Jokowi Minta BPN Kerja Siang Malam, Kejar Proses Sertifikasi Tanah
JAKARTA, Bernas.id – Sertifikasi tanah di seluruh Indonesia belum mencapai target, presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pejabat Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk kerja siang malam.
Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan 5.100 sertifikat hak kepemilikan tanah kepada warga dari Banten yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, beberapa waktu lalu.
Dalam sambutannya Jokowi berpesan, agar sertifikat diberi plastik, apabila hujan turun jangan sampai tulisannya hilang. Yang kedua, disimpan baik-baik, disimpan di almari, tapi di foto copy lalu ditempatkan di tempat berbeda, sehingga kalau hilang masih punya foto copynya untuk mengurus kembali di kantor Badan Pertanahan Negara (BPN).
Presiden memaparkan, di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote harusnya ada 126 juta bidang tanah yang harus diserfikatkan, tetapi sampai saat ini baru 46 juta yang diselesaikan. Oleh sebab itu, Presiden meminta Menteri Agraria/Kepala BPN agar kerja siang malam untuk menyelesaikan masalah tersebut.
?Dulunya satu tahun hanya 400.000 se-Indonesia, paling banyak 500.000. Sekarang saya beri target 5 juta harus rampung, tahun depan 7 juta harus rampung, tahun depannya lagi 9 juta harus rampung,? jelas Jokowi, sambil menjelaskan bahwa di Banten tahun ini 270.000, tahun depan 400.000 seperti dilansir dari Setkab, Kamis (5/10/2017).
Presiden meminta pejabat BPN mengerjakan siang malam, agar seluruh warga masyarakat Indonesia pegang yang namanya sertifikat. Karena, kalau sudah pegang sertifikat tidak ada lagi yang namanya sengketa tanah.
Presiden mengungkapkan, setiap pergi ke kampung, ke desa, ke provinsi, dirinya banyak menerima keluhan tentang sengketa tanah, antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, yang kesemuanya terjadi sertifikatnya tidak diselesaikan dengan cepat.
?Saya sudah perintahkan pada menteri BPN, kanwil BPN, kantor BPN di kabupaten agar masyarakat dilayani secepatnya masyarakat yang ngurus sertifikat,? imbuh Jokowi.
Presiden Jokowi tidak memungkini adanya masyarakat yang ingin menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan di bank untuk mendapatkan bantuan dana. Namun, Presiden berpesan agar masyarakat dapat lebih bijak menggunakan bantuan pinjaman dana tersebut.
?Secara khusus, agar dana yang didapatkan itu digunakan untuk hal-hal produktif seperti untuk modal usaha,? cetus Jokowi sambil menambahkan, ingin tambah modal kerja, modal investasi, diagunkan di bank boleh, enggak apa-apa.
Namun, ia mengingatkan agar dikalkulasi dulu jangan cepat-cepat ingin dapat uang. Harus dihitung setiap bulan bisa membayar (cicilan) enggak.