Realisasi Belanja APBN DIY Capai Rp15,78 Triliun Di Akhir September 2023

SLEMAN, BERNAS.ID – Kinerja APBN menunjukkan tren yang positif sampai dengan tanggal 30 September 2023. Misalnya, dari sisi Penerimaan Negara, realisasi Pendapatan dan Hibah yang merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp 6,44 triliun atau 80,07% dari target sebesar Rp 8,05 triliun.

Baca Juga 7000 Lurah Dan Pamong Se-DIY Siap Deklarasi Pesta Demokrasi Damai

“Pendapatan dan Hibah tersebut tumbuh 6,81% (yoy). Penerimaan Perpajakan yang meliputi pajak, cukai dan bea masuk, memberikan andil yang besar dalam peningkatan kinerja Pendapatan dan Hibah yang tercatat sebesar 4,56 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh signifikan, yaitu sebesar 9,44% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 pada periode yang sama,” tutur Agung Yulianta, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Selasa (31/10/2023).

Lanjut tambahnya, penerimaan pabean secara akumulatif mengalami peningkatan sebesar 69,49% (yoy) masih dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang berasal dari BC 2.5 asal Gudang Berikat yang bersifat insidentil. “Penerimaan cukai secara akumulatif bulan September 2023 masih mengalami peningkatan sebesar 54,06% (yoy) dipengaruhi oleh adanya peningkatan penerimaan cukai yang berasal dari pelunasan cukai yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran,” ucap Agung.

Dalam laporannya, Agung memaparkan untuk penerimaan PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 0,93% dengan capaian sebesar Rp1.881,91 miliar atau 94,99% dari target sebesar Rp1.981,04 miliar. PNBP terdiri dari PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU. PNBP Lainnya tumbuh 42,11 % dengan capaian sebesar Rp447,03 miliar atau 185,18% dari target sebesar Rp241,64 miliar. PNBP Lainnya ditopang oleh realisasi Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Pendapatan BLU tumbuh sebesar 7,14% dengan realisasi mencapai Rp 1.225,52 miliar.

Untuk laporan berikutnya, dari sisi Belanja Negara, realisasi sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp15.778,54 miliar atau tumbuh 4,25% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama. Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 7.962,26 miliar atau sebesar 62,26% dari target sebesar Rp 12.778,20 miliar.

Pertumbuhan tertinggi pada Belanja Pemerintah Pusat (7,11%), dipengaruhi kenaikan Belanja Barang, khususnya Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang meningkat hingga 188,09%. Transfer Ke Daerah tumbuh 1,5% dipengaruhi oleh penyaluran Dana Desa Tahap III yang sudah tersalur di bulan September 2023.

Untuk paparan selanjutnya, Agung menyebut untuk belanja negara sampai dengan triwulan III 2023 telah menghadirkan dukungan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek yaitu melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Lalu, peranan fiskal terhadap penghapusan kemiskinan ekstrim antara lain melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terdapat pada 4 kabupaten di wilayah DIY dengan total jumlah KPM 18.933 KK. Selain itu, support fiskal juga dilakukan melalui program Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama peningkatan jumlah rumah layak huni dan infrastruktur permukiman berbasis Masyarakat yang dikelola oleh Kementerian PUPR dengan alokasi sebesar Rp909,92 miliar dengan realisasi sampai dengan akhir September 2023 sebesar Rp571,03 miliar (62,76% dari pagu).

Baca Juga Festival Lereng Merapi Tanamkan Pendidikan Karakter

Di sisi lain, peranan fiskal terhadap penurunan prevalensi stunting di DIY antara lain melalui belanja Kementerian/Lembaga pada Kemenkes, Kemenag, BPOM, dan BKKBN antara lain untuk Data dan informasi kesehatan, peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelaksanaan pelatihan kesehatan, Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah, Pengawasan Obat dan Makanan, fasilitas pelayanan KB, dan pelatihan percepatan penurunan stunting. Peranan fiskal melalui Tranfers Ke Daerah untuk penurunan prevalensi stunting berupa alokasi Dana Desa pada Bidang Pembangunan Daerah dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sementara itu, support Fiskal untuk pengendalian Inflasi DIY dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan dan dukungan penyediaan saluran distribusi berupa konektivitas jalan dan sumber daya air serta pemberian bantuan ternak kepada masyarakat. Dampak langsung support fiskal untuk pengendalian inflasi antara lain berupa output untuk Kawasan padi seluas 300 HA, Kawasan padi kaya gizi seluas 500 HA, Kawasan bawang merah 50 unit, Kawasan aneka cabai 60 unit, ternak ruminansia perah dengan target output 20 ekor, ternak ruminansia potong dengan target output 1.475 ekor, serta ternak unggas dan aneka ternak 26.000 ekor.

Sedangkan alokasi APBN dalam rangka mendorong peningkatan investasi di wilayah DIY terdapat pada Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemenag, Kemendikbudristek yang digunakan untuk membiayai berbagai infrastruktur Jalan/Irigasi/Jaringan, Bendungan, Sarpras Pasar, Embung, dan Air Baku (Prioritas Nasional), pelayanan kesehatan maupun prasarana Pendidikan, dengan output antara lain Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) sepanjang 154 km, Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) sepanjang 38 km, Dukungan KSPN Super Prioritas sepanjang 27 km.

Belanja Pemerintah Pusat juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain melalui bantuan perlindungan sosial (perlinsos), bantuan pendidikan serta pembanguan infrastruktur. Program perlidungan sosial dari Pemerintah diantaranya berupa Kartu Prakerja yang telah diterima oleh 11,19 ribu peserta, Program Keluarga Harapan yang telah diterima oleh 596,11 ribu keluarga penerima manfaat, bantuan sembako yang telah dimanfaatkan oleh 31,84 ribu penerima manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah diterima untuk 1,29 juta peserta.

Program bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ditargetkan diterima oleh 1.592 mahasiswa, Program Penerima BOS (Kemenag) ditargetkan diterima oleh 27.567 penerima, dan Progam Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dengan target penerima pada sebelas Lembaga. Pembangunan/rehabilitasi/renovasi/pemeliharaan Pembangunan Infrastruktur digunakan antara lain untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, pendidikan, ekonomi, jalan, bendungan, irigasi, SPAM, persampahan.

Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM, dukungan tersebut dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan akhir September 2023, penyaluran KUR sudah mencapai Rp3.714,30 miliar untuk 70.032 debitur dengan penyaluran tertinggi pada Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp1.151,02 miliar untuk 19.278 debitur. Sedangkan Penyaluran UMi sudah mencapai Rp38,14 miliar untuk 9.943 debitur dengan penyaluran tertinggi pada Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp12,66 miliar umtuk 3.549 debitur.

Kinerja APBN hingga akhir September 2023 tercatat baik dan berjalan sesuai rencana
serta aktivitas ekonomi Indonesia masih terjaga. Namun demikian, dengan situasi global yang cukup dinamis dan menantang, tetap perlu mewaspadai dampak perlambatan ekonomi global dan eskalasi geopolitik.

“APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat. APBN yang sehat dan kuat menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum ekonomi kita untuk tetap tumbuh dan pulih,” tutup Agung. (jat)