Berturut-turut OTT KPK di Daerah, Ini Usulan Anggota Komisi II DPR
JAKARTA, Bernas.id ? Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyayangkan fenomena kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dinilai adanya korupsi yang makin akut di Indonesia.
Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi (Awiek) menyampaikan OTT ini menunjukkan KPK semakin serius menangani korupsi. Meski demikian, ia menyayangkan pejabat pemerintah yang belakangan ditangkap KPK karena korupsi.
“Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa KPK semakin serius namun di sisi lain menunjukkan bahwa praktik korupsi sudah akut,” ujar Awiek, Sabtu (23/9/17).
Menurut Awiek, korupsi merajalela lantaran longgarnya pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat akibat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan desentralisasi, para kepala daerah memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur teritorialnya.
Baca Juga Kepala Daerah Kena OTT KPK, Ini Langkah Kemendagri
Selain itu, biaya politik yang cukup tinggi saat Pilkada menjadi salah satu penyebab tingginya korupsi di daerah-daerah. Akibatnya, seseorang dipaksa melakukan fundraising (penggalangan dana) dengan berbagai cara meskipun menabrak ketentuan hukum. Ia menyarankan agar pola pengawasan maupun pembinaan kepala daerah dibenahi. Perlu dipikirkan lagi model Pilkada yang murah dan tidak menjadi beban calon kepala daerah.
“Salah satunya pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan kembali mengingat mudlarat pilkada langsung lebih besar. Toh dalam Pancasila sila keempat secara jelas diatur permusyawaratan perwakilan,” terang Awiek.
Terbaru, KPK mengamankan Wali Kota Batu Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi melalui operasi tangkap tangan (OTT).