Ketua MK Harus Mundur


30 Januari 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. (Foto: istimewa)

Bernas.id - Institusi Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tercoreng. Ironisnya, pencorengnya kembali dilakukan ketua MK. Setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada tahun 2014 silam, karena kasus korupsi, kali ini dilakukan Ketua MK yang masih aktif, Arief Hidayat. Meski bukan kasus korupsi, selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief Hidayat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Maka, hakim kelahiran Semarang dan lulusan FH Undip ini pun didesak mundur oleh berbagai pihak.

Ketika hakim MK, Patrialis Akbar, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada tahun 2014,masyarakat pencari keadilan makin tidak percaya terhadap lembaga hukum di negeri ini. MK sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi yang terhitung masih muda usianya, harus kehilangan wibawanya akibat ulah hakim nakal. Padahal, menjadi keharusan bagi hakim konstitusi menjadi benteng terakhir bagi publik dalam memperjuangkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan.

MK kemudian merangkak memperbaiki citranya. Namun, marwahnya kembali tercoreng tatkala Ketua MK, Arief Hidayat, tersangkut pelanggaran kode etik. Selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief Hidayat terbukti melakukan beberapa pelanggaran kode etik. Pertama, Arief diketahui pernah mengirimkan katabelece atau surat pendek kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung, Widyo Pramono, pada tahun 2015. Arief memintanya untuk membina salah seorang kerabatnya yang menjadi Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek (Jawa Timur). Isi katabelece adalah agar Widyo Pramono menempatkan salah seorang kerabat Arief menjadi anak buah Widyo. "Mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak,” tulis Arief Hidayat dalam katabelecenya.

Kerabat Arief yang "dititipkan" saat itu sedang bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, dengan pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIC. Buntut dari katabelece tersebut, Arief diputus bersalah oleh Dewan Etik MK dan dijatuhi teguran lisan pada tahun 2016.

Perkara kedua, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Arief lantaran terbukti menemui politikus dan Anggota DPR RI pada November 2017. Pertemuan tersebut diduga terkait pemilihan hakim konstitusi perwakilan DPR RI dan pemilihan Ketua MK. Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah Pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Arief dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR, Rabu (6/12/2017). Atas putusan tersebut, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief.

"Pada 11 Januari 2018, Dewan Etik menuntaskan pemeriksaan dan hasilnya menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggar kode etik ringan. Oleh karena itu, Dewan Etik menjatuhkan sanksi teguran lisan," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, saat memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Menurut Fajar, Arief menghadiri pertemuan tersebut tanpa undangan secara resmi dari DPR, melainkan hanya melalui telepon. Dewan Etik MK menjatuhkan teguran lisan akibat pelanggaran ringan karena hakim terlapor itu menghadiri pertemuan di Midplaza dengan pimpinan Komisi III DPR tanpa surat undangan resmi, hanya melalui telepon. "Maka dalam poin ini dipandang sebagai pelanggaran etik ringan," jelas Fajar.

Lobi-lobi tersebut diduga kuat bertujuan agar DPR mendukung diri Arief sebagai calon tunggal hakim konstitusi dan kemudian dipilih sebagai hakim konstitusi perwakilan DPR RI untuk periode 2018-2023. Ironisnya, dalam rangkaian pemeriksaan, Arief dinyatakan tidak terbukti melakukan lobi-lobi politik saat bertemu dengan Pimpinan komisi III. "Dalam rangkaian pemeriksaan tidak terdapat bukti bahwa hakim terlapor melakukan lobi-lobi politik," kata Fajar. Meski Arief Hidayat hanya dikenakan sanksi teguran lisan, namun dugaan lobi-lobi tersebut semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada MK.

Sebelumnya, Arief Hidayat memberi klarifikasi bahwa pertemuannya dengan Anggota Komisi III DPR sudah melalui izin dari Dewan Etik MK. Dia juga tidak pernah mempermasalahkan laporan yang ditujukan ke Dewan Etik MK. "Ya boleh saja (kalau mau periksa). Setiap kali saya juga ketemu Dewan Etik biasa saja. Tanya Dewan Etik. Saya enggak tahu. Bisa saja semuanya laporan. Setiap hakim juga pernah dilaporkan ke Dewan Etik. Enggak ada masalah," tutur Arief.

Lobi Politik

Keputusan Dewan Etik MK tersebut berawal dari laporan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi. Koalisi ini menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK, Arief Hidayat, sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR, Rabu (6/12/2017). Anggota koalisi, Tama S Langkun, yang mengutip laporan media massa pada November hingga Desember 2017, Arief Hidayat diduga melakukan lobi kepada anggota Komisi III DPR RI, pimpinan fraksi di DPR RI, dan pimpinan partai politik. "Laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi, karena Terlapor (Arief Hidayat) diduga memberikan janji kepada pihak lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara," ujar Tama yang juga aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Informasi yang diterima ICW menyebutkan, patut diduga Arief Hidayat menjanjikan akan menolak Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) jika Arief Hidayat, terpilih kembali menjadi Ketua MK. Perkara itu berkaitan dengan pengujian keabsahan Panitia Khusus Angket DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap KPK.

Tindakan Arief Hidayat selaku Ketua MK juga dinilai melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim MK. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan,“Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Didesak Mundur

Selain Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi, sejumlah kalangan kemudian mendesak Arief HIdayat mundur dari jabatannya sebagai ketua MK. Mereka adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Malang Corruption Watch (MCW), Koalisi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM), dan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) serta sejumlah pengamat hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatan Ketua MK. "Hanya dengan mundur dari jabatannya, Arief Hidayat dapat berkontribusi dalam perbaikan MK ke depan," ujar koordinator Koalisi, Wahidah Suaib, dalam konferensi pers di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/1). Koalisi menilai perilaku Arief sudah tidak mencerminkan sikap negarawan maupun prinsip integritas yang seharusnya dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim konstitusi.

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), M Fahrudin A, mengatakan pihaknya bersama dengan koalisi masyarakat peduli MK juga mengkritisi kasus yang mendera MK. Ada empat poin yang disampaikan. Pertama, mendesak mundur Ketua MK Arief Hidayat karena melakukan sejumlah pelanggaran etik dan gagal mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap MK. Kedua, meminta kepada MK untuk melakukan evaluasi secara besar besaran. Ketiga, mendesak Hakim MK untuk melakukan intropeksi, menjaga integitas dan menjadi negarawan demi mengembalikan dan mengaga martabat mahkamah konstitusi. Keempat, memperkuat kewenangan Dewan Etik MK dalam melakukan pengawasan.

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) mendesak Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatan ketua MK dan hakim konstitusi. "Sebagai bentuk kecintaan kami terhadap MK, kami telah menyerahkan 'surat cinta' kepada Ketua MK, meminta pengunduran dirinya," kata Ketua PP IPM Muhammad, Irsyad.

Tidak Pantas

Sementara itu, Mantan pimpinan Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, menjelaskan bahwa Arief Hidayat yang dua kali dikenakan sanksi etik oleh Dewan Etik MK sudah tak pantas memimpin MK, karena pelanggaran Arief sudah fatal. Pertama, Arief dinilai melanggar UUD 1945 dan UU MK, yaitu pasal 24 C ayat 5 UUD 1945 tentang keharusan memenuhi syarat integritas dan tidak tercela, juncto pasal 15 huruf a UU MK No. 24 Tahun 2003, dan pasal 21 ayat (3) tentang Sumpah dan Janji Ketua MK sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011, serta UU No. 1 Tahun 2013.

Kedua, kata Suparman, Ketua MK Arief Hidayat melanggar Peraturan MK No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim MK, yaitu pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang keharusan menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang ketua MK juga diharuskan menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan Pasal 3 ayat (1) huruf (d) menyebutkan; keharusan menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan, serta pasal 3 ayat (3) huruf (b) tentang herusan berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan kepada hukum dan norma-norma lainnya.  

Ketiga, lanjut Suparman, Arief melanggar The Bangalore Principles yang telah diadopsi oleh Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu: (1) Prinsip Independen. "Bahwa hakim MK Arief Hidayat telah hadir dalam pertemuan dengan DPR Komisi III menjelang pemilihan dirinya sebagai hakim MK periode berikutnya sehingga patut diduga Arief tidak atau setidak-tidaknya tidak bisa dipercaya independen dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menempatkan DPR sebagai pihak dalam pengujian UU. Sekaligus rentan untuk diintervensi oleh kekuasaan legislatif (DPR)," paparnya.

Menurut Suparman, Arief juga dianggap melanggar Prinsip Ketakberpihakan. Bahwa hakim MK Arief Hidayat, ujar dia, sudah tidak menjalankan kewajiban melaksanakan kewenangan tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak, serta tidak menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.

Selain itu, Arief juga dinilai melanggar Prinsip Integritas. Bahwa hakim MK Arief Hidayat sudah tidak menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak, serta tidak mentaati keharusan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.

Arief juga dinilai telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Bahwa hakim MK Arief Hidayat melanggar keharusan menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan, serta sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat. "Serta tidak mentaati keharusan menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah," terang Suparman.

Tragedi Moral dan Runtuhnya Wibawa MK

Mantan Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, mengaku miris dengan posisi ketua MK, yang berulang kali mencoreng institusi tersebut. Pertama dilakukan Akil Mochtar, kedua oleh Patrialis Akbar, dan kini dilakukan Arief Hidayat. "Sangat ironis, tragis. Makin melengkapi sejumlah pejabat tinggi bertopeng negarawan, penegak hukum berkarakter budak dan politisi koruptor demokrasi," ujarnya.

Busryo juga menyarankan agar Arief Hidayat mundur dari jabatan. "Dengar dan perhitungkan desakan moral kekuatan masyarakat sipil agar Anda segera mundur sebagai hakim MK. Hak moral konstitusional Anda maupun kroni-kroni Anda sudah hilang. Tiga kali tragedi moral di MK ini seharusnya sebagai pelajaran terakhir bagi Presiden, DPR dan MA untuk pemilihan hakim MK di masa mendatang," saran Busyro.

Sementara, Profesor Riset dari LIPI, Syamsuddin Haris, menyatakan Arief Hidayat harus mundur pada kesempatan pertama ketika yang bersangkutan patut diduga melanggar etik. Arief Hidayat seharusnya tidak perlu menunggu sidang dan bahkan teguran Dewan Etik kemudian baru mundur. "Di sisi lain, para hakim MK lainnya perlu mengancam untuk mundur jika Arief Hidayat tidak kunjung mundur, karena ini menyangkut kewibawaan para hakim sebagai "Wakil Tuhan" dan institusi MK sebagai benteng terakhir peradilan," ungkapnya.

Syamsuddin Haris melanjutkan, "Membiarkan Arief Hidayat bertahan dengan jabatannya, saya kira sama halnya dengan membiarkan keruntuhan MK itu sendiri. Apalagi sebelumnya sudah ada kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar yang mempermalukan MK”.

Sedangkan praktisi Hukum, Hermawanto, menyatakan hakim dan pengadilan dihormati karena ketinggian menjaga keluhuran moral dan hukum diatas kepentingan pribadi dan golongannya. "Lalu apa yang bisa kita harapkan pada kewibawaan pengadilan manakala hakimnya terbukti melanggar nilai-nilai luhur sebagai seorang hakim, apalagi posisi sebagai ketua. Ini masalah besar bagi kita yang sedang membangun peradilan yang bersih dan berwibawa," terangnya.

Sengketa Pilkada 2018

Jika tak dilakukan pergantian Ketua MK, publik khawatir citra dan wibawa MK akan dipertanyakan saat menangani sengketa-sengketa perkara Pilkada 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019. Ini diingatkan Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Veri Junaidi. Dia memperkirakan MK akan menghadapi tantangan berat dalam Pilkada Serentak 2018. Tantangan tersebut berupa sengketa perselisihan hasil pilkada yang harus diselesaikan di MK.

Veri menyebutkan data bahwa terjadi peningkatan persentase sengketa pilkada yang dilaporkan ke MK pada tahun 2015 dan 2017. Pada 2015, dari 264 daerah yang menggelar pilkada serentak, jumlah perkara sengketa pilkada yang diajukan ke MK sebanyak 152 perkara (57,5 persen). Pada pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, jumlah perkara sengketa pilkada yang masuk ke MK sebanyak 60 perkara (59 persen).

"Pada pilkada serentak tahun 2018 tercatat ada 171 daerah menggelar pilkada serentak. Dengan beberapa indikator, kami memprediksi sangat mungkin akan terjadi peningkatan persentase perselisihan hasil pilkada di MK," ujar Veri dalam sebuah diskusi di kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (3/1).

Dia menjabarkan ada dua indikator yang menjadi dasar prediksi peningkatan persentase jumlah perkara sengketa pilkada di MK. Pertama, mengenai ambang batas selisih perolehan suara yang menjadi penentu apakah sebuah perkara bisa diproses atau dihentikan.

Pada Pilkada 2015, ketika awal pemberlakuan ambang batas tersebut, jumlah perkara yang masuk ke MK mencapai 57,5 persen dari total daerah yang menggelar pilkada serentak. Sedangkan pada Pilkada 2017, meskipun ada sejumlah pengecualian untuk beberapa kasus, namun persentase perkara yang masuk naik menjadi 59 persen dari total daerah yang menggelar pilkada serentak. (zak)


Bagikan :
SELANJUTNYA
BERITA TERKINI
Pendidikan

Kekurangan Siswa, Beberapa SD di Kota Jogja ini Terpaksa Digabung

Bernas.id - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berencana melakukan penggabungan sejumlah sekolah dasar (SD) negeri. Penyebabnya beragam di antaranya jumlah siswa baru yang mendaftar semakin berkurang dari tahun ke tahun.  "Ada du ...

Olahraga

Serunya Nonton Final Piala Dunia di Jalanan Jogja

Bernas.id -- Keseruan warga Jogja terlihat pada hari Minggu (15/7) malam. Pasalnya, di berbagai titik, digelar pemutaran pertandingan sepakbola final Piala Dunia 2018. Salah satu titik yang ramai dipadati warga adalah di kawasan depan ka ...

DIY

Gara-gara Gemplong, Jokowi Tes Nama-nama Ikan Lagi di Sleman

Bernas.id- Minggu sore, 15 Juli 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Studio Alam Sultan Agung, Desa Gamplong, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta. Dalam sambutannya, Dr BRA Mooryati Soedibyo, SS, Mhum meny ...

DIY

Harapan Jokowi, Desa Gamplong Menjadi Terkenal, Ekonomi Juga Hidup

Bernas.id- Minggu sore, 15 Juli 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Studio Alam Sultan Agung, Desa Gamplong, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta. Presiden datang ke lokasi sekira pukul 15.35 WIB dengan rombo ...

DIY

Pasar Nini Thowok Pasar Tradisional yang Berbudaya

Bernas.id -- Nini Thowok adalah nama permainan tradisional yang melegenda bagi masyarakat Jawa, khususnya usia paruh baya tentu masih banyak yang mengenalnya. Boneka yang terbuat dari siwur (gayung dari bathok kelapa) yang dibentuk seperti ...

DIY

Pohon Gayam dan Asam Ditanam di Jalan Margo Utomo Bulan Depan

Bernas.id --Pembuatan lubang tempat menanam  pohon di Jalan Margo Utomo sudah mencapai tahap akhir. Diperkirakan, semua lubang sudah rampung dikerjakan pada pekan depan. Sementara pohon, yang berupa gayam dan asam, rencananya ditanam m ...

DIY

Ini Keterangan Polda DIY Terkait Baku Tembak di Sleman

Bernas.id - Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda DIY AKBP Yulianto memberikan keterangan terkait insiden baku tembak antara aparat kepolisian dengan terduga teroris di Jalan Kaliurang Km 9,5 Sleman, pada Sabtu (14/07) sore. "Ini adalah ...

DIY

Polisi Baku Tembak di Jalan Kaliurang

Bernas.id - Sejumlah polisi bersenjata lengkap terlibat baku tembak di Jalan Kaliurang Km 9,5 tepatnya didepan Kantor Kecamatan Ngaglik, Sleman, pada Sabtu (14/07) sore sekitar pukul 17.00 WIB. Berdasarkan informasi sementara yang berhas ...

Pendidikan

Pengenalan Lingkungan Sekolah, Siswa dan Alumni Dilarang Terlibat

Bernas.id– Sekolah diingatkan untuk tidak melibatkan siswa dan alumni selama masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dilaksanakan. Di samping bertujuan untuk memutus rekrutmen genk sekolah, upaya tersebut untuk mengantisipasi hal-hal ...

DIY

Sarasehan Pancasila : Menggali Contoh Tuladha Pengamalan Pancasila di Yogyakarta

Bernas.id - Guna membumikan nilai Pancasila, Pusat Studi Pancasila UGM, Kagama, Keluarga Alumni UII, Pramuka, Sekber Keistimewaan, APTISI, PWI DIY, Karang Taruna DIY, Kadin DIY, PKK DIY, Galang Press, dan PPPI Chapter DIY menggelar Saraseha ...

DIY

Sapi Fistula Salah Satu Unggulan Iptek BPTBA LIPI

Bernas.id - Salah satu unggulan iptek yang dilakukan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam ( BPTBA) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah Sapi Fistula, yang merupakan proses pengambilan isi rumen pada Sapi dengan cara membuat lub ...

DIY

Menristekdikti Tetapkan BPTBA LIPI Sebagai Pusat Unggulan Iptek Pengemasan Makanan Tradisional 

Bernas.id - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir, Ph.D, AK menetapkan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Lembaga Pusat Ungulan Iptek (PU ...

DIY

Perwal Disiapkan Untuk Pencegahan Korupsi Terintegrasi

Bernas.id - Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang kemudian diatur melalui Peraturan Walikota (perwal) Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2018. Ini sebagai salah satu upaya mewujudkan tata kelola peme ...

Budaya

10 Arsitektur Rumah Tradisional Jawa yang Kian Langka

Bernas.id -- Bagi yang belum pernah berkunjung ke kawasan nJeron Beteng Kraton Yogyakarta dalam benaknya pasti terbayangkan perkampungan yang masih banyak berderet rumah-rumah warga yang masih menyisakan bekas-bekas rumah khas berarsitektur ...

Budaya

Nuansa Magis Dari Karya Seni Genevieve Couteau Hadir di Jogja

Bernas.id - Nuansa magis kini menyelimuti Museum Sonobudoyo Yogyakarta, paling tidak hingga awal bulan depan. Bukan berarti angker, magis yang ada di sini adalah magis yang artistik. Sebab sebuah pameran berjudul Estetika Magis Genevive Cou ...

DIY

Kelurahan di Jogja Diminta Fokus Gunakan Anggaran

Bernas.id - Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi meminta kelurahan fokus dalam menggunakan anggaran. Karena jumlah anggaran yang dikelola masyarakat di kelurahan maupun oleh kelurahan jumlahnya cukup besar. “Ada bermacam-macam ...

Pendidikan

Menristekdikti, Era Disrupsi Perpindahan dari Hardcopy Menjadi Digital

Bernas.id - Menristekdikti Mohamad Nasir meresmikan penggunaan gedung Digital Library UNY. Gedung seluas 3400 m2 tersebut dibangun menggunakan dana pendamping rupiah murni IDB Project 7in1 yang juga dilakukan pada 7 perguruan tinggi negeri ...

Ekonomi

Pelaku Industri Kecil Didorong Urus Sertifikat HAKI

Bernas.id - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY mendorong pelaku industri kecil dan menengah di daerah ini mengurus sertifikasi hak atas kekayaan intelektual. Ini penting untuk perlindungan dan pengembangan usaha. "Seba ...

DIY

Layanan Data dan Informasi Terpercaya, Sleman Launching Aplikasi Geoportal

Bernas.id - Berangkat dari semangat mewujudkan Smart Regency tahun 2021, Kabupaten Sleman merilis aplikasi Geoportal dan sosialisasi kegiatan simpul jaringan daerah. Bupati Sleman, Sri Purnomo disaksikan Sekretaris Daerah Sleman, Sumadi, me ...

Ekonomi

PPD Sleman Tahun 2018 Akhirnya Dibuka, Pengunjung Bisa Internetan Gratis

Bernas.id – Pameran Potensi Daerah (PPD) tahun 2018 Kabupaten Sleman akhirnya dibuka oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo pada Kamis sore, 12 Juli 2018 dan akan ditutup pada tanggal 21 Juli 2018 nanti. PPD 2018 ini menampilkan produk-produ ...

DIY

Dinas Perhubungan DIY Usulkan Aturan Kenaikan Tarif Parkir Momen Tertentu

Bernas.id --Masalah kenaikkan tarif parkir secara berlebihan terus terjadi di Yogyakarta. Agar kejadian itu tak terus terulang, Dinas Perhubungan DIY  mengaku telah menyarankan pemda kabupaten dan kota membuat regulasi yang memperboleh ...

DIY

Pemda DIY Menilai Masalah Parkir Terus Terjadi Karena Ada Pembiaran

Bernas.id --Pemda DIY menilai perilaku nuthuk atau menaikkan tarif parkir secara berlebihan terus terjadi di Yogyakarta karena ada semacam pembiaran. Agar kejadian itu tak terus terulang, kabupaten dan kota disarankan menerapkan regula ...

DIY

Sri Purnomo, Penanggulangan Penyalahgunaan Napza Sebuah Prioritas

Bernas.id – Satuan Tugas (Satgas) Pelopor Bebas Napza  dari 44 desa dari Kabupaten Sleman dikukuhkan di Pendopo Rumah Bupati. Bupati Sleman, Sri Purnomo disaksikan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman, melantik ...

DIY

BPBD DIY Anggap Kekeringan di Gunungkidul Belum Darurat

Bernas.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menganggap bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul saat ini belum kategori darurat. Bencana itu masih bisa ditangani pemerintah kabupaten setempat. "Kekeri ...

Kesehatan

Rail Clinic Hadir di Stasiun Patukan Gamping

Bernas.id - Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk corporate sosial responsibility (CSR) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta mengadakan bakti sosial, pengobatan gratis pada masyarakat yang tinggal disek ...

DIY

Bupati Sleman Masih Tunggu Informasi dari Kepolisian Terkait Penangkapan Teroris

Bernas.id – Hari Rabu pagi 11 Juli 2018, Densus 88 Mabes Polri menangkap terduga teroris berinisial SF (40) di wilayah Kabupaten Sleman. Penggrebegan terjadi di Desa Bedingin Wetan Sumberadi Mlati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. ...

DIY

Satgas Pelopor Bebas Napza Dikukuhkan Bupati Sleman

Bernas.id – Satuan Tugas (Satgas) Pelopor Bebas Napza  dari 44 desa dari Kabupaten Sleman dikukuhkan di Pendopo Rumah Bupati. Bupati Sleman, Sri Purnomo disaksikan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman, melantik ...

DIY

Pendaftaran Caleg di KPU DIY Masih Sepi

Bernas.id - Hingga memasuki hari kedelapan pendaftaran calon legislatif (Caleg) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, belum ada satupun Partai Politik (Parpol) yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY. Hal tersebut ...

DIY

Hingga Batas Akhir Pendaftaran, 2 Balon DPD RI Tak Kunjung Datang

Bernas.id - Hingga batas akhir pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada hari Rabu (11/07) pukul 24.00 WIB, dua bakal calon anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gandung Pardiman dan Ismarindayani ...

DIY

KH Masrur Ahmad MZ: IT Jangan Sampai Dipakai untuk Meruntuhkan NKRI

Bernas.id – KH Masrur Ahmad MZ, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Qodir menyatakan apresiasnya kepada ACCA (Asosiasi  Cloud Computing Indonesia) karena telah memilih Ponpes Al Qodir sebagai pelopor pertama untuk program nasio ...

Pendidikan

Sultan Minta Para Pemegang SKTM Diawasi

Bernas.id --Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY untuk mengawasi dengan ketat penerimaan siswa dari jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sultan berharap, masyarakat tidak melakukan m ...

Pendidikan

Kemendikbud RI, Bimbingan, Didikan dan Pengajaran Tidak Bisa Digantikan Teknologi

Bernas.id- Plt Dirjen GTK Kemendikbud RI, Hamid Muhammad dalam Rakernas Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menyebut permasalahan guru yang ada di antaranya adalah ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan. Ketersediaan guru m ...

DIY

DPS Kabupaten Sleman yang Bermasalah Berjumlah 9311, Ini Kategorinya

Bernas.id - Di Kabupaten Sleman, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU pada 17 Juli 2018 berjumlah 779.687 nama yang masuk dalam DPS di Pemilu 2019. Setelah dilakukan pencermatan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabup ...

DIY

Belum Ada Caleg yang Mendaftar Secara Resmi di KPU Sleman

Bernas.id – Sampai hari Rabu 11 Juli 2018, dipastikan belum ada calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman yang mendaftar secara resmi ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, padahal ...

DIY

Kantor Kementrian Agama Jogja Kini Miliki Layanan 'Satu Pintu'

Bernas.id - Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimiliki Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta, Rabu (11/7/2018). Adanya PTSP ini diharap dapat mempermudah akses masyarak ...

DIY

Layanan Penyembelihan Hewan Kurban Gratis di RPH Giwangan Diintensifkan

Bernas.id - Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta akan mengintensifkan layanan penyembelihan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Giwangan. Ini merupakan layanan gratis yang sudah diberikan sejak tahun lalu. "Masyarakat ...

Ekonomi

Di Pasar Gedongkuning Diluncurkan Pemungutan Retribusi Berbasis QR Code

Bernas.id- Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan layanan pemungutan retribusi pelayanan berbasis quick response (QR) code online di Pasar Gedongkuning. Peluncuran dilakukan di pasar tersebut, Rabu (11/7/2018) oleh Wakil Walikota Jogja Hero ...

Pendidikan

Puluhan Wali Murid SMP 5 Jogja Mengadu ke Dewan Terkait Sistem SKS

Bernas.id- Puluhan wali murid SMP Negeri 5 Yogyakarta melakukan audiensi ke DPRD Kota Jogja, Selasa (10/7/2018). Mereka meminta dewan dan pihak sekolah memberikan penjelasan terkait sistem SKS maksimal 10 semester kepada peserta didik. Pasa ...

Ekonomi

Disperindag Sleman Gelar Pameran Potensi Daerah 2018, Luncurkan E-Retribusi

Bernas.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman selenggarakan Pameran Potensi Daerah (PPD) 2018. PPD 2018 ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi daerah dan budaya yang terdapat di 17 k ...

DIY

Penyuluh Pertanian Diharapkan Mampu Tingkatkan Minat Pemuda Jadi Petani

Bernas.id - Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY berharap tenaga penyuluh pertanian di daerah ini mampu menumbuhkan minat generasi muda terjun di bidang pertanian. Sebab saat ini semakin minim pemuda yang tertarik menjadi petani ...

DIY

Pamitan Jamaah Calon Haji Sleman 2018, IPHI Sleman Raih Awards

Bernas.id - Jamaah calon haji Kabupaten Sleman tahun 2018 yang berjumlah 1221 jamaah melaksanakan pamitan kepada Bupati Sleman, Sri Purnomo di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Dalam kegiatan pamitan jamaah calon haji, juga dilakukan penye ...

DIY

TMMD Sengkuyung Tahap II Dibuka, Fokus Penataan Bantaran Kali Code

Bernas.id - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2018 dari Kodim 0734 Yogyakarta resmi dibuka melalui upacara yang digelar di lapangan SMA N 3 Yogyakarta, Selasa (10/7/2018). Penataan kawasan bantaran Sunga ...

Budaya

JKT48 Sapa Penggemarnya di Jogja, Terungkap Berbagai Fakta Unik

Bernas.id - Tim KIII JKT48 menggelar acara meet and greet di atrium Lippo Plaza Jogja, Senin, (9/7/2018). Ini adalah kelanjutan dari rangkaian JKT48 Circus ke Yogyakarta, yang sebelumnya digelar Minggu (8/7), di Pusat Kebudayaan Koesnadi Ha ...

Pendidikan

Dinas Pendidikan: SMA-SMK Boleh Minta Uang Sumbangan Siswa

Bernas.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY menegaskan SMA/SMK Negeri diperbolehkan meminta sumbangan kepada siswa, yang sifatnya tidak mengikat. Sekolah dilarang mengumumkan secara terbuka jika ada orang tua siswa y ...

DIY

Pesan Sri Purnomo, Jangan Sampai Kesenangan Sementara dengan Resiko Besar, Hancurkan Karier

Bernas.id – Sri Purnomo, Bupati Sleman melantik dan mengambil sumpah 63 pejabat baru yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, kepala UPT Puskesmas, dan kepala sekolah di lingkungan Kabupaten Sleman. ...

DIY

Harga Pertamax Naik, Konsumsi Masyarakat Ternyata Masih Stabil

Bernas.id - Kenaikan harga Pertamax dari Rp8.900 menjadi Rp9.500 pada awal Juli ini rupanya tak terlalu berdampak di DIY dan Jawa Tengah. Konsumsi masyarakat akan harga bahan bakar khusus (BBK) ini tercatat masih stabil.  Hal terseb ...

DIY

Musim Kemarau, Dinas Pertanian Sleman Imbau Petani Tanam Jagung dan Kacang-kacangan

Bernas.id - Heru Saptono, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman mengimbau kepada petani di Sleman untuk menanam tanaman jenis jagung dan kacang-kacangan. Menurut Heru, kedua tanaman tersebut disarankan untuk ditanam ...

Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Saya Yakin Sekolah Kami Tidak Ada yang Seperti Itu

Bernas.id – Dra Sri Wantini, MPd, Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman menyebut bahwa sampai saat ini belum menerima laporan terkait pungutan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jika pun nanti ada laporan pungutan, Sri Wa ...

Pariwisata

Shiva Plateau, Sensasi Naik Jeep Menikmati Kembali Kejayaan Mataram Kuno

Bernas.id -  Sensasi menikmati panorama alam dengan jeep tak hanya ada di Lava Tour saja. Kini warga Jogja bisa menikmati wisata alam geologi di pegunungan Siwa dan merasakan kembali peninggalan sejarah peradapan masa lalu Mataram Kuno ...

Pendidikan

Wakil Walikota Jogja Minta Permasalahan Penerimaan Siswa Baru Diinventarisir

Bernas.id - Wakil Walikota Jogja Heroe Poerwadi meminta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk menyiapkan inventarisasi terhadap sejumlah permasalahan yang dialami pada penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/ ...