JAKARTA, BERNAS.ID – Direktorat Standar Kompetensi pada Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan, Kemenparekraf RI mengadakan rapat koordinasi bersama komite Tim Profesional Pariwisata Nasional (TPPN) atau National Tourism Professional Board (NTPB) pada hari Jumat (5/1/2024) secara daring.
Rapat dipimpin langsung oleh Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan, Martini M. Paham.
Dalam sambutannya, Martini M. Paham menyampaikan, tujuan rapat di awal tahun 2024 ini adalah untuk mengevaluasi kinerja komite pada periode 2022-2023 serta menyiapkan susunan komite yang baru untuk periode 2024-2025.
Baca Juga : Kota Yogyakarta Berjaya di Ajang KSW 5.0 Kemenparekraf
“Kami sangat menyadari bahwa masih banyak PR yang harus kita garap secara akseleratif ke depannya, sehingga dalam rapat ini kami ingin mendapatkan masukan dari semua komite untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Termasuk persiapan kami untuk disampaikan dalam rangka agenda tahunan Asean Tourism Forum (ATF) dalam waktu dekat,” ujarnya.
Martini menambahkan, pada tahun 2022-2023 telah dilaksanakan program terkait sertifikasi kompetensi yang meliputi pelatihan assesor, pengembangan standar kompetensi dan juga uji kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata yang dibiayai dengan dana World Bank.
Selaku Ketua TPPN/NTPB Direktur Standar Kompetensi, Faisal yang memandu rapat tersebut memaparkan bahwa dalam waktu dekat TPPN/NTPB akan menetapkan susunan komite yang baru karena berakhirnya masa bakti periode sebelumnya.
“Kita akan segera usulkan untuk Kepmen susunan komite tersebut agar NTPB dapat segera bekerja lebih keras dan mengakselerasi program-program strategis ke depan. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional (MRA-TP) akan kita tingkatkan terus penerapannya,” terang Faisal yang baru saja menjabat Dir StandKom dan sebelumnya sebagai Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata Kemenparekraf ini.
“Itulah komitmen kita bersama agar SDM pariwisata kita semakin unggul berdaya saing secara global dengan kompetensi yang mesti dimiliki,” imbuhnya.
Beberapa usulan-usulan dan evaluasi dari peserta rapat yang merupakan komite NTPB dari lintas kementerian / lembaga, asosiasi, akademisi dan praktisi tersebut di antaranya:
– Melakukan sosialisasi dengan konsep yang lebih adaptif dengan kondisi di industri
– Menetapkan model pengawasan mutu penerapan ASEAN MRA-TP
– Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal komite NTPB
– Mempercepat tersedianya data base terkait penerapan ASEAN MRA-TP
Baca Juga : Kemenparekraf Bantu Sarana Atraksi untuk Kawasan Wisata Kaliurang
– Memperketat alokasi fasilitasi/ pembiayaan uji sertifikasi kompetensi
– Menggarap lebih serius pelaksanaan uji sertifikasi profesi bagi tenaga kerja di industri mengacu pada peraturan/ Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lainnya.
Di akhir diskusi Martini menyampaikan, terima kasih atas pengabdian dan masukan dari seluruh komite. Rapat koordinasi akan dilanjutkan secara offline di Jakarta minggu depan. (swa)
