kalurahan/desa sebagai lokus praktik baik berdampak pada penurunan stunting yang signifikan dengan status pravalensi terakhir setidaknya mencapai 5 persen. Selain itu juga memiliki dukungan anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan program dan anggaran kalurahan/desa.

“Tentunya juga memiliki inovasi untuk menjawab permasalahan terkait penurunan stunting di kalurahan/desa,” tukas Irma. (jat)