Menangkap Koruptor Mengapa Mesti Ditunda?


14 Maret 2018

Ilustrasi. (Sumber foto: Tim Grafis Bernas)


Bernas.id - Pernyataan Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), pada hari Senin (12/3) bahwa KPK harus menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang sedang berlaga di Pilkada 2018 hingga usai, menuai protes di kalangan para penggiat anti korupsi. Mengapa seorang Meko Polhukam dapat berkesimpulan demikian? Apakah pernyataan Wiranto tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha untuk menghalang-halangi penegakan hukum. Khususnya penegakan hukum untuk kasus korupsi?

“Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dalam menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelenggara minta ditunda dulu lah ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Wiranto usai mengadakan rapat koordinator khusus (Rakorsus) Pilkada 2018 bersama Menteri DalamNnegeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua Bawaslu, dan Ketua KPU. “Tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelenggara pemilu ditunda dulu lah,” lanjut Wiranto.

Baca juga Jokowi: Beri Hukuman Berat Kepada Koruptor, Bandar Narkoba, Teroris

Sebelumnya kita juga sempat dihebohkan oleh kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Polri, Kejaksaan yang juga masih berkaitan dengan masalah korupsi. Nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani oleh Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Badan Reserse Kriminal Polri, dalam salah satu butirnya dinyatakan, bahwa kepala daerah yang disangka korupsi, diberi waktu maksimal 60 hari untuk mengembalikan uang kerugian negara sejak menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dengan adanya pengembalian uang yang dikorupsi tersebut, maka kepolisian dan kejaksaan tidak akan melakukan penyelidikan.

Bagaimana mungkin butir kesepakatan itu bisa muncul sementara polisi dan kejaksaan tidak mungkin tidak mengetahui UU Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam salah satu pasalnya mengatakan bahwa pengembalian uang korupsi tidak akan menghapus tindak pidananya. Itulah sebabnya KPK tetap mengajukan para pelaku korupsi ke pengadilan meskipun dia telah mengembalikan uang yang dikorupsinya. Tapi mengapa isi nota kesepahaman tersebut bisa bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi?

Baca juga Pilkada 2018: Selamat Datang Koruptor

Karena adanya adanya nota kesepahaman tersebut tidak tertutup kemungkinan akan mendorong aparatur sipil negara untuk lebih berani melakukan korupsi, dengan pertimbangan kalaupun nantinya tertangkap, dengan mengembalikan uang maka tidak akan diproses secara hukum.

Kedua hal di atas tentu sangat mengherankan kita. Bukannya pemerintah memberikan peringatan keras kepada aparat penyelenggara negara agar tidak berbuat lancung, eh malah meminta penundaan untuk dijadikan tersangka dan memberikan peluang untuk berbuat korupsi.

Adakah keterkaitan antara kesepakatan Kementerian Dalam Negeri-Polri-Kejaksaan Agung dengan pernyataan Wiranto selaku Menko Polhukam?

Baca juga 4 Koruptor Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin. Ini Daftarnya

Padahal kita tau, KPK sedang giat-giatnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada oknum aparat negara yang disangka melakukan perbuatan rasuah tersebut. Lihat saja, hingga hari ini selama 2018, KPK tidak kurang sudah mencokok lima kepala daerah (Bupati Jombang: Nyono Suharli, Bupati Ngada: Marianus Sae, Bupati Subang: Imas Aryumningsih, Mustafa: Bupati Lampung Tengah, dan Asrun: Cagub Sulawesi Tenggara beserta dengan anaknya Adriatma Dwi Putra yang menjabat sebagai Bupati Kendari) karena disangka telah melakukan perbuatan lancung dan sangat tidak terpuji tersebut. Mereka semua itu sedang mengikuti Pilkada 2018.

Terkait dengan peristiwa di atas, UU Pemilu tetap membolehkan mereka yang sudah ditangkap oleh KPK tersebut untuk tetap ikut dalam kontestasi Pilkada. Sebab jika mengundurkan diri, maka sanksi pidana dari KPU akan menanti. Dengan peraturan ini saja sebenarnya kita sudah miris. Mengapa peraturan seperti ini bisa lolos? Bayangkan kita menyodorkan seseorang yang sudah menjadi tersangka sebagai pemimpin kepada pemilih. Bukankah ini sesuatu yang konyol? Sementara pemilih kita, terutama yang berada di daerah sangat rentan terhadap suap. Dengan demikian, seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka bisa saja memenangkan kontestasi pada pilkada, karena menggunakan politik uang. 

Baca juga Marak OTT KPK Paslon Pilkada, Mendagri Minta KPK Tetap Kedepankan Hal Ini

Mengingat kondisi di atas, sebaiknya KPK tidak memperhatikan saran dan permintaan Menko Polhukam di atas. ICW dalam rilisnya kemarin sore menekankan bahwa: pernyataan tersebut (Wiranto-red) sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjdikan proses demokrasi (Pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan yang bersih. Sebab Pilkada sesungguhnya menjadi ajang bagi masyarakat  guna memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Manakala kontestan Pilkada tersebut orang yang bermasalah-seperti terindikasi korupsi-maka seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih. Jika pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi, maka pernyataan tersebut harus dihindari.

ICW juga  menegaskan: permintaan dan usulan ini dapat dimaknai sebagai upaya tidak langsung  untuk mengintervensi proses hukum. Padahal pemerintah seharusnya dapat membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh dintervensi oleh siapapun. Sebaliknya pemerintah juga tidak boleh ragu, bahwa proses hukum yang dijalankan oleh KPK tidak akan menghentikan proses politik.

Selain itu, ICW juga mengingatkan KPK agar dalam menentukan calon kepala daerah sebagai tersangka harus dilakukan dengan prudent. Jika memang sudah memiliki dua alat bukti yang kuat, maka segera ditetapkan sebagai tersangka.

Baca  juga Paslon Petahana Pilkada Terkena OTT KPK, Ini Pendapat Ketua ICMI

KPK sendiri juga berpendapat bahwa usulan dan saran dari Menko Polhukam tersebut tidak akan dituruti. KPK akan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. KPK tetap akan melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka jika ditemukan dua alat bukti yang kuat. Saut Situmorang, Wakli Ketua KPK justru mengingatkan pemerintah agar membuat Perppu untuk calon kepala daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. “Lebih elegan jika pemerintah membuat Perppu untuk penggantian calon kepala daerah yang tersangkut masalah pidana dibanding meminta untuk menunda proses hukum yang sudah memiliki bukti yang cukup,” jelas Saut.(RT)


SPP Mulai 200rb! Jadilah Bagian dari Kisah Suksesnya! Sejuta Sarjana Pengusaha Untuk Merah Putih
https://bernas.info/SejutaPengusahaSarjana

WA Group 34 Propinsi #ViralDesa https://bernas.info/WAgroup34propinsi


Bagikan :


Info : Komentar bukan tanggung jawab Redaksi.
SELANJUTNYA
BERITA TERKINI
Daerah

Ibu Ini Rela Pisah dengan Suaminya Demi Membela Airin Rachmi Diani

JAKARTA, BERNAS.ID - Yatmi (56), warga Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan pernah ditinggal pergi suaminya gara-gara mendukung pencalonan Airin Rachmi Diani id Pilkada Wali Kota Tangsel pada 2011 silam. Hal itu diceritakan saat d ...

Hukum dan Kriminal

RUU Cipta Kerja Terus Dibahas, Izin Lingkungan Dihapus, Akses Partisipasi dan Keadilan Masyarakat Direduksi

JAKARTA, BERNAS.ID - Panitia Kerja Pembahasan RUU Cipta Kerja DPR RI melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada K ...

Politik

Komentari Pidato Tahunan Jokowi, Mardani: Rakyat Butuh Aksi Cepat Tanggap!

JAKARTA, BERNAS.ID – Inisiator gerakan Kami Oposisi, Mardani Ali Sera kritisi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2020. Ia mengatakan Pidatonya baik tapi belum ada aksi nyata yang cepat tanggap untuk melakukan peru ...

Politik

Sidang Tahunan MPR RI (2) Bamsoet Apresiasi Lembaga Negara Serahkan Laporan Kinerja ke MPR RI

JAKARTA, BERNAS.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi lembaga tinggi negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ketua Komisi Yudisial (KY), yang telah membe ...

Politik

Sidang Tahunan MPR RI (1) Ketua MPR Ingatkan Dampak Ekonomi Akibat Virus Corona

JAKARTA, BERNAS.ID - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat buruk sekali. Pemulihan ekonomi akan lambat dan krisis akan bertahan lama terutama mempengaruhi golongan masyarakat yang paling ...

DIY

Melonjak! DIY Laporkan 35 Kasus Konfirmasi Covid-19

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami lonjakan. Satgas Penanganan Covid-19 DIY melaporkan ada penambahan 35 pasien positif Covid-19. Sehingga jumlah keseluruhannya menja ...

DIY

Tolak Omnibus Law, BEM DIY Sambangi Kantor Gubernur dan Gelar Aksi Demonstrasi Serentak

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Guna memperjuangkan penolakan omnibus law dan komersialisasi Pendidikan, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY beraudiensi dengan Pemerintah Daerah DIY, di Kantor Gube ...

Politik

Tukang Kritik Diberi Bintang Jasa, Anis Matta: Kita Harus Belajar Pisahkan Kehidupan Bernegara dan Berpolitik

JAKARTA, BERNAS.ID - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Muhammad Anis Matta menyampaikan, ucapan selamat secara khusus kepada Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dan Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ya ...

Politik

53 Tokoh Dapat Anugerah Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden Jokowi

JAKARTA, BERNAS.ID - Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 53 orang penerima dalam upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke ...

Hukum dan Kriminal

Sopir Serabutan Cekoki Sopir Rental Kopi Kecubung, Lalu Dirampok

SLEMAN, BERNAS.ID - Nasib sial menimpa Yusak, seorang sopir mobil rental jenis Alphard dari PT Griya Damai Kita. Ia menjadi korban tipu daya kliennya sendiri, Albert (33), warga Semarang, Jawa Tengah yang mengaku Bos Kontraktor, tapi hanya ...

Hukum dan Kriminal

Lelaki Bergolok Diringkus Polsek Wirobrajan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Seorang pria bernama Arfi Nugroho alias Wowo (26), warga Pakuncen, Wirobrajan, Jogja terpaksa diringkus jajaran Satreskrim Polsek Wirobrajan. Sebab pria yang kebetulan berprofesi sebagai tukang gali kubur i ...

Olahraga

PSS Target 5 Besar Musim Ini, 2023 Juara Liga 1

SLEMAN, BERNAS.ID - Liga 1 musim 2020 di tengah pandemi COVID-19 akan berlangsung pada 1 Oktober 2020 hingga 28 Februari 2021. Manajemen PT PSS Sleman menyebut telah menyiapkan sejumlah persiapan dan target.  Direktur Utama PT PSS S ...

Ekonomi

Mendag Dorong Konsumsi Dalam Negeri Agar Ekonomi Kembali Berdenyut

JAKARTA, BERNAS.ID - Pandemi Covid-18 membuat konsumsi rumah tangga tercatat hanya tumbuh 2,84 persen yoy di kuartal I-2020. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhannya menurun dari pertumbuhan di kuartal I-2019 yang menca ...

Wacana

Kampus Merdeka, Berpikir Merdeka

Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi perguruan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Ada empat kebijakan terkait Merdeka ...

Sintesa

Teknologi Modern dan Asas Kesederhanaan di Desa

Oleh:  Prof. Sudjarwadi Pertemuan Situtena dengan sahabat mudanya minggu lalu memperkokoh keingintahuannya tentang dinamika perubahan gaya hidup setelah terjadinya pandemi Covid-19 dan sekaligus keinginan mengajak teman-teman di des ...

Pariwisata

Sektor Pariwisata Bali Mulai Bangkit Lagi

BALI, BERNAS.ID - Sektor pariwisata di Bali yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19, kini mulai bangkit lagi. Terlebih dengan telah dibukanya akses wisatawan domestik ke Bali, sejak 31 Juli 2020. "Sejak dibuka, sudah mulai rama ...

Ekonomi

Situasi Pandemi, Pedagang Diimbau Maksimalkan Teknologi untuk Survive

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Wakil Walikota Jogja Heroe Poerwadi menghimbau masyarakat Jogja terutama pedagang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan transaksi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hal tersebut disampaikan He ...

Nasional

Menpan RB : Seleksi CPNS 2020 Ditiadakan, Tahun Depan Diperketat

JAKARTA, BERNAS.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, kalau seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2020 ditiadakan, sementara 2021 akan diperketat. ...

DIY

Pedagang Jamu Pun Harus Disertifikasi dan Mampu Jualan Online

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan stikerisasi dan penyerahan sertifikat keikutsertaan dalam bimtek kepada 30 usaha jamu gendong di DIY, Rabu (12/8/2020) di salah satu hotel di Kota Jogja. Kegiatan i ...

DIY

Pilkades Sleman E-voting Ditunda Lagi Hingga Pilkada Usai

SLEMAN, BERNAS.ID - Rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara e-voting se-Kabupaten Sleman akhir Agustus nanti ditunda lagi. Hal tersebut dipertegas dengan turunnya Surat Edaran Mendagri No.141/- 4528/SJ tertanggal 10 Agustus 2020 ten ...

DIY

Sultan Tidak Larang Masyarakat Adakan Tirakatan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Beberapa hari lagi bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan RI atau yang kerap disebut Agustusan. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X berpesan kepada masyarakat yang memperingatinya agar tetap mematuhi protokol keseha ...

DIY

Terkait Benda Diduga Bom, Rektor UNY Akan Perbanyak CCTV

SLEMAN, BERNAS.ID- Merespon dugaan ditemukannya benda diduga bom, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sutrisna Wibawa mengimbau masyarakat, khususnya masyarakat kampus dan aktivis masjid kampus agar tetap tenang. Sebelumnya, takm ...

Hukum dan Kriminal

Disinyalir Bom dengan Tulisan Bernada Terorisme di UNY, Ini Penjelasan Polisi

SLEMAN, BERNAS.ID- Geger ditemukan benda mencurigakan diduga bom di salah satu kompleks kampus UNY, tepatnya di loker nomor 108 Masjid Kampus Al Mujahidin. Dalam benda mencurigakan yang terbungkus plastik kresek hitam itu terdapat rangkaian ...

DIY

Protokol Kesehatan Ketat untuk Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning

JAKARTA, BERNAS.ID - Penyesuaian SKB Empat Menteri memberikan penyesuaian bagi daerah di zona kuning untuk membuka kembali satuan pendidikan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, Ainun Na’im dalam pertemuan telekonferensi mengung ...

DIY

Inilah Bakal Calon Wakil Bupati yang Dampingi Danang Wicaksana dalam Pilkada Sleman

SLEMAN, BERNAS.ID- Akhirnya terjawab sudah siapa bakal calon wakil bupati yang akan mendampingi Danang Wicaksana Sulistyawan (DWS) dalam Pilkada Sleman, DIY. Sebagaimana disampaikan 'sumber yang dapat dipercaya' kepada bernas.i ...

Pendidikan

Tak Hanya Riset dan Inovasi Iptek, Mendikbud Tuntut Kampus Hasilkan Dua Hal Ini

JAKARTA, BERNAS.ID - Bicara tentang teknologi, di dalamnya tidak hanya terkandung aktivitas riset dan inovasi, tetapi juga menjadi tempat manusia-manusia berkreasi dalam mengeksplorasi batas pengetahuan untuk menghasilkan temuan-temuan baru ...

Nasional

KBRI Fasilitasi Kepulangan 147 WNI Melalui Penerbangan Khusus

BANDAR SERI BEGAWAN, BERNAS.ID - Pada hari Minggu, 9 Agustus 2020, KBRI Bandar Seri Begawan kembali memfasilitasi kepulangan WNI/PMI (Pekerja Migran Indonesia) melalui penerbangan khusus ke-7. Kali ini, sebanyak 147 WNI/PMI yang kembali dar ...

DIY

Inilah Peran BAZNAS DIY untuk Memulihkan Perekonomian di Masa Pandemi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2020 setelah adanya pandemi Covid-19 angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dari awalnya 11,7% pada tahun 2019 menjadi 12,28%. Karena ...

DIY

Selain Lokasi TPS Jauh, Bawaslu Sleman Juga Dapatkan 165 Data Pemilih Bermasalah

SLEMAN, BERNAS.ID - Sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020,  Bawaslu Kabupaten Sleman melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap kualitas form A-KWK (daftar pemilih) untuk Pemilihan Bupati dan W ...

DIY

Akhirnya DIY Laporkan Kasus Konfirmasi di Bawah 10 dan Pasien Sembuh 18 Orang

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Dilaporkan ada tambahan kasus konfirmasi di bawah 10 kasus tepatnya 8 kasus baru, Minggu (9/8/2020). Berdasarkan hasil pemerik ...

Ekonomi

Pengamat : Pemerintah Jangan Meniru Cara AS dan China Atasi Resesi Ekonomi, Indonesia Bisa Kolaps

JAKARTA, BERNAS.ID - Pandemi Covid-19 saat ini telah menyebabkan krisis global berlarut di dunia, termasuk di Indonesia sehingga menimbulkan jurang resesi ekonomi. Berbagai negara menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan ketahanan eko ...

Wiradesa Seri 2

Balada Manusia yang Meneteskan Air Mata untuk Bangsanya

Bernas.id - Hormat setinggi-tingginya untuk Darpo, Karta, dan Bapa Biyung Mbah Soma.   Setiap kali bulan Agustus datang, ketika para pamong Desa Kedung Pingit memerintahkan semua warga memasang bendera Merah Putih di depan rumah, ...

DIY

KSPSI Menilai Program Bantuan Pekerja Rp 600 Ribu Diskriminatif

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Komite Penanganan Covid-19 nasional merencanakan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai total Rp 600.000 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta dengan sejumlah persyaratan, yang bertujuan untuk pemuliha ...

Pendidikan

Pemerintah Umumkan Penyesuaian Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

JAKARTA, BERNAS.ID - Mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, berbagai masukan dari para ahli dan organisasi serta mempertimbangkan evaluasi implementasi SKB Empat Menteri, Pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama Empat Menteri te ...

DIY

Peralatan Penunjang Parkir Progresif di Jogja Dikaji

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terus melakukan kajian mengenai peralatan pendukung yang dinilai paling tepat digunakan guna menunjang pemberlakuan tarif parkir progresif di sejumlah ruas jalan dan di tempat khusus ...

Lifestyle

Idola Baru Anak Muda Indonesia, UN1TY

Pernah menjadi trending musik, banyaknya boy group di Indonesia perlahan mulai menghilang. Setelah lama tak terdengar, istilah boy group di Indonesia kembali  dimunculkan dengan hadirnya sebuah grup dengan nama UN1TY. Grup yang memi ...

Ekonomi

Peringatan Hari UMKM 2020 ABDSI Selenggarakan Indonesia SME Festival secara Virtual Selama 12 Jam

BERNAS.ID - Tidak hanya Koperasi yang memiliki hari khusus. Saat ini ada juga Hari UMKM atau yang lebih dikenal dengan Hari Nasional UMKM.  Situasi dan kondisi saat ini memang membutuhkan UMKM yang Kuat dan Tangguh, untuk beradaptas ...

DIY

Danang Wicaksana Resmi Maju dalam Pilkada Sleman Diusung Oleh 4 Parpol

BERNAS.ID - Dinamika kontestasi politik dalam Pemilihan kepala daerah di Sleman, DIY semakin menarik dengan munculnya Danang Wicaksana Sulistya (DWS) menjadi bakal calon bupati Sleman selain dua nama yang sudah santer disebut sebelumny ...

Ekonomi

Kemenparekraf Dukung HBDI 2020 Sebagai Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA, BERNAS.ID - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung penyelenggaraan Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) 2020 sebagai momentum pemulihan ekonomi nasional, peningkatan tingkat konsum ...

Pendidikan

Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus

JAKARTA, BERNAS.ID - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi ...

Ekonomi

Sleman Bagikan Masker di Pasar untuk Menjaga Sektor Ekonomi

SLEMAN, BERNAS.ID - Kabupaten Sleman melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membagi-bagikan 1000 masker kepada warga yang sedang berbelanja di Pasar Tanjung dan Pasar Kliwon, Kecamatan Berbah, Sleman, Jumat (8/8/2020). Kegiatan ters ...

DIY

Warga Jogja Diimbau Tak Gelar Malam Tirakatan di Hari Kemerdekaan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Pemerintah Kota Yogyakarta meminta warga setempat untuk tahun ini tidak menggelar acara malam tirakatan sebagai wujud syukur pada peringatanHari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini untuk mencegah penularan Covid-19. ...

DIY

Sultan Ingatkan Wisatawan Berhati-hati di Pantai Selatan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Peristiwa tujuh wisatawan yang terseret arus di Pantai Goa Cemara Kamis (6/8/2020) membuat Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengingatkan wisatawan baik dari dalam maupun luar Jogja agar berhati-hati. Terutama saat ...

DIY

DIY: Pasien Sembuh Capai 497 Orang, Kasus Konfirmasi 819

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Kasus konfirmasi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertambah 18 orang. Sehingga total pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi 819 kasus per Kamis (6/8/2020).  "Hasil pemeriksaa ...

DIY

Sejumlah Persoalan Mengemuka dalam Kunjungan DPD RI di Cangkringan Sleman

SLEMAN, BERNAS.ID - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan sosialisasi lembaga dan penyerapan aspirasi sebagai masukan pada pemerintah pusat di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan pada Kamis (6/8/2020). Rombongan anggota DPD RI dipim ...

DIY

Mobil Dinas Bekas Walikota Jogja HZ Tak Laku Dilelang

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Mobil dinas bekas jabatan yang pernah digunakan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto (HZ) kembali tidak laku saat lelang kendaraan dinas pada tahun anggaran 2020 meski nilai limit untuk kendaraan tersebut sudah diturun ...

DIY

Menteri Teten: Keju Sleman Tidak Kalah dengan Keju Impor

SLEMAN, BERNAS. ID - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki melakukan kunjungan ke Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (6/8/2020). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara kunjungan Menteri Koperasi dan UKM ...

Ekonomi

Pelaku Usaha Mikro Bakal Dapat Bantuan Modal Rp 2,4 Juta

YOGYAKARTA, BERNAS.ID-Pemerintah Pusat tengah menyiapkan program pemulihan ekonomi berupa bantuan sosial produktif senilai Rp2,4 juta untuk 12 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk DIY. Ini khususnya bagi pelaku usah ...

DIY

PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Serahkan Bantuan Kursi Taman ke Pantai Timang

GUNUNGKIDUL, BERNAS.ID - PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menyerahkan bantuan kursi taman untuk objek wisata Pantai Timang di Dusun Danggolo, Kel ...

Nasional

PMI Kirim 1.000 Kantong Darah ke Lebanon, Masyarakat Bisa Berkontribusi

BERNAS.ID - Pemerintah Lebanon meminta bantuan kepada seluruh Palang Merah Internasional, yakni menyediakan darah bagi para korban leadakan di Kota Beirut Lebanon. Palang Merah Indonesia (PMI) pun turut mengambil bagian untuk membantu ...