Berita Nasional Terpercaya

18 Perusahaan di DIY Dilaporkan ke Posko Aduan THR

0

YOGYAKARTA, BERNAS.ID — Sedikitnya 18 perusahaan di DIY dilaporkan ke posko aduan THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY karena sampai H-7 lebaran belum juga membayarkan THR kepada pekerjanya.

Disnakertrans masih memberikan tenggat waktu kepada perusahaan sampai dengan pukul 00:00 WIB malam ini untuk segera membayarkan hak pekerjanya.

Koordinator Satgas Posko THR Disnakertrans DIY, R. Darmawan mengatakan, 18 perusahaan itu paling banyak berada di Sleman dengan jumlah tujuh perusahaan, Kota Jogja lima perusahaan, Bantul tiga perusahaan, Kulonprogo dua perusahaan dan Gunungkidul satu perusahaan.

“Alasan dari perusahaan itu rata-rata mengalami kerugian maka belum bayar THR, macam-macam perusahaannya ada outsourcing, manufaktur, transportasi dan kesehatan,” katanya, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Presiden KSPN Minta Pemerintah Kawal Pemberian THR Kepada Pekerja

Menurutnya, jumlah perusahaan yang belum membayarkan THR sampai dengan H-7 itu berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Sejumlah perusahaan itu pun sebagian ada yang telah berkomitmen untuk segera membayarkan THR kepada pekerjanya sebelum lebaran mendatang.

“Dari 18 itu ada yang sudah selesai dan disepakati untuk dibayar hari ini, tapi ada juga yang masih konfirmasi. Kami tunggu sampai jam 12 malam nanti, kalau belum bayar tetap kami dorong agar sebelum lebaran dibayarkan. Kami juga melihat kelangsungan usaha mereka agar tetap eksis,” ujarnya.

Wawan menerangkan, jika sampai hari ini THR kepada pekerja perusahaan itu belum juga dibayarkan nantinya tindak lanjut akan dilimpahkan kepada petugas pengawas dari Disnakertrans DIY. Pihaknya memastikan akan ada denda jika THR dibayarkan telat dari ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Menaker Terbitkan Surat Edaran THR Wajib Dibayar Penuh

“Kalau lewat dari hari ini kan lewat batas dan kena denda 5 persen. Kami tetap terus dorong agar sebelum lebaran dibayar. Ga boleh juga dicicil sekarang, pas pandemi memang boleh. Harus langsung semuanya dibayar sesuai ketentuannya,” kata Wawan.

Ia menambahkan, jika sampai lebaran THR belum juga dibayarkan maka sejumlah perusahaan tersebut akan ditindak sesuai ketentuan.

Pertama petugas pengawas Disnakertrans DIY akan memberikan surat teguran tertulis kepada perusahaan, jika tidak diindahkan maka dilakukan pembatasan kegiatan produk barang dan jasa.

“Kalau belum juga dibayar bisa sampai dengan penundaan izin usaha, kalau memang ga dibayar. Hari ini kita juga terjunkan petugas pengawas dan pembicaraan antar bipartit supaya bisa dibayarkan THR,” pungkas dia.

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi menyebut, pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota dengan didukung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), sehingga diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh perusahaan /pemberi kerja dalam pembayaran THR.

“Selain membuka posko aduan dan konsultasi secara online kami juga telah deteksi dini terhadap perusahaan yang berpotensi bermasalah dalam pemberian THR,” pungkasnya. (den)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.