Berita Nasional Terpercaya

KSW 5.0 Mengakselerasi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata

0

BANTUL, BERNAS.ID – Program Kampanye Sadar Wisata 5.0 tahun 2024 dari Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Kemenparekraf RI yang mengintervensi 10 desa pada 6 provinsi di Indonesia, memberi manfaat di berbagai bidang dalam pengembangan desa wisata.

Sebagaimana diketahui bahwa desa wisata belakangan ini semakin berkembang. Di tengah euphoria tersebut ditemukan aspek kelembagaan masih menjadi bagian utama yang perlu diatensi demi terwujudnya pengembangan desa wisata. Yaitu pemberdayaan potensi dan masyarakat lokal demi pelestarian dan manfaat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Program KSW 5.0 di Kalurahan Jagalan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Yogyakarta berlangsung dalam tahapan Pendampingan bidang Kelembagaan (31 Mei – 2 Juni 2024).

Baca Juga : Festival Van Der Wijck Lolos Kharisma Event Nusantara Kemenparekraf

Sebelumnya telah melewati tahapan pemetaan potensi dan tantangan melalui Forum Group Discussion (FGD) selama 1 hari dan pelatihan untuk 5 module sesuai kebutuhan selama 5 hari di bulan April – Mei 2024 lalu.

Pada kesempatan pendampingan tersebut membahas bidang kelembagaan dengan 9 sub topik meliputi:

1) penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang pengembangan kawasan wisata;

2) persiapan surat permohonan pengesahan POKDARWIS Abilawa Jagalan dari Gubernur Provinsi DIY beserta mengisi Daftar Isian Formulirnya;

3) persiapan surat permohonan penetapan Desa Wisata Jagalan dari Bupati Bantul beserta penyusunan profile desa wisata Jagalan;

4) penyusunan AD/ART POKDARWIS Abilawa Jagalan dan AD/ART Desa Wisata Jagalan;

5) Penyusunan Kode Etik Kepariwisataan di Desa Wisata bagi masyarakat, pelaku usaha wisata dan wisatawan;

6) Identifikasi potensi baru untuk memperkaya ragam produk dan kegiatan wisata;

7) Strategi penguatan kapasitas SDM Desa Wisata. Ketujuh sub topik tersebut telah tuntas dibahas dan diselesaikan pada 2 hari pendampingan.

Sementara di hari ke-3 pendampingan dilanjutkan dengan : 8) Penyusunan SOP bidang Kelembagaan, Kepemanduan, Digital Marketing dan Pengelola Desa Wisata; dan

9) Membangun kolaborasi antar desa wisata di sekitar destinasi Peninggalan Sejarah Makam Raja Mataram Kuno yang berlokasi di wilayah Kalurahan Jagalan.

Dalam mendampingi kegiatan tersebut, narasumber yang ditugaskan oleh Kemenparekraf menerapkan konsep pendekatan regulation and socio-culture approaches.

Pergub DIY No. 40 tahun 2020 tentang POKDARWIS dan Kawita/Dewita dijadikan landasan utama dalam menyusun dan memproses tahapan berikutnya untuk pengurusan SK Pokdarwis dan Desa Wisata.

Desa Jagalan telah memiliki Pokdarwis sejak tahun 2017 namun sampai saat ini belum mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah setempat.

Melalui program KSW 5.0 ini diharapkan para local champion bisa memprosesnya lebih cepat karena kelengkapan administrasi sesuai Pergub telah terpenuhi.

Baca Juga : Pokdarwis Purbayan Menghadirkan Pentas Seni Jelajah Sapta Pesona

Sementara untuk Kode Etik Kepariwisataan dan AD/ART Pokdarwis dan Desa Wisata narasumber membimbing para local champion untuk mendiskusikan tradisi, budaya dan mekanisme yang ada di masyarakat selama ini untuk diadopsi.

Hasilnya dapat tersusun dengan baik dan disepakati oleh semua local champion yang hadir berasal dari kalangan perangkat Kalurahan, Pokdarwis, Pengelola Desa Wisata, pemilik homestay, pemandu wisata, pemilik usaha kuliner, karang taruna, kelompok wanita tani dan pelaku kerajinan/cinderamata.

Pengembangan desa wisata harus memiliki sistem kelembagaan yang kuat, selain kepengurusan dan program kerja ada aspek legalitas dan peraturan yang menjadi landasan utama untuk menjalankan organisasi.

Baik Pokdarwis maupun pengelola desa wisata merupakan dua organisasi yang memegang peranan penting sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mengembangkan desa wisata. Keduanya harus berkontribusi secara harmonis dan saling mendukung.

(Penulis : Ketut Swabawa | Pemerhati Pariwisata)

Leave A Reply

Your email address will not be published.