Menangkap Koruptor Mengapa Mesti Ditunda?


14 Maret 2018

Ilustrasi. (Sumber foto: Tim Grafis Bernas)

Bernas.id - Pernyataan Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), pada hari Senin (12/3) bahwa KPK harus menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang sedang berlaga di Pilkada 2018 hingga usai, menuai protes di kalangan para penggiat anti korupsi. Mengapa seorang Meko Polhukam dapat berkesimpulan demikian? Apakah pernyataan Wiranto tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha untuk menghalang-halangi penegakan hukum. Khususnya penegakan hukum untuk kasus korupsi?

“Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dalam menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelenggara minta ditunda dulu lah ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Wiranto usai mengadakan rapat koordinator khusus (Rakorsus) Pilkada 2018 bersama Menteri DalamNnegeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua Bawaslu, dan Ketua KPU. “Tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelenggara pemilu ditunda dulu lah,” lanjut Wiranto.

Baca juga Jokowi: Beri Hukuman Berat Kepada Koruptor, Bandar Narkoba, Teroris

Sebelumnya kita juga sempat dihebohkan oleh kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Polri, Kejaksaan yang juga masih berkaitan dengan masalah korupsi. Nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani oleh Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Badan Reserse Kriminal Polri, dalam salah satu butirnya dinyatakan, bahwa kepala daerah yang disangka korupsi, diberi waktu maksimal 60 hari untuk mengembalikan uang kerugian negara sejak menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dengan adanya pengembalian uang yang dikorupsi tersebut, maka kepolisian dan kejaksaan tidak akan melakukan penyelidikan.

Bagaimana mungkin butir kesepakatan itu bisa muncul sementara polisi dan kejaksaan tidak mungkin tidak mengetahui UU Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam salah satu pasalnya mengatakan bahwa pengembalian uang korupsi tidak akan menghapus tindak pidananya. Itulah sebabnya KPK tetap mengajukan para pelaku korupsi ke pengadilan meskipun dia telah mengembalikan uang yang dikorupsinya. Tapi mengapa isi nota kesepahaman tersebut bisa bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi?

Baca juga Pilkada 2018: Selamat Datang Koruptor

Karena adanya adanya nota kesepahaman tersebut tidak tertutup kemungkinan akan mendorong aparatur sipil negara untuk lebih berani melakukan korupsi, dengan pertimbangan kalaupun nantinya tertangkap, dengan mengembalikan uang maka tidak akan diproses secara hukum.

Kedua hal di atas tentu sangat mengherankan kita. Bukannya pemerintah memberikan peringatan keras kepada aparat penyelenggara negara agar tidak berbuat lancung, eh malah meminta penundaan untuk dijadikan tersangka dan memberikan peluang untuk berbuat korupsi.

Adakah keterkaitan antara kesepakatan Kementerian Dalam Negeri-Polri-Kejaksaan Agung dengan pernyataan Wiranto selaku Menko Polhukam?

Baca juga 4 Koruptor Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin. Ini Daftarnya

Padahal kita tau, KPK sedang giat-giatnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada oknum aparat negara yang disangka melakukan perbuatan rasuah tersebut. Lihat saja, hingga hari ini selama 2018, KPK tidak kurang sudah mencokok lima kepala daerah (Bupati Jombang: Nyono Suharli, Bupati Ngada: Marianus Sae, Bupati Subang: Imas Aryumningsih, Mustafa: Bupati Lampung Tengah, dan Asrun: Cagub Sulawesi Tenggara beserta dengan anaknya Adriatma Dwi Putra yang menjabat sebagai Bupati Kendari) karena disangka telah melakukan perbuatan lancung dan sangat tidak terpuji tersebut. Mereka semua itu sedang mengikuti Pilkada 2018.

Terkait dengan peristiwa di atas, UU Pemilu tetap membolehkan mereka yang sudah ditangkap oleh KPK tersebut untuk tetap ikut dalam kontestasi Pilkada. Sebab jika mengundurkan diri, maka sanksi pidana dari KPU akan menanti. Dengan peraturan ini saja sebenarnya kita sudah miris. Mengapa peraturan seperti ini bisa lolos? Bayangkan kita menyodorkan seseorang yang sudah menjadi tersangka sebagai pemimpin kepada pemilih. Bukankah ini sesuatu yang konyol? Sementara pemilih kita, terutama yang berada di daerah sangat rentan terhadap suap. Dengan demikian, seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka bisa saja memenangkan kontestasi pada pilkada, karena menggunakan politik uang. 

Baca juga Marak OTT KPK Paslon Pilkada, Mendagri Minta KPK Tetap Kedepankan Hal Ini

Mengingat kondisi di atas, sebaiknya KPK tidak memperhatikan saran dan permintaan Menko Polhukam di atas. ICW dalam rilisnya kemarin sore menekankan bahwa: pernyataan tersebut (Wiranto-red) sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjdikan proses demokrasi (Pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan yang bersih. Sebab Pilkada sesungguhnya menjadi ajang bagi masyarakat  guna memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Manakala kontestan Pilkada tersebut orang yang bermasalah-seperti terindikasi korupsi-maka seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih. Jika pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi, maka pernyataan tersebut harus dihindari.

ICW juga  menegaskan: permintaan dan usulan ini dapat dimaknai sebagai upaya tidak langsung  untuk mengintervensi proses hukum. Padahal pemerintah seharusnya dapat membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh dintervensi oleh siapapun. Sebaliknya pemerintah juga tidak boleh ragu, bahwa proses hukum yang dijalankan oleh KPK tidak akan menghentikan proses politik.

Selain itu, ICW juga mengingatkan KPK agar dalam menentukan calon kepala daerah sebagai tersangka harus dilakukan dengan prudent. Jika memang sudah memiliki dua alat bukti yang kuat, maka segera ditetapkan sebagai tersangka.

Baca  juga Paslon Petahana Pilkada Terkena OTT KPK, Ini Pendapat Ketua ICMI

KPK sendiri juga berpendapat bahwa usulan dan saran dari Menko Polhukam tersebut tidak akan dituruti. KPK akan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. KPK tetap akan melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka jika ditemukan dua alat bukti yang kuat. Saut Situmorang, Wakli Ketua KPK justru mengingatkan pemerintah agar membuat Perppu untuk calon kepala daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. “Lebih elegan jika pemerintah membuat Perppu untuk penggantian calon kepala daerah yang tersangkut masalah pidana dibanding meminta untuk menunda proses hukum yang sudah memiliki bukti yang cukup,” jelas Saut.(RT)


Bagikan :
SELANJUTNYA
BERITA TERKINI
Politik

Gerimdra Dan Demokrat Masuk Kabinet ? Ini Kata Sedulur Jokowi

JAKARTA,BERNAS.ID - Partai Gerindra dan Partai Demokrat dikabarkan masuk ke Kabinet Jokowi-Amin. Masuknya kedua parpol yang sebelumnya berseberang di pilpres 2019 tersebut menimbulkan polemik. Sekjen Sedulur Jokowi, Bambang ...

Budaya

Tak di Depan Pasar, 3 Panggung di Pasar Keroncong Kotagede 2019 Tetap Ramai

YOGYA, BERNAS.ID - Event Pasar Keroncong Kotagede sukses digelar Sabtu (19/10/2019) malam. Yang berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini panggung tak digelar di depan Pasar Kotagede. "Pasar Keroncong Kotagede tahun ini membawa nuans ...

DIY

88 Mahasiswa ASMI Santa Maria Diwisuda

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Akademi Sekretari dan Manajemen Marsudirini  (ASMI) Santa Maria Yogyakarta menggelar Wisuda Diploma Tiga Tahun 2019, Sabtu (19/10/2019) di Auditorium ASMI Santa Maria Jl. Bener No. 14, Yogyakarta. Adapun mahasis ...

Politik

Walikota Ajak Warga Kota Yogyakarta Menolak Mobilisasi Massa

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pada besok ini, hari Minggu 20 Oktober 2019, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti melalui akun instagram @pemkotjogja mengimbau kepada masyarakat Kota ...

Budaya

Grebeg Pasar Jogja Digelar, 2.500 Pedagang Arak Gunungan

YOGYA, BERNAS.ID—Sebanyak 30 pasar tradisional di Kota Jogja meramaikan Grebeg Pasar, Sabtu (19/10/2019) siang. Acara yang kali ini bertajuk Drop-Dropan Bakul Pasar tersebut digelar dalam rangka meramaikan HUT ke-273 Kota Jogja. Se ...

DIY

Pembayaran Retribusi Pasar Jogja Kini Bisa Lewat LinkAja

YOGYA, BERNAS.ID - Pembayaran retribusi pelayanan pasar di Kota Jogja kini bisa dilakukan lewat LinkAja. Ini setelah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemkot Yogyakarta dengan LinkAja, Sabtu (19/10/2019) di Mal Galeria Yogyakarta. ...

Politik

Jadi Anggota Dewan HAM PBB, DPR : Ini Momentum Indonesia

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Hari ini, untuk ke-5 kalinya, Indonesia berhasil menjadi anggota Dewan HAM PBB 2020-2022 dengan perolehan suara terbanyak di Asia Pacific group dengan perolehan suara 174 dukungan. Sedangkan Jepang 165, korsel 165, M ...

Olahraga

Walikota Jogja: Hasil Porda Jadi Cambuk

YOGYA, BERNAS.ID - Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV dan Peparda atau Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) II DIY 2019 resmi ditutup. Upacara penutupan berlangsung semarak Jumat (18/10/2019) malam di Halaman Balaikota Yogyakarta. Kabupaten S ...

Politik

Bambang Praswanto : Pelantikan Presiden Puncak Proses Panjang yang Diamanatkan Konstitusi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Menjelang Pelantikan Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019 mendatang, Ketua Forkom Masyarakat Madani DIY, Bambang Praswanto angkat bicara tentang hal itu, baginya proses  konstitusional Pemilihan Pres ...

Hukum dan Kriminal

Pemprov DKI Diminta Segel Gedung Lumina Tower The Kuningan Place

JAKARTA, BERNAS.ID - Kuasa hukum PT Brahma Adhiwidia (BA) Andreas FK meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melalukan penyegelan terhadap gedung Lumina Tower, The Kuningan Place, Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan And ...

Politik

Bawaslu RI Waspadai Permainan Mahar Jelang Pilkada 2020

SLEMAN, BERNAS.ID- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mewaspadai mahar yang diminta partai politik kepada pasangan calon (paslon) yang akan maju jelang Pilkada 2020. Sebab, pemberian mahar tidak diperbolehkan dalam undang-undang dal ...

Lingkungan

TGB Raih Penghargaan dari Grand Shaikh Al-Azhar Mesir

JAKARTA, BERNAS.ID - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menerima penghargaan dari Grand Shaikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmed El-Tayeb, Kamis (17/10/2019) di ruang uta ...

Wacana

Wayan Supadno : Bisa Bikin Pesantren Bebas Biaya dengan Cara Ini

"Yang saya tahu bahwa dahan jika sudah berbuah lebat dibanding dahan yang lainnya, tapi masih dipaksa agar lebih lebat lagi, biasanya dahan tersebut akan patah sekalipun tanpa terhempas angin. Begitu juga jika seseorang larinya kelilin ...

Hukum dan Kriminal

KPK Vakum, Ray : Selamat Datang Masa Gelap Pemberantasan Korupsi

JAKARTA,BERNAS.ID - Undang-undang KPK yang baru hasil revisi sudah mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019. Banyak kalangan yang mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi dan penguatan KPK. "Sulit menyatak ...

Politik

Panglima TNI : Marwah dan Nama Baik NKRI Dipertaruhkan dalam Pelantikan Presiden RI

JAKARTA, BERNAS.ID - Marwah dan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertaruhkan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Dengan demikian, seluruh komponen bangsa harus turut serta dalam menjamin keberhasilan pelant ...

Hukum dan Kriminal

Di Gorong-gorong Ngampilan Kota Yogyakarta, 119 Peluru Aktif Ditemukan

JOGJA, BERNAS.ID- Seorang karyawan proyek, sekira pukul 09.30 WIB, menemukan ratusan peluru aktif di sebuah gorong -gorong sisi barat RS PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Karyawan proyek menemukan ratusan peluru-pe ...

Budaya

Ajak Masyarakat Peduli Alam Melalui Pameran

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Bumi yang saat ini kita tinggali bukanlah milik manusia saja. Banyak makhluk hidup seperti tumbuhan dan binatang yang hidup bersama manusia sejak jutaan tahun lalu. Semua makhluk hidup tersebut terus berevolusi mengi ...

Politik

Effendi Sianipar : Masyarakat Punya Peran Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Presiden

JAKARTA, BERNAS.ID - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Sianipar berharap, seluruh komponen bangsa bisa menjaga suasana yang kondusif serta keamanan menjelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma ...

Pendidikan

Hormat Bendera dalam Upacara, Simbol Penghargaan terhadap NKRI

SLEMAN, BERNAS.ID- Dalam rangka peringatan hari Santri, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta menggelar lomba pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tingkat nasional untuk SLTA di kampus UIN Suka Yogyakarta s ...

Politik

Terima Pimpinan MPR, Presiden Jokowi Ingin Pelantikan Khidmat dan Sederhana

JAKARTA, BERNAS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Kesepuluh pimpinan MPR dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dalam per ...

Daerah

KPU dan Pemkab OKU Tandatangani NPHD

OKU, BERNAS.ID - Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKU menandatangani Naskah Perjanjian  Hibah Daerah (NPHD) bertempat di Ruang Rapat Bina Praja Komplek Pemkab OKU, Senin (14/10/2019). Diungkap ...

Budaya

Ucap Syukur, 1000 Jeep Kenduri di Bunker Kali Adem

SLEMAN, BERNAS.ID- Sebagai bentuk rasa syukur, 1000 sopir jeep wisata Merapi menggelar Kenduri Raya Sewu Jeep Merayap Merapi di Lapangan Boyong Kaliurang Sleman, Senin pagi 14 Oktober 2019. Kenduri syukur ini dilakukan sebab pasca erupsi ...

Politik

Diperkarakan Soal Cuitan, Hanum Rais Bolos Rapat Paripurna DPRD DIY

YOGYA, BERNAS.ID - Anggota DPRD DIY dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanum Salsabiela Rais, hari ini (14/10/2019) mangkir dalam rapat paripurna ke-54 masa persidangan III tahun 2019. Berdasarkan pantauan Bernas.id, rap ...

DIY

KPK Akan Lumpuh dalam Tiga Hari ke Depan

SLEMAN, BERNAS.ID- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lumpuh dalam tiga hari ke depan jika pemerintah tidak melakukan intervensi dengan mengeluarkan Perppu KPK agar Undang-undang (UU) KPK ...

Daerah

Gowes Bersama Memeriahkan HUT TNI ke 74

OKU, BERNAS.ID - Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) didampingi Dandim 0403/ OKU dan Kapolres OKU melepas ratusan peserta Gowes HUT TNI ke 74 dengan tema "Gowes Sehat Bersama TNI Profesional Kebanggaan Rakyat", di halaman Rumah Dinas B ...

Politik

Gabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Pengamat: Prabowo Capek Jadi Oposisi

JAKARTA,BERNAS.ID - Kuat kemungkinan Partai Gerindra akan masuk ke dalam Pemerintahan Jokowi-Maruf. Setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Pengamat Politik, Hendri Satrio ...

Politik

Prabowo Dipastikan Hadir di Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin

JAKARTA, BERNAS.ID - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan akan hadir di acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024 terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang. “Ya kalau ...

Hukum dan Kriminal

Abu Rara Mengaku Tidak Tahu Yang Ditusuknya Adalah Wiranto

JAKARTA, BERNAS.ID - Kepada polisi, Syahril Alamsyah alias Abu Rara mengaku dirinya tidak tahu kalau yang ditusuknya adalah Menko Polhukam Wiranto. Abu Rara menceritakan begitu melihat kapal dirinya secara spontan ke alun-alun. &ldquo ...

Pendidikan

STIEBBANK Tandatangani Kerjasama dengan Organisasi Pelaku Wisata

SLEMAN, BERNAS.ID- Kampus STIEBBANK Yogyakarta melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Promosi dan Pariwisata Sleman (BPPS), Omah Bahasa, dan Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) di Gelanggang Kampus STIEBBANK, Jumat 11 Oktober 2019 ...

Budaya

Tepis Kesan Ekslusif, Sejumlah Model Fashion Show Batik di Bandara Adisutjipto

SLEMAN, BERNAS.ID- Ada yang menarik di area ruang tunggu Terminal A Bandara Internasional Adisutjipto. Sejumlah model berbusana batik berlenggak-lenggok memperagakan 28 rancangan busana milik Yunet Wahyuningsih, sekaligus menyapa secara la ...

DIY

Alumni UGM Setia Pancasila, Menolak Politisasi Agama di Kampus

SLEMAN, BERNAS.ID- Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Forum Madani menolak politisasi agama di kampus. Untuk itu, Alumni UGM Setia Pancasila mengeluarkan pernyataan sikap menyikapi perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini seperti kul ...

DIY

Muslim United Ngotot Diadakan Walau Tak Dapat Izin Kraton Jogja

YOGYA, BERNAS.ID -- Meskipun tidak diberi izin oleh Kraton Yogyakarta, acara Muslim United 2019 tetap nekat digelar di Masjid Gedhe Kauman, kompleks Kraton Yogyakarta. Ribuan orang tampak memadati tempat penyelenggaraan acara hari pertama, ...

DIY

Alumni Terusik dengan Sikap dan Ucapan Takmir Masjid UGM

SLEMAN, BERNAS.ID- Alumni Universitas Gadjah Mada dan Forum Madani menolak politisasi agama di kampus. Hal ini dilontarkan terkait adanya rencana kuliah umum Ustad Abdul Somad bertema "Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ...

Hukum dan Kriminal

Kondisi Terkini Wiranto, Sudah Bisa Bicara dengan Jelas

JAKARTA, BERNAS.ID - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, menjenguk Menko Polhukam di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dia menyebut kondisi Wiranto yang ditusuk saat berkunjung ke Pandeglang, Banten, semakin membaik. &ld ...

Politik

Wiranto Ditusuk, Arnold Thenu Minta Kepala BIN Dicopot

JAKARTA, BERNAS.ID - Ketua FORMAMA (Forum Masyarakat Maluku) Arnold Thenu, meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dicopot dari jabatannya atas rentetan peristiwa seperti kerusuhan Mei di Jakarta, kerusuhan Papua, aksi unju ...

Politik

Presiden Jokowi Jenguk Menkopolhukam di RSPAD Gatot Subroto

JAKARTA, BERNAS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjenguk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Wiranto diketahui tengah menjalani penangan ...

Olahraga

Semaraknya Pembukaan Porda DIY 2019

YOGYA, BERNAS.ID - Ratusan penari  menyemarakkan pesta pembukaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2019 yang  berlangsung di Stadion Mandala Krida, Kamis (10/10/2019) malam. Lewat seni gerak dan tari, ratusan pen ...

Politik

Presiden Jokowi : Usut dan Tindak Tegas Pelaku Serangan Terhadap Menkopolhukam

JAKARTA, BERNAS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Polri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku penusukan beserta jaringannya terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ...

DIY

Proyek Apartemen Barsa City Diprotes Warga Sekitar

SLEMAN, BERNAS.ID- Proses pembangunan proyek konstruksi gedung bertingkat yang berdekatan dengan pemukiman padat penduduk acapkali menimbulkan persoalan sosial di masyarakat sekitar. Kamis siang (10/10), warga Padukuhan Ngentak Depok Caturt ...

Hukum dan Kriminal

Wiranto Ditikam, Pengamat Teroris: JAD Berafiliasi dengan ISIS Incar Pejabat Negara

JAKARTA, BERNAS.ID - Pelaku penikaman terhadap Menko Polhukam Wiranto disebut merupakan bagian dari kelompok teroris lama, yakni Jamaah Anshorud Daulah (JAD). Demikian dikatakan pengamat teroris, Al Chaidar saat dimintai t ...

DIY

Kebakaran Hanguskan Sebuah Rumah di Kemetiran

YOGYA, BERNAS.ID - Kebakaran telah menghanguskan rumah milik Mirianto, warga Kemetiran Kidul, Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta, Rabu (9/10/2019) malam. Diduga, penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Nugroho, salah ...

Olahraga

Obor Timoho Siap Kobarkan Semangat Atlet Porda XV dan Peparda II DIY

YOGYA, BERNAS.ID - Obor Timoho telah tiba di halaman Balaikota Jogja, Rabu (9/10/2019) malam, dalam Welcome Dinner Kontingen Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV dan Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) II Tingkat DIY Tahun 2019. Obor karya pemaha ...

DIY

Tiba-tiba Ambrol, Dua Pekerja Tertimpa Reruntuhan Talud RSUD Sleman

SLEMAN, BERNAS.ID- Tak dipungkiri, evakuasi salah satu korban yang tertimpa material talud sisi timur RSUD Sleman pada pukul 10.15 WIB membutuhkan waktu yang lama. Talud yang ambrol memiliki tinggi 3 meter dengan panjang 6 meter. Salah s ...

Daerah

Kesbangpol Sleman dan FKUB Sleman Lakukan Kunker ke Kota Pontianak

PONTIANAK, BERNAS.ID - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sleman melalukan kunjungan kerja (kunker) dalam bentuk studi orientasi ke Kantor Kesbangpol Kota Pontianak, ...

Olahraga

Kota Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Porda 2019

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Kota Yogyakarta menjadi tuan rumah penyelenggaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) dan Pekan Olahraga Paralympic Daerah (Peparda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2019 yang akan resmi dibuka besok Kamis 10 Oktober ...

DIY

UGM Meminta Kuliah Umum Ustad Abdul Somad Dibatalkan

SLEMAN, BERNAS.ID- Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta rencana kuliah umum bersama Ustad Abdul Somad dan Profesor Dr Heddy Shri Ahimsa Putra, MBA, PhD pada hari  Sabtu, 12 Oktober 2019 jam 12.45 - 14.30 WIB bertema "Integrasi Is ...

Hukum dan Kriminal

BNNP DIY Musnahkan Sabu Sebanyak 5 Ribu Gram

YOGYA, BERNAS.ID - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis metafetamin (sabu) sebanyak 5.465 gram. Barang bukti narkoba tersebut dimusnahkan dengan cara diarutkan dalam  air dan d ...

DIY

Sertijab, KSAU: AAU Berperan Strategis bagi Masa Depan TNI AU

SLEMAN, BERNAS.ID- Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) melakukan serah terima jabatan (sertijab) Gubernur Akademi Angkatan Udara dari Marsda TNI Tatang Harlyansyah kepada Marsda TNI Nanang Santoso dan penandatanganan pakta ...

Kesehatan

Ironi BPJS, Anggaran untuk Orang Miskin Dipakai Menalangi Orang Kaya

SLEMAN, BERNAS.ID- Perkiraan Defisit BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) saat ini sekitar 18 trilyun rupiah lebih. Untuk menalangi defisit BPJS itu, dana untuk orang miskin PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang bersumber dari APBN dipakai ...

Politik

BUMN Watch: Jangan Kasih Ruang Paham Radikal Menjalar di BUMN

JAKARTA, BERNAS.ID - Ketua Koordinator BUMN Watch Naldi Haroen, SH., meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengangkat menteri yang diduga terpapar radikal. "Saat mengangkat menteri tahun 2019-2024 ini Presiden Jokowi harus ber ...