Berita Nasional Terpercaya

Dekan FH UII: Jangan Manfaatkan Boikot Untuk Persaingan Usaha

0

YOGYAKARTA, BERNAS.ID -Kehadiran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait boikot terhadap produk-produk Israel dan afiliasinya telah berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia untuk melakukan aksi kemanusiaan guna menekan tindakan eksersif Israel kepada rakyat Palestina. Sayangnya, ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi ini untuk tujuan persaingan usaha.

 

“Tujuan boikot ke persaingan bisnis itu ada. Karenanya, harus diluruskan ke publik bahwa tindakan boikot yang selama ini dilegitimasi oleh MUI itu bukan dalam konteks persaingan bisnis tapi komitmen terhadap kemanusiaan,” ujar Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam sebuah seminar, baru-baru ini.

 

Menurutnya, MUI dalam fatwanya sama sekali tidak pernah mengidentifikasi terkait nama-nama produk yang terafiliasi dengan Israel. “Tidak ada di dalam fatwa MUI itu,” cetusnya.

 

Baca juga: Di Balik Boikot Produk Amerika Serikat Yang Diserukan MUI, Ada Kesempatan Emas, Apa Itu?

 

Dia menyebutkan yang mengeluarkan nama-nama produk itu adalah pihak-pihak tertentu, salah satunya Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Seharusnya, lanjutnya, ketika mengeluarkan nama-nama produk yang disebut-sebut terafiliasi Israel itu, mereka harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

 

“Jangan juga memberikan informasi itu cenderung memprovokasi atau bersifat provokatif, sehingga tujuan dari boikot ini menjadi bergeser dari tujuan memperjuangkan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina menjadi isu persaingan bisnis,” ungkapnya.

 

Dia mengatakan YKMI merilis daftar produk-produk yang disebut terafiliasi Isarel tanpa informasi yang jelas. “Tidak secara utuh informasi yang diberikan kepada masyarakat. Harusnya kan informasinya diberikan utuh. Tidak hanya list tetapi dalam konteks apa mereka menerbitkan produk-produk yang harus diboikot itu. Misalnya memang terbukti secara sah dan meyakinkan, valid, akurat, bahwa produk A itu punya afiliasi dengan Israel dan menyokong tindakan-tindakan Israel,” katanya.

 

Sementara, lanjutnya, MUI atau pemerintah saja untuk sampai kepada penyebutan nama-nama produk itu membutuh kajian yang mendalam. “Mereka tidak gegabah melakukan itu, karena dikhawatirkan aksi boikot itu akan dilihat menjadi tidak murni lagi. Penyebutan nama-nama produk seperti yang dilakukan YKMI itu menjadikan gerakan kemanusiaan itu nantinya malah akan dipolitisasi menjadi gerakan like and dislike terhadap produk itu,” ucapnya.

 

Baca juga: Info Kuliah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

 

Sebelumnya, MUI meminta pemerintah mengeluarkan daftar nama-nama perusahaan yang benar-benar terafiliasi dengan Israel. Hal itu penting untuk menghindari adanya berita-berita terkait nama-nama perusahaan yang secara tidak resmi tersebar di masyarakat.

 

“MUI sendiri tidak pernah sama sekali menyebutkan nama-nama produk yang terafiliasi Israel dalam fatwa yang telah dikeluarkan. MUI hanya menyebutkan dalam fatwanya mengharamkan semua produk-produk yang terafiliasi Israel,” ujar Ketua MUI Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim.

 

Karenanya, dia mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan nama-nama produk yang benar-benar terafiliasi dengan Israel, termasuk juga produk-produk lokal yang mungkin saja ditunggangi oleh Israel melalui saham publik.

 

Dia menegaskan bahwa yang berhak mengeluarkan nama-nama produk terafiliasi Israel itu adalah pemerintah bukan MUI. “Produk-produk apa, perusahaan-perusahaan apa itu, kan bukan pekerjaannya MUI, tapi kerjanya pemerintah. Hal itu untuk menghindari bola liar terkait nama-namanya di masyarakat,” tukasnya.

 

Lanjutnya, pemerintah dari sejak MUI mengeluarkan fatwa haram menggunakan produk-produk Israel, seharusnya sudah menindaklanjuti dengan mengumumkan produk-produk apa yang dimaksud dalam fatwa MUI itu.

 

“Pemerintah yang harus memutuskan produk-produk mana yang terafiliasi dan mana yang tidak dan bikin list-nya. Pemerintah yang seharusnya bekerja menindaklanjuti,” tandasnya.

 

Pokoknya, kata Sudarnoto, pemerintah yang bisa mengizinkan dan tidak mengizinkan. “Itu yang saya khawatirkan kalau masyarakat bingung dan tidak dilindungi, maka pasar itu akan rusak karena masyarakat mengambil tindakan sendiri,” ujarnya.

 

Katanya, situasi sekarang ini sudah ruwet dan akan semakin rusak jika tidak ada kejelasan dari pemerintah terkait nama-nama yang jelas dari produk-produk yang terafiliasi Israel dan mana yang tidak.

 

“Masalah boikot ini kalau tidak ditangani dengan serius, kasihan masyarakat kita itu. Kita di MUI juga setelah memikirkan saudara-saudara kita yang tidak tahu menahu hanya karena bekerja di perusahaan yang hanya disebut-sebut terafiliasi Israel, kemudian PHK dan nggak dapat uang lagi,” tuturnya.

 

Jadi, dia berharap ada respons yang positif dan konstruktif segera dari pemerintah. Karena, menurutnya, pasti ada implikasinya pasar menjadi kacau, kemudian masyarakat kehilangan pekerjaan dan sebagainya.

 

“Pemerintah jangan berdiam diri saja. Khusus terkait dengan implikasi terhadap ekonomi pasar, pemerintah harus serius soal itu,” katanya. (den)

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.