Berita Nasional Terpercaya

Tangguh Sebagai Shock Absorber, APBN Tunjukkan Kinerja Positif Untuk Perekonomian DIY

0

SLEMAN, BERNAS.ID– Kantor Perwakilan (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar konferensi pers APBN KiTA Regional Provinsi DIY s.d. 31 Mei 2024 pada Selasa (2/7/2024). Konferensi pers yang memaparkan kondisi terkini perekonomian DIY tersebut digelar di Kantor Perwakilan DJPb DIY di Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY Agung Yulianta menjelaskan, peran APBN tetap tangguh sebagai shock absorber (peredam kejut) dan terus menunjukkan kinerja positif terhadap perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir Mei 2024. Realisasi Belanja Negara di DIY diketahui mencapai Rp9,38 triliun sampai dengan 31 Mei 2024, tumbuh 11,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan signifikan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 18,95%, terutama pada Belanja Barang. Kenaikan signifikan Belanja Barang tersebut dipengaruhi oleh kontribusi kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes yang mencapai Rp357,57 miliar,” ujar Agung.

Ia melanjutkan, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp4,38 triliun (28,94% dari pagu belanja) atau tumbuh 18,95%. Realisasi ini didorong oleh kinerja belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial yang keseluruhannya mencatatkan pertumbuhan. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,07 triliun (43,07% dari pagu belanja) yang tumbuh solid hingga 13,99%. Realisasi Belanja Barang mencapai Rp1,69 triliun (30,83% dari pagu belanja) yang juga mengalami kenaikan 25,47% yoy. Belanja Modal turut berkontribusi dengan peningkatan 19,52% yoy dengan realisasi yang mencapai Rp612,44 miliar (12,65% dari pagu belanja). Demikian juga belanja bantuan sosial yang berupa pemberian beasiswa melalui KIP Mahasiswa yang tumbuh 12,99% dengan realisasi Rp10,51 miliar (57,95% dari pagu belanja).

“Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga utrut mendukung kinerja APBN di DIY. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD-DD) tumbuh sebesar 5,35% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama,” papar dia.

Secara nominal, ia meneruskan, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa sampai dengan s.d 31 Mei 2024 yaitu sebesar Rp5,005 triliun (47,62%) dari alokasi. Pertumbuhan tertinggi komponen TKD-DD terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 10,1% yang ditopang oleh adanya penggajian formasi PPPK, kenaikan realisasi salur pada bidang pekerjaan umum dan bidang kesehatan serta kenaikan realisasi salur DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

Baca juga: Inilah 3 Dinas Penerima APBD Kota Jogja Terbesar Di 2024

Selanjutnya, kinerja Pendapatan Negara di DIY mencapai Rp4,11 triliun atau tumbuh 21,57% yang ditopang oleh seluruh komponen pendapatan baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak yang mengalami pertumbuhan positif. Penerimaan Perpajakan mengalami pertumbuhan 20,17% dengan realisasi Rp2,51 triliun atau 40,9% dari target Rp7,4 triliun. Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan PPH dari sektor jasa keuangan, kenaikan PPh 29 OP, naiknya pajak periklanan, pembangunan kontruksi, dan impor logam untuk konstruksi.

Baca juga: Gubernur DIY Sampaikan Pertanggungjawaban Tahun 2023

Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai sampai dengan akhir Mei 2024 mengalami pertumbuhan 39,62% secara akumulatif (realisasi Rp396,17 miliar atau 44,02% dari target Rp900,07 miliar. Ini melanjutkan tren positif baik pabean maupun cukai. Kinerja penerimaan Pabean masih menunjukkan tren positif dengan peningkatan 0,19 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh Bea Masuk dari Tempat Penimbunan Berikat. Penerimaan PNBP tumbuh 25,61% (realisasi Rp1,1 triliun atau 52,08% dari target Rp2,1 triliun) dan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan BLU yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan Pendidikan.

APBN 2024 juga memberikan support fiskal di wilayah D.I. Yogyakarta melalui belanja Pemerintah Pusat di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemilu. Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp5,4 triliun yang sampai dengan akhir Mei 2024 terealisasi Rp 673,61 miliar (12,6% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 35,42%. Capaian ini antara lain untuk preservasi jembatan sepanjang 56,73 meter, dukungan penanganan jembatan daerah sepanjang 40 meter, rumah susun asrama pendidikan keagamaan dengan progres 46,66%. Bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp1,69 triliun, yang sampai dengan Mei 2024 terealisasi Rp172,69 miliar (10,24% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 34,57%. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di tiga kabupaten/kota, pengadaan 25 unit alat kesehatan program JKN, dan pelatihan bidang kesehatan untuk 611 nakes.

Alokasi untuk bidang pendidikan sejumlah Rp2,63 triliun yang sampai dengan Mei 2024 terealisasi Rp724,03 miliar (27,6% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 38,23%. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 1.592 mahasiswa penerima KIP Kuliah, 17.655 siswa penerima BOS, dan BOPTN kepada 3 lembaga. Sementara itu, alokasi untuk Pemilu sejumlah Rp351,88 miliar yang sampai dengan Mei 2024 terealisasi Rp303,41 miliar (86,22% dari pagu) dengan rata-rata progress penyelesaian 56,15%. Jumlah ini antara lain untuk merealisasikan 10 operasi pemantauan, penyelenggaraan, dan pengamanan Pemilu serta penyelesaian pengawasan dan pengaduan Pemilu.

Demikian juga alokasi belanja kementerian/lembaga lingkup D.I. Yogyakarta tahun 2024 turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mengusung visi Indonesia Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Total alokasi untuk pengendalian inflasi di D.I. Yogyakarta tahun 2024 dengan alokasi sebesar Rp3,6 triliun dengan realisasi Rp248,76 miliar dengan rata-rata penyelesaian output 26,02%. Capaian ini untuk memberikan intervensi terhadap: (1) Keterjangkauan harga antara lain untuk operasi dan pemeliharaan sarana prasarana Sumber Daya Air (SDA) serta penanggulangan darurat akibat bencana (2) Ketersediaan pasokan dengan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi sepanjang 74,85 km (3) Kelancaran distribusi antara lain untuk dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas sepanjang 0,01 km. (4) Komunikasi efektif untuk laporan publikasi statistik harga.

Alokasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 354,72 miliar telah terealisasi sejumlah Rp84,4 miliar dan rata-rata penyelesaian 26,88%. Capaian ini untuk merealisasikan bantuan bidang perumahan untuk PSU, penanganan akses reformasi agraria bagi 127 kepala keluarga serta pengembangan usaha perhutanan sosial seluas 256 hektare. Belanja untuk peningkatan investasi memiliki total pagu sebesar Rp900,95 juta dan telah terealisasi Rp36,69 juta dengan progres penyelesaian 26,88%. Capaian ini antara lain untuk kajian peluang investasi dan pinjaman daerah dan pemantauan perkembangan realisasi investasi dalam rangka dekonsentrasi. Sementara itu, alokasi untuk penurunan prevalensi stunting terdapat sejumlah Rp23,34 miliar dengan realisasi sebesar Rp3,9 miliar dengan rata-rata penyelesaian 32,95%.

Capaian ini antara lain untuk merealisasikan kawasan padi kaya gizi (Biofortifikasi) seluas 4 hektare, pelatihan bidang kesehatan kepada 5.556 orang serta fasilitasi dan pembinaan kepada 32 keluarga dan 60 kelompok. (den)

Leave A Reply

Your email address will not be published.