Politik Kesehatan

By dr. Dito Anurogo, M.Sc., Ph.D.(Cand). On Mar 6, 2024 0

BERNAS.ID – Di era globalisasi saat ini, politik kesehatan bukan lagi sekedar agenda domestik, melainkan telah menjadi isu penting yang mempengaruhi kesejahteraan global. Sistem kesehatan ideal merupakan kombinasi dari akses universal, kualitas pelayanan tinggi, dan keberlanjutan finansial.

Berikut dibahas tentang pentingnya sistem asuransi kesehatan yang tersistematisasi, peran filsafat dalam mengarahkan kebijakan kesehatan, dan gambaran masa depan kedokteran yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.

Sistem Kesehatan Ideal

Berkaca dari beberapa negara maju, sistem layanan kesehatan di Indonesia perlu senantiasa dibangun atas prinsip inklusivitas dan keberlanjutan.

Inklusivitas berarti setiap individu, tanpa kecuali, memiliki akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan, dari pencegahan hingga perawatan dan rehabilitasi.

Keberlanjutan menekankan pentingnya sistem kesehatan yang mampu mempertahankan kualitas dan akses layanan jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya generasi mendatang.

Dalam hal ini, asuransi kesehatan memegang peranan kunci dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang merupakan tujuan utama dari sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Universal Health Coverage berarti semua orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan, kapan pun dan di mana pun mereka membutuhkannya, tanpa mengalami kesulitan finansial.

Asuransi kesehatan yang tersistematisasi dan terpadu menjadi tulang punggung dalam mewujudkan UHC, dengan menyediakan mekanisme pendanaan yang memastikan distribusi risiko dan biaya layanan kesehatan secara adil di seluruh populasi.

Mahatma Gandhi pernah menyatakan, “Kesehatan adalah kekayaan nyata, bukan emas dan perak.”

Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada investasi yang lebih besar dari investasi pada kesehatan. Kesehatan yang baik bukan hanya dasar dari kebahagiaan dan kesejahteraan individu, tetapi juga fondasi bagi kemajuan dan kestabilan masyarakat.

Pepatah Latin “preventio melius est quam medicatio” (pencegahan lebih baik daripada pengobatan) mengajarkan kita pentingnya kebijakan kesehatan yang tidak hanya fokus pada pengobatan penyakit setelah muncul, tetapi lebih pada pencegahan dan perawatan.

Pemerintah beserta para politisi dan stakeholders terkait perlu mengutamakan pembangunan sistem kesehatan yang mampu merawat dan menjaga kesehatan populasi secara holistik, menjamin setiap warganya mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan preventif, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan harmonis.

Sistematisasi Asuransi Kesehatan

Dalam membangun sistem asuransi kesehatan yang tersistematisasi, negara-negara maju dihadapkan pada pilihan antara model single-payer dan multi-payer. Kedua model ini memiliki karakteristik, keuntungan, dan tantangan yang berbeda dalam implementasinya.

Model single-payer mengandalkan satu entitas, biasanya pemerintah, yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi dana asuransi kesehatan.

Keuntungan utama dari sistem ini adalah kemampuannya dalam menyederhanakan alur administrasi, mengurangi biaya overhead, dan memastikan akses universal ke layanan kesehatan.

Dengan satu sumber pendanaan, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol harga layanan kesehatan dan negosiasi dengan penyedia layanan.

Namun, tantangan utama sistem ini terletak pada potensi birokrasi yang berlebihan dan risiko efisiensi yang rendah, di mana pemerintah harus cekatan dalam mengelola dana dan layanan secara efektif tanpa membatasi pilihan layanan bagi masyarakat.

Sebaliknya, model multi-payer melibatkan berbagai penyedia asuransi, baik pemerintah maupun swasta, yang bersaing dalam menyediakan asuransi kesehatan.

Keuntungan dari model ini termasuk peningkatan pilihan bagi konsumen dan stimulasi inovasi melalui persaingan. Namun, model multi-payer sering kali dikritik karena meningkatkan kompleksitas administrasi dan biaya layanan, serta risiko segregasi layanan kesehatan berdasarkan kemampuan finansial individu.

Dalam konteks politik kesehatan, kebijakan asuransi kesehatan mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dan keadilan distributif.

Prinsip solidaritas menegaskan bahwa individu dan masyarakat harus bersama-sama menanggung beban risiko kesehatan, sedangkan keadilan distributif menuntut distribusi sumber daya kesehatan yang adil di antara semua anggota masyarakat, terlepas dari status ekonomi mereka.

Kebijakan asuransi kesehatan yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi, akses, dan keadilan, memastikan setiap individu memiliki akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial.

Belajar dari peribahasa “sedia payung sebelum hujan” bermakna, kita semua perlu bersama-sama mempersiapkan sistem kesehatan sebelum krisis menghampiri, juga menekankan pentingnya antisipasi dan persiapan dalam sistem kesehatan.

Sistem asuransi kesehatan yang tersistematisasi dan efisien berperan vital dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi krisis kesehatan, baik itu pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi.

Dengan sistem asuransi yang kuat, negara dapat memastikan bahwa layanan kesehatan tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama saat mereka paling membutuhkannya.

Model Ideal di Indonesia

Untuk mencapai sistem asuransi kesehatan yang ideal di Indonesia, pendekatan yang terbaik mungkin adalah mengadopsi model hibrida yang menggabungkan elemen-elemen terbaik dari kedua sistem, single-payer dan multi-payer, dengan penyesuaian terhadap konteks sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.

Model hibrida ini dapat dirancang untuk mengoptimalkan keuntungan dari kedua sistem sambil meminimalisir kelemahan mereka. Berikut ini akan diuraikan dinamika model hibrida ini.

Pertama, fondasi single-payer untuk akses universal. Indonesia dapat mempertahankan fondasi single-payer untuk layanan dasar kesehatan, di mana pemerintah bertindak sebagai pengumpul dana utama dan penyedia jaminan kesehatan universal.

Ini akan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan esensial tanpa mengalami kesulitan finansial, sejalan dengan prinsip solidaritas sosial dan keadilan distributif.

BPJS Kesehatan, yang sudah ada, bisa diperkuat untuk memangkas birokrasi, simplifikasi administrasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan layanan kesehatan.

Kedua, peran multi-payer dalam layanan tambahan. Untuk layanan kesehatan non-esensial atau tambahan, model multi-payer bisa diberlakukan.

Ini memungkinkan perusahaan asuransi swasta beroperasi dan bersaing dalam menyediakan cakupan asuransi yang lebih luas atau tambahan, memberikan pilihan bagi mereka yang ingin mendapatkan jaminan kesehatan lebih luas atau akses ke fasilitas kesehatan kelas atas. Persaingan antara penyedia asuransi swasta dapat merangsang inovasi dan peningkatan kualitas layanan.

Ketiga, pengaturan dan pengawasan yang kuat. Kunci dari model hibrida ini adalah pengaturan dan pengawasan pemerintah yang kuat untuk memastikan bahwa semua penyedia asuransi, baik pemerintah maupun swasta, mematuhi standar layanan yang tinggi dan beroperasi dengan cara yang adil dan transparan.

Pemerintah harus menetapkan regulasi yang jelas mengenai cakupan asuransi, tarif premi, dan kualitas layanan, serta mekanisme pengaduan yang efektif bagi pengguna layanan.

Keempat, integrasi sistem informasi kesehatan. Pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi yang efisien adalah penting untuk mendukung operasional model hibrida.

Sistem ini akan memudahkan koordinasi antara penyedia layanan kesehatan, pemerintah, dan asuransi swasta, serta membantu dalam pengendalian biaya, peningkatan kualitas layanan, dan pemantauan kesehatan populasi.

Kelima, berfokus pada pencegahan dan promosi kesehatan. Model hibrida haruslah menekankan pada pentingnya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.

Investasi dalam program kesehatan masyarakat, seperti vaksinasi, pendidikan kesehatan, dan fasilitas olahraga publik, dapat mengurangi beban penyakit dan biaya kesehatan dalam jangka panjang.

Melalui pendekatan yang disesuaikan dan terintegrasi ini, Indonesia dapat mengembangkan sistem asuransi kesehatan yang resilien, inklusif, dan berkelanjutan.

Model hibrida ini memungkinkan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan yang beragam dari populasi Indonesia, sambil memastikan bahwa prinsip solidaritas sosial dan keadilan distributif tetap menjadi pusat dari sistem kesehatan nasional.

Integrasi Filsafat dalam Politik Kesehatan

Integrasi filsafat dalam politik kesehatan membuka wawasan mendalam tentang bagaimana kita memandang dan mengatur sistem kesehatan.

Dari perspektif fenomenologi, kesehatan tidak hanya dipahami sebagai absensi penyakit atau kondisi fisik semata, melainkan sebagai pengalaman holistik yang mencakup jiwa, pikiran, dan tubuh.

Plato, seorang filsuf Yunani kuno, mengartikulasikan pandangan ini dengan mengatakan, “Kesehatan bukanlah sebuah kondisi tubuh; itu adalah ekspresi keselarasan jiwa, pikiran, dan tubuh.”

Pandangan ini menantang kita untuk melampaui pemahaman kesehatan yang konvensional, mengakui bahwa kesejahteraan sejati berakar pada keseimbangan internal yang lebih luas.

Pemikiran filsafat berdampak signifikan pada kebijakan kesehatan publik dengan mengadvokasi pendekatan yang lebih inklusif dan etis terhadap perawatan kesehatan.

Dengan mempertimbangkan etika perawatan, politik kesehatan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan individu dan komunitas yang beragam, memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang atau kondisi ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan berkualitas.

Lebih lanjut, filsafat kesehatan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam akses kesehatan. Ini mendorong pembuat kebijakan untuk merancang sistem kesehatan yang tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga adil dan merata, di mana setiap anggota masyarakat diperlakukan dengan martabat dan dihormati hak-haknya untuk mendapatkan kesehatan optimal.

Dalam konteks ini, kebijakan kesehatan yang diinformasikan oleh pemikiran filsafat berfungsi sebagai jembatan antara teori etis dan praktik kesehatan publik, mengarah pada sistem kesehatan yang lebih adil dan inklusif yang melayani kebutuhan semua orang, bukan hanya mereka yang beruntung memiliki sumber daya lebih banyak.

Personalisasi Kedokteran Berbasis Teknologi Futuristik

Masa depan kedokteran didefinisikan oleh transisi menuju personalized medicine dan precision medicine, mengubah paradigma perawatan kesehatan dari pendekatan yang bersifat umum menjadi perawatan yang disesuaikan secara spesifik untuk individu.

Personalized medicine memanfaatkan data genetik, lingkungan, dan gaya hidup pasien untuk merancang strategi perawatan yang paling efektif, sementara precision medicine menargetkan intervensi berdasarkan pemahaman mendalam tentang mekanisme penyakit di level molekuler atau seluler.

Nanoteknologi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI), machine learning (ML), dan deep learning (DL) menjadi katalis utama dalam revolusi kesehatan ini.

Nanoteknologi memungkinkan pengembangan sistem pengantaran obat yang sangat spesifik, yang dapat meningkatkan efikasi terapi dengan meminimalkan efek samping.

AI dan ML, di sisi lain, memperkaya kemampuan diagnostik dan prediktif, dengan algoritma yang dapat mengidentifikasi pola penyakit dari kumpulan data besar, memprediksi perkembangan penyakit, dan merekomendasikan intervensi yang optimal.

DL, cabang dari ML, meningkatkan kemampuan ini dengan memproses data yang lebih kompleks, memberikan wawasan yang lebih dalam untuk penelitian dan pengembangan obat.

Metaverse, sebuah dunia virtual yang terus berkembang, menawarkan potensi yang belum tergali dalam pendidikan dan praktik kedokteran.

Melalui simulasi yang realistis dan interaktif, metaverse bisa menjadi alat penting dalam pelatihan medis, memungkinkan mahasiswa dan profesional kesehatan untuk mempraktikkan keterampilan dan prosedur dalam lingkungan yang aman dan terkontrol.

Selain itu, metaverse membuka kemungkinan untuk konsultasi medis dan terapi jarak jauh, membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses bagi pasien di lokasi terpencil.

Namun, dengan kemajuan teknologi ini datang tantangan etis yang signifikan. Pemikiran futurologist menekankan pentingnya sistem kesehatan untuk bersiap menghadapi dilema etis, seperti privasi data, kesenjangan akses terhadap teknologi canggih, dan potensi penggunaan data secara tidak etis.

Persiapan sistem kesehatan menghadapi revolusi teknologi ini memerlukan kerangka kerja etis yang kuat, transparansi dalam penggunaan AI dan teknologi lainnya, serta kebijakan yang memastikan kesetaraan akses terhadap perawatan kesehatan yang inovatif.

Dengan demikian, masa depan kedokteran membutuhkan integrasi yang harmonis antara kemajuan teknologi dan pertimbangan etis.

Ini menuntut kerjasama lintas disiplin ilmu, melibatkan ilmuwan data, ahli teknologi, praktisi kesehatan, dan pakar bioetika, untuk memastikan bahwa kemajuan dalam personalized medicine, nanoteknologi, dan AI dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kebaikan kolektif, sambil menjaga prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam kesehatan.

Refleksi

Telaah reflektif ini menggarisbawahi pentingnya integrasi ilmu kedokteran, filsafat, politik kesehatan, dan teknologi dalam menciptakan sistem kesehatan yang responsif dan adaptif.

Melalui kolaborasi global dan pertukaran pengetahuan, kita berupaya membangun sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil, yang tidak hanya fokus pada penyembuhan tetapi juga pada pemeliharaan kesehatan holistik.

Kita dihadapkan pada tantangan global yang membutuhkan solusi inovatif, dan dengan pendekatan terintegrasi, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke perawatan kesehatan berkualitas, menjadikan keadilan kesehatan sebuah realitas.

Komitmen bersama untuk inovasi, kolaborasi, dan pembangunan sistem kesehatan yang berpusat pada manusia akan membawa kita ke masa depan di mana kesehatan, keadilan, dan kemakmuran dapat dinikmati oleh semua orang, tanpa batasan geografis, sosial, atau ekonomi.

(Penulis: Dokter Dito Anurogo MSc PhD (Cand.), Dokter pengampu Telemedicine di SMAN 13 Semarang, dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Kandidat Doktor di IPCTRM College of Medicine Taipei Medical University Taiwan, Ketua Komisi Kesehatan Ditlitka PPI Dunia, penulis buku profesional salah satu bukunya berjudul “The Art of Televasculobiomedicine 5.0”, reviewer jurnal nasional dan internasional, trainer bersertifikasi BNSP)

asuransi kesehatan politik kesehatan