Ketua MK Harus Mundur

Penulis : Editorial Harian Bernas
Editor : Heru Catur Nugroho
30 Januari 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. (Foto: istimewa)

Bernas.id - Institusi Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tercoreng. Ironisnya, pencorengnya kembali dilakukan ketua MK. Setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada tahun 2014 silam, karena kasus korupsi, kali ini dilakukan Ketua MK yang masih aktif, Arief Hidayat. Meski bukan kasus korupsi, selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief Hidayat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Maka, hakim kelahiran Semarang dan lulusan FH Undip ini pun didesak mundur oleh berbagai pihak.

Ketika hakim MK, Patrialis Akbar, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada tahun 2014,masyarakat pencari keadilan makin tidak percaya terhadap lembaga hukum di negeri ini. MK sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi yang terhitung masih muda usianya, harus kehilangan wibawanya akibat ulah hakim nakal. Padahal, menjadi keharusan bagi hakim konstitusi menjadi benteng terakhir bagi publik dalam memperjuangkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan.

MK kemudian merangkak memperbaiki citranya. Namun, marwahnya kembali tercoreng tatkala Ketua MK, Arief Hidayat, tersangkut pelanggaran kode etik. Selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief Hidayat terbukti melakukan beberapa pelanggaran kode etik. Pertama, Arief diketahui pernah mengirimkan katabelece atau surat pendek kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung, Widyo Pramono, pada tahun 2015. Arief memintanya untuk membina salah seorang kerabatnya yang menjadi Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek (Jawa Timur). Isi katabelece adalah agar Widyo Pramono menempatkan salah seorang kerabat Arief menjadi anak buah Widyo. "Mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak,” tulis Arief Hidayat dalam katabelecenya.

Kerabat Arief yang "dititipkan" saat itu sedang bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, dengan pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIC. Buntut dari katabelece tersebut, Arief diputus bersalah oleh Dewan Etik MK dan dijatuhi teguran lisan pada tahun 2016.

Perkara kedua, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Arief lantaran terbukti menemui politikus dan Anggota DPR RI pada November 2017. Pertemuan tersebut diduga terkait pemilihan hakim konstitusi perwakilan DPR RI dan pemilihan Ketua MK. Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah Pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Arief dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR, Rabu (6/12/2017). Atas putusan tersebut, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief.

"Pada 11 Januari 2018, Dewan Etik menuntaskan pemeriksaan dan hasilnya menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggar kode etik ringan. Oleh karena itu, Dewan Etik menjatuhkan sanksi teguran lisan," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, saat memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Menurut Fajar, Arief menghadiri pertemuan tersebut tanpa undangan secara resmi dari DPR, melainkan hanya melalui telepon. Dewan Etik MK menjatuhkan teguran lisan akibat pelanggaran ringan karena hakim terlapor itu menghadiri pertemuan di Midplaza dengan pimpinan Komisi III DPR tanpa surat undangan resmi, hanya melalui telepon. "Maka dalam poin ini dipandang sebagai pelanggaran etik ringan," jelas Fajar.

Lobi-lobi tersebut diduga kuat bertujuan agar DPR mendukung diri Arief sebagai calon tunggal hakim konstitusi dan kemudian dipilih sebagai hakim konstitusi perwakilan DPR RI untuk periode 2018-2023. Ironisnya, dalam rangkaian pemeriksaan, Arief dinyatakan tidak terbukti melakukan lobi-lobi politik saat bertemu dengan Pimpinan komisi III. "Dalam rangkaian pemeriksaan tidak terdapat bukti bahwa hakim terlapor melakukan lobi-lobi politik," kata Fajar. Meski Arief Hidayat hanya dikenakan sanksi teguran lisan, namun dugaan lobi-lobi tersebut semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada MK.

Sebelumnya, Arief Hidayat memberi klarifikasi bahwa pertemuannya dengan Anggota Komisi III DPR sudah melalui izin dari Dewan Etik MK. Dia juga tidak pernah mempermasalahkan laporan yang ditujukan ke Dewan Etik MK. "Ya boleh saja (kalau mau periksa). Setiap kali saya juga ketemu Dewan Etik biasa saja. Tanya Dewan Etik. Saya enggak tahu. Bisa saja semuanya laporan. Setiap hakim juga pernah dilaporkan ke Dewan Etik. Enggak ada masalah," tutur Arief.

Lobi Politik

Keputusan Dewan Etik MK tersebut berawal dari laporan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi. Koalisi ini menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK, Arief Hidayat, sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR, Rabu (6/12/2017). Anggota koalisi, Tama S Langkun, yang mengutip laporan media massa pada November hingga Desember 2017, Arief Hidayat diduga melakukan lobi kepada anggota Komisi III DPR RI, pimpinan fraksi di DPR RI, dan pimpinan partai politik. "Laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi, karena Terlapor (Arief Hidayat) diduga memberikan janji kepada pihak lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara," ujar Tama yang juga aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Informasi yang diterima ICW menyebutkan, patut diduga Arief Hidayat menjanjikan akan menolak Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) jika Arief Hidayat, terpilih kembali menjadi Ketua MK. Perkara itu berkaitan dengan pengujian keabsahan Panitia Khusus Angket DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap KPK.

Tindakan Arief Hidayat selaku Ketua MK juga dinilai melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim MK. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan,“Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Didesak Mundur

Selain Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi, sejumlah kalangan kemudian mendesak Arief HIdayat mundur dari jabatannya sebagai ketua MK. Mereka adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Malang Corruption Watch (MCW), Koalisi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM), dan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) serta sejumlah pengamat hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatan Ketua MK. "Hanya dengan mundur dari jabatannya, Arief Hidayat dapat berkontribusi dalam perbaikan MK ke depan," ujar koordinator Koalisi, Wahidah Suaib, dalam konferensi pers di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/1). Koalisi menilai perilaku Arief sudah tidak mencerminkan sikap negarawan maupun prinsip integritas yang seharusnya dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim konstitusi.

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), M Fahrudin A, mengatakan pihaknya bersama dengan koalisi masyarakat peduli MK juga mengkritisi kasus yang mendera MK. Ada empat poin yang disampaikan. Pertama, mendesak mundur Ketua MK Arief Hidayat karena melakukan sejumlah pelanggaran etik dan gagal mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap MK. Kedua, meminta kepada MK untuk melakukan evaluasi secara besar besaran. Ketiga, mendesak Hakim MK untuk melakukan intropeksi, menjaga integitas dan menjadi negarawan demi mengembalikan dan mengaga martabat mahkamah konstitusi. Keempat, memperkuat kewenangan Dewan Etik MK dalam melakukan pengawasan.

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) mendesak Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatan ketua MK dan hakim konstitusi. "Sebagai bentuk kecintaan kami terhadap MK, kami telah menyerahkan 'surat cinta' kepada Ketua MK, meminta pengunduran dirinya," kata Ketua PP IPM Muhammad, Irsyad.

Tidak Pantas

Sementara itu, Mantan pimpinan Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, menjelaskan bahwa Arief Hidayat yang dua kali dikenakan sanksi etik oleh Dewan Etik MK sudah tak pantas memimpin MK, karena pelanggaran Arief sudah fatal. Pertama, Arief dinilai melanggar UUD 1945 dan UU MK, yaitu pasal 24 C ayat 5 UUD 1945 tentang keharusan memenuhi syarat integritas dan tidak tercela, juncto pasal 15 huruf a UU MK No. 24 Tahun 2003, dan pasal 21 ayat (3) tentang Sumpah dan Janji Ketua MK sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011, serta UU No. 1 Tahun 2013.

Kedua, kata Suparman, Ketua MK Arief Hidayat melanggar Peraturan MK No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim MK, yaitu pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang keharusan menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang ketua MK juga diharuskan menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan Pasal 3 ayat (1) huruf (d) menyebutkan; keharusan menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan, serta pasal 3 ayat (3) huruf (b) tentang herusan berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan kepada hukum dan norma-norma lainnya.  

Ketiga, lanjut Suparman, Arief melanggar The Bangalore Principles yang telah diadopsi oleh Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu: (1) Prinsip Independen. "Bahwa hakim MK Arief Hidayat telah hadir dalam pertemuan dengan DPR Komisi III menjelang pemilihan dirinya sebagai hakim MK periode berikutnya sehingga patut diduga Arief tidak atau setidak-tidaknya tidak bisa dipercaya independen dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menempatkan DPR sebagai pihak dalam pengujian UU. Sekaligus rentan untuk diintervensi oleh kekuasaan legislatif (DPR)," paparnya.

Menurut Suparman, Arief juga dianggap melanggar Prinsip Ketakberpihakan. Bahwa hakim MK Arief Hidayat, ujar dia, sudah tidak menjalankan kewajiban melaksanakan kewenangan tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak, serta tidak menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.

Selain itu, Arief juga dinilai melanggar Prinsip Integritas. Bahwa hakim MK Arief Hidayat sudah tidak menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak, serta tidak mentaati keharusan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.

Arief juga dinilai telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Bahwa hakim MK Arief Hidayat melanggar keharusan menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan, serta sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat. "Serta tidak mentaati keharusan menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah," terang Suparman.

Tragedi Moral dan Runtuhnya Wibawa MK

Mantan Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, mengaku miris dengan posisi ketua MK, yang berulang kali mencoreng institusi tersebut. Pertama dilakukan Akil Mochtar, kedua oleh Patrialis Akbar, dan kini dilakukan Arief Hidayat. "Sangat ironis, tragis. Makin melengkapi sejumlah pejabat tinggi bertopeng negarawan, penegak hukum berkarakter budak dan politisi koruptor demokrasi," ujarnya.

Busryo juga menyarankan agar Arief Hidayat mundur dari jabatan. "Dengar dan perhitungkan desakan moral kekuatan masyarakat sipil agar Anda segera mundur sebagai hakim MK. Hak moral konstitusional Anda maupun kroni-kroni Anda sudah hilang. Tiga kali tragedi moral di MK ini seharusnya sebagai pelajaran terakhir bagi Presiden, DPR dan MA untuk pemilihan hakim MK di masa mendatang," saran Busyro.

Sementara, Profesor Riset dari LIPI, Syamsuddin Haris, menyatakan Arief Hidayat harus mundur pada kesempatan pertama ketika yang bersangkutan patut diduga melanggar etik. Arief Hidayat seharusnya tidak perlu menunggu sidang dan bahkan teguran Dewan Etik kemudian baru mundur. "Di sisi lain, para hakim MK lainnya perlu mengancam untuk mundur jika Arief Hidayat tidak kunjung mundur, karena ini menyangkut kewibawaan para hakim sebagai "Wakil Tuhan" dan institusi MK sebagai benteng terakhir peradilan," ungkapnya.

Syamsuddin Haris melanjutkan, "Membiarkan Arief Hidayat bertahan dengan jabatannya, saya kira sama halnya dengan membiarkan keruntuhan MK itu sendiri. Apalagi sebelumnya sudah ada kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar yang mempermalukan MK”.

Sedangkan praktisi Hukum, Hermawanto, menyatakan hakim dan pengadilan dihormati karena ketinggian menjaga keluhuran moral dan hukum diatas kepentingan pribadi dan golongannya. "Lalu apa yang bisa kita harapkan pada kewibawaan pengadilan manakala hakimnya terbukti melanggar nilai-nilai luhur sebagai seorang hakim, apalagi posisi sebagai ketua. Ini masalah besar bagi kita yang sedang membangun peradilan yang bersih dan berwibawa," terangnya.

Sengketa Pilkada 2018

Jika tak dilakukan pergantian Ketua MK, publik khawatir citra dan wibawa MK akan dipertanyakan saat menangani sengketa-sengketa perkara Pilkada 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019. Ini diingatkan Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Veri Junaidi. Dia memperkirakan MK akan menghadapi tantangan berat dalam Pilkada Serentak 2018. Tantangan tersebut berupa sengketa perselisihan hasil pilkada yang harus diselesaikan di MK.

Veri menyebutkan data bahwa terjadi peningkatan persentase sengketa pilkada yang dilaporkan ke MK pada tahun 2015 dan 2017. Pada 2015, dari 264 daerah yang menggelar pilkada serentak, jumlah perkara sengketa pilkada yang diajukan ke MK sebanyak 152 perkara (57,5 persen). Pada pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, jumlah perkara sengketa pilkada yang masuk ke MK sebanyak 60 perkara (59 persen).

"Pada pilkada serentak tahun 2018 tercatat ada 171 daerah menggelar pilkada serentak. Dengan beberapa indikator, kami memprediksi sangat mungkin akan terjadi peningkatan persentase perselisihan hasil pilkada di MK," ujar Veri dalam sebuah diskusi di kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (3/1).

Dia menjabarkan ada dua indikator yang menjadi dasar prediksi peningkatan persentase jumlah perkara sengketa pilkada di MK. Pertama, mengenai ambang batas selisih perolehan suara yang menjadi penentu apakah sebuah perkara bisa diproses atau dihentikan.

Pada Pilkada 2015, ketika awal pemberlakuan ambang batas tersebut, jumlah perkara yang masuk ke MK mencapai 57,5 persen dari total daerah yang menggelar pilkada serentak. Sedangkan pada Pilkada 2017, meskipun ada sejumlah pengecualian untuk beberapa kasus, namun persentase perkara yang masuk naik menjadi 59 persen dari total daerah yang menggelar pilkada serentak. (zak)


Bagikan :
SELANJUTNYA
BERITA TERKINI
Lifestyle 23 Jam lalu

6 Tipe Cowok yang Tak Suka Selingkuh. Pencinta Musik Metal Salah Satunya

Bernas.id – Kesetiaan seorang cowok pada pacarnya memang tergantung dari karakter pribadinya. Sejumlah peneliti ternyata sudah mencari tahu karakter cowok seperti apa yang berkarakter setia. Coba dicek, kalau kamu termasuk salah sa ...

Nasional 23 Jam lalu

Panglima TNI: Pesta Demokrasi Diramaikan Rakyat

MALANG, Bernas.id - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan netralitas lembaganya dalam Pilkada Serentak 2018. Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin di daerah. TNI, katanya, adalah salah satu lembaga yang b ...

Regional 23 Jam lalu

Asyik! Bandara Adi Soemarmo Tambah Penerbangan Solo-Korea Selatan

BOYOLALI, Bernas.id - PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta di Boyolali, Jawa Tengah akan membuka rute penerbangan baru tujuan Solo- Korea Selatan. Pihak Bandara Adi Seomarmo pun akan berkoordinasi dengan DPD Asosia ...

Bola 23 Jam lalu

Pemain Keroyok Wasit, Polisi Bertameng Masuk ke Lapangan

Bernas.id – Jika Eropa memiliki Liga Champions sebagai kompetisi antarklub tertingginya, maka Amerika Selatan punya Copa Libertadores. Jadi bukan hal yang mengherankan jika lantas klub-klub yang bermain di Copa Libertadores senantiasa ...

Internasional 23 Jam lalu

Rakyat Venezuela Alami Penurunan Berat Badan Akibat Krisis

Bernas.id – Rakyat Venezuela harus menjadi tumbal atas krisis ekonomi yang membelit negaranya. Reuters mengabarkan kalau pada tahun lalu, rakyat Venezuela rata-rata kehilangan 11 kilogram berat badannya. Sebanyak 90 persen rakyat Vene ...

Nasional 23 Jam lalu

Penyelundupan 5 Ton Sabu, Bamsoet: Usut Sindikat Narkoba Sampai Tuntus

JAKARTA, Bernas.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan upaya penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia dalam jumlah besar dan berkali-kali sangat mengkhawatirkan. Ia pun meminta polisi mengusut penyel ...

Kesehatan 23 Jam lalu

Ngeri! Tumor Otak Ini Ukurannya Sebesar Buah Kelapa

Bernas.id – Santlal Pal adalah seorang pria dari negara bagian Uttar Pradesh, India utara. Selama tiga tahun terakhir, pria ini harus hidup dengan kondisi yang sungguh menyulitkan hidupnya. Bagian belakang kepala Pal ditumbuhi oleh tu ...

Inspirasi 1 Hari lalu

Lebaran Bukan Hanya Soal Mudik, Warna pun Perlu Dipercantik

Bernas.id - Idul Fitri, atau dalam bahasa Jawa sering dikenal dengan istilah lebaran adalah momen penting yang ditunggu banyak orang. Menurut filosofi, lebaran mengandung empat arti utama, yakni lebar, lebur, luber dan labur. Lebar art ...

Nasional 1 Hari lalu

Menhub Siapkan Program Mudik Gratis Lebaran Via Tol Laut

PONTIANAK, Bernas.id – Kementerian Perhubungan akan menyelenggarakan mudik gratis pada puncak arus mudik Lebaran 2018. Wacana itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pengerjaan kapal perintis tol laut ...

Teknologi 1 Hari lalu

Twitter Luncurkan Aturan Baru untuk Perbaiki Kualitas Trending Topic

Bernas.id – Twitter kembali melakukan perubahan terkait mekanisme pengiriman pesannya. Raksasa media sosial tersebut pada hari Rabu (21/2/2018) menyatakan kalau pengguna Twitter sekarang tidak bisa lagi memposting ulang (retweet) pesa ...

Nasional 1 Hari lalu

Hari Ini, Mediasi Kedua PBB dan KPU

JAKARTA, Bernas.id – Bawasli kembali menggelar mediasi antara Partai Bulan Bintang (PBB) denga Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (24/2/18). Sebelumnya, keduanya sudah melakukan mediasi pertama, Jumat (23/2/18) tetapi gagal mencapai k ...

Film 1 Hari lalu

Dua Film Ini Bakal Wakili Indonesia di Osaka Asian Film Festival 2018

Bernas.id – Masih ingat kisah asmara antara Lala dan Yuda dalam film Posesif? Atau kisah Lucy dan Edy dalam film Pai Kau? Ada kabar dari kedua film tersebut. Keduanya bakal mewakili Indonesia di Osaka Asian Film Festival (OAFF) 2018. ...

Internet Marketing 1 Hari lalu

Mengambil Keuntungan dari Internet Indonesia

Bernas.id - Menarik membaca data yang baru saja dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengenai penggunaan Internet di Indonesia sepanjang tahun 2017. Data terbaru menunjukkan angka 143,26 juta pengguna Inte ...

Nasional 1 Hari lalu

Yusril Ihza: Kenapa PBB Terus Dizalimi KPU?

JAKARTA, Bernas.id - Mediasi antara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait peserta pemilu 2019 gagal. Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra menyampaikan sebenarnya dirinya ingin menyelesaikan sengketa dengan damai. M ...

Nasional 1 Hari lalu

PDIP Dukung Jokowi di Pilpres 2019, #T3tapJokowi Menggema di Twitter

JAKARTA, Bernas.id - PDI Perjuangan telah menetapkan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024 dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III. Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerjanya ke Bali memang menyempatkan untuk hadir dalam ...

Nasional 1 Hari lalu

Ketua DPR Minta Kemensos Salurkan Dana Bantuan Bencana Alam Jateng

JAKARTA, Bernas.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta Kementerian Sosial segera memberikan bantuan bagi warga yang terkena bencana alam di Jawa Tengah. Ada dua kabupaten yang mengalami tanah longsor, yakni Brebes ...

Nasional 2 Hari lalu

Wiranto: Serangan ke Pemuka Agama Picu Isu SARA di Tahun Politik

JAKARTA, Bernas.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku penyerangan tokoh agama. Pihaknya meminta agar aparat keamanan m ...

Nasional 2 Hari lalu

Wakil Ketua DPR: Kalau Pemerintah Kurang Sreg UU MD3, Keluarkan Perppu

JAKARTA, Bernas.id – Presiden Joko Widodo belum juga menandatangani revisi UU MD3 yang disahkan DPR dalam sidang paripurna. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyampaikan Presiden seharusnya mengeluarkan Perppu jika tidak setuju dengan ...

Lifestyle 2 Hari lalu

Sebelum Bekerja dengan Generasi Z, Pahami Dulu 7 Karakter Ini!

Bernas.id – Generasi Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1995 – 2012. Ramai orang membicarakan generasi yang lahir ketika teknologi semakin berkembang ini. Ada banyak perbedaan mereka dengan generasi yang sudah lebih dulu dewa ...

Inspirasi 2 Hari lalu

Rahasia: Jenis Investasi yang Menjanjikan Ini Patut Menjadi Pertimbangan Anda!

Bernas.id - Investasi menurut Haming dan Basalamah adalah pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva real (tanah, rumah, mobil, dan lain-lain) maupun aktiva keuangan, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besa ...

Kesehatan 2 Hari lalu

Enam Makanan dan Minuman Ini Kesukaan Rasulullah, Nomor 6 Mengejutkan

Bernas.id - Rasulullah Muhammad SAW adalah teladan sepanjang zaman. Kita bisa mencontoh beliau dalam banyak hal seperti dalam urusan akidah, ekonomi, politik, hukum luar negeri sampai soal makanan dan minuman. Syarat makanan dan minuman ...

Nasional 2 Hari lalu

Numerologi Partai Politik: Bukan Penentu Kemenangan Pemilu 2019

Bernas.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan nomor urut dari 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh yang lolos verifikasi dan akan berlaga di Pemilu 2019 nanti. Masing-masing partai politik pun dengan bersem ...

Nasional 2 Hari lalu

Menko Polhukam Batalkan Pj Gubernur dari Kalangan Pati Polri

JAKARTA, Bernas.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah membatalkan usulan penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari perwira tinggi Polri. "Untuk Jabar dan Sumut set ...

Nasional 2 Hari lalu

Meski Jadi Tahanan KPK, Cagub Lampung Sempat Kampanye

JAKARTA, Bernas.id - Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (23/2/18). Calon gubernur Lampung itu masih menyempatkan diri berkampanye meski sudah berstat ...

Nasional 2 Hari lalu

Presiden Tak Teken UU MD3, Zulkifli Hasan: Tak Ada yang Dilanggar

JAKARTA, Bernas.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mau menandatangani UU MD3. Menurutnya, penolakan terhadap UU itu seharusnya dilakukan sejak masih dalam pembah ...

Nasional 2 Hari lalu

Anies Tolak Jembatani Kepulangan Rizieq. Alumni: Ini Pengkhianatan

JAKARTA, Bernas.id - Salah satu pendiri Presidium Alumni 212 Faizal Assegaff menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengkhianati ulama dan elemen Alumni 212. Alasannya, Anies enggan membantu Rizieq Shihab pulang ke Tanah Air ...

Nasional 2 Hari lalu

Novel Baswedan: Saya Ikhlas, Cuma Kepentingan Negara Harus Diungkap

JAKARTA, Bernas.id – Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku ikhlas dengan teror siraman air keras ke wajahnya. Meski demikian, pihaknya berharap kasus teror itu bisa terungkap demi kepentingan bangsa dan negara. "Pada dasa ...

Otomotif 2 Hari lalu

Cukup Rp 100 Ribu, Pengemudi Taksi Online dan Konvensional Bisa Dapatkan SIM

PONTIANAK, Bernas.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan akan memberikan kemudahan bagi pelaku transportasi online agar memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pemerintah. Kemenhub akan mengadakan program pemb ...

Nasional 2 Hari lalu

Jangan Pilih Koruptor

Bernas.id - Demikian juga halnya dengan masyarakat Subang. Jangan sampai memilih orang yang tercela sebagai pemimpin. Apalagi orang yang suka mencuri uang rakyat, alias koruptor. Seperti Calon Bupati Subang, misalnya. Dia tertangk ...

Selebritas 2 Hari lalu

Pernah Ditawari Narkoba, Ini Pengakuan Irish Bella

JAKARTA, Bernas.id – Artis peran Irish Bella mengakui pernah mendapat ajakan memakai narkoba. Narkoba membuat para artis Indonesia malah terkurung dalam sel. Belakangan, beberapa artis seperti Roro Fitria, Jennifer Dunn,  juga te ...

Ekonomi Bisnis 2 Hari lalu

Terbitkan Sukuk Ritel SR-010, Pemerintah Tetapkan Tingkat Imbalan 5,9% per Tahun

Jakarta, Bernas.id – Tingkat imbal hasil Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 ditetapkan pemerintah sebesar 5,9% per tahun. Tingkat imbalan itu bersifat tetap (fixed) dan pembayarannya dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran pert ...

Ekonomi Bisnis 2 Hari lalu

Sandy Permadi Gantikan Frasetya Hutabarat sebagai Direktur Keuangan Blue Bird

Jakarta, Bernas.id – Pemegang saham PT Blue Bird Tbk (BIRD) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (23/02/2018) menyetujui pengangkatan Sandy Permadi menjadi Direktur Keuangan perseroan yang baru menggantikan F ...

Regional 2 Hari lalu

Kementerian PUPR Prioritaskan 2 Proyek Ini di Asmat

ASMAT, Bernas.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pembangunan jalan untuk konektivitas tiap daerah di Papua serta pembangunan akses air bersih. "Kementerian PUPR khususnya untuk Papua program ...

Nasional 2 Hari lalu

Jokowi: Bali, Provinsi Pertama yang Semuanya Pegang Sertifikat

TABANAN, Bernas.id – Presiden Joko Widodo mengungkapkan tahun depan, Bali merupakan provinsi pertama yang semua warganya menerima sertifikat tanah. Hal ini disampaikan saat Presiden Joko Widodo membagikan tanah di Kabupaten Tabanan, B ...

Selebritas 2 Hari lalu

Bukan "Lifestyle", Selebriti Deklarasikan Pemberantasan Narkoba

JAKARTA, Bernas.id – Belakangan marak selebriti Tanah Air ditangkap polisi karena perkara narkoba. Bahkan polisi bakal mencari dan menangkap puluhan artis yang sudah memanfaatkan narkoba. Jajaran artis, manajemen, dan pro ...

Ekonomi Bisnis 2 Hari lalu

Indeks Harga Saham Gabungan Diperkirakan Bervariasi di Kisaran 6.562-6.628

Jakarta, Bernas.id – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bervariasi pada perdagangan Jumat (23/02/2018) setelah mengalami penurunan di perdagangan pada satu hari sebelumnya. Kisaran pergerakannya berada di posisi ...

Ekonomi Bisnis 2 Hari lalu

Sektor Aneka Industri Angkat Indeks Harga Saham ke Posisi 6.608 di Sesi Awal Perdagangan

Jakarta, Bernas.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka pada posisi 6.608 di sesi pertama perdagangan Jumat (23/02/2018), lebih tinggi 0,23% atau 15 poin dibandingkan posisi pada akhir perdagangan seh ...

Internasional 2 Hari lalu

Nelayan di Danau Jepang Nyaris Tertimpa Tangki Bahan Bakar Pesawat AS

Bernas.id – Pesawat militer AS kembali menjadi sumber sorotan negatif di Jepang. ABC News mengabarkan kalau pesawat jet F-16 milik AS menjatuhkan dua tangki bahan bakarnya ke Danau Ogawara di Jepang utara pada hari Selasa (20/2/2018). ...

Internasional 2 Hari lalu

Pria Ini Kehilangan Bitcoin Senilai Milyaran Rupiah Usai Dikeroyok

Bernas.id – Bitcoin memang merupakan mata uang yang sifatnya virtual alias hanya dapat digunakan di dunia maya. Namun tindak kejahatan yang menargetkan bitcoin juga dapat menimpa pemilik bitcoin di dunia nyata. AFP mengabarkan kala ...

Internasional 2 Hari lalu

Demi Atasi Penembakan di Sekolah, Trump Ingin Bekali Guru dengan Senjata Api

Bernas.id – Solusi yang cukup nyeleneh diusulkan oleh Donald Trump untuk mengatasi tragedi penembakan di sekolah. BBC mengabarkan kalau presiden AS tersebut ingin mempersenjatai para guru dengan senjata api. “Jika anda memili ...

Internasional 2 Hari lalu

Foto Bangkai Paus yang Dicoret-coret Timbulkan Pro dan Kontra

Bernas.id – Sebuah objek raksasa terlihat teronggok di tepi pantai Punta Arenas, Chili. Objek tersebut kemudian diketahui sebagai bangkai paus biru sepanjang 20 m. Tidak ada luka fisik yang terlihat pada badan paus, sehingga hewan ini ...

Nasional 2 Hari lalu

Sutiyoso: Aksi Penyerangan Tokoh Agama Ada Tujuannya

JAKARTA, Bernas.id – Penyerangan orang gila kepada tokoh agama sudah berulang kali terjadi. Sutiyoso yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tak membantah keterkaitan teror terjadi saat tahun politik. "Ya, su ...

Seni Budaya 2 Hari lalu

Horor! Mumi Ini Ekspresi Wajahnya Seperti Sedang Berteriak

Bernas.id – Mumi ini jika dilihat secara sepintas sungguh menyeramkan. Bagaimana tidak, mulutnya terlihat menganga seolah-olah sedang berteriak kesakitan. Namun selain wajahnya yang terkesan penuh penderitaan tersebut, ternyata tersim ...

Internasional 2 Hari lalu

Asyik, Rakyat Singapura Bakal Terima Bonus Uang dari Pemerintah

Bernas.id – Di saat banyak negara dilanda masalah keterbatasan anggaran, hal sebaliknya justru dialami oleh Singapura. TODAYonline mengabarkan kalau setiap warga Singapura yang sudah berusia 21 tahun ke atas bakal menerima bantuan uan ...

Seni Budaya 2 Hari lalu

Gara-Gara Jempol, Hubungan Lembaga AS dan Tiongkok Memanas

Bernas.id – Barang yang dipinjamkan selayaknya dikembalikan dalam kondisi utuh. Sayangnya hal tersebut tidak terjadi untuk kasus yang satu ini. South China Morning Post mengabarkan kalau pusat kebudayaan yang bermarkas di Tiongkok ten ...

Ekonomi Bisnis 2 Hari lalu

Masuk Kategori UMA, Harga dan Transaksi AGRS Kini Dipantau Ketat BEI

Jakarta, Bernas.id – Bursa Efek Indonesia saat ini sedang memantau perkembangan harga dan kegiatan transaksi saham PT Bank Agris Tbk (AGRS). Pasalnya, saham perbankan tersebut saat ini sedang mengalami peningkatan harga dan aktivitas ...

Ekonomi Bisnis 2 Hari lalu

Kendati Penjualan Naik, Laba 2017 Fajar Surya Wisesa Hampir Terpangkas 25%

Jakarta, Bernas.id – Laba bersih PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW), produsen kemasan kertas yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) turun 24,82% menjadi Rp580,85 miliar pada 2017 dibandingkan sebesar Rp772,57 miliar pada 2 ...

Ekonomi Bisnis 2 Hari lalu

Garuda Indonesia Surprise Deal Diharapkan Pacu Pendapatan Bisnis Digital GIAA Hingga Rp3,3 Triliun Tahun ini

Jakarta, Bernas.id – Pendapatan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dari bisnis digital ditargetkan mencapai US$242,4 juta atau setara Rp3,3 triliun pada 2018. Itu artinya, pendapatan tersebut ditargetkan tumbuh 8,3% dibandingkan pada tahu ...

Gadget 2 Hari lalu

Xiaomi Merilis Pencetak Foto Portable yang Harganya Tak Habis Pikir

Bernas.id – Setelah beberapa waktu lalu merilis TV Android seluas meja guru dengan harga yang murah, kini Xiaomi kembali mengagetkan jagat internet dengan merilis produk yang belum pernah mereka keluarkan. XPRINT Pocket AR Photo Pr ...

Ekonomi Bisnis 3 Hari lalu

Sektor Aneka Industri Pangkas Indeks Harga Saham Gabungan ke 6.593 di Sesi Penutupan

Jakarta, Bernas.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup turun 0,76% atau 51 poin ke posisi 6.593 pada akhir perdagangan Kamis (22/02/2018) dibandingkan posisi pada akhir perdagangan satu hari sebelum ...