Alasan Sudirman Said Hanya Ingin Satu Periode Saja Jika Nanti Terpilih Jadi Gubernur Jateng

Bernas.id ? PPM AMIK BSI Yogyakarta dan Forum Akademisi Indonesia (FAI) bekerjasama dengan Polda DIY adakan seminar IT bertajuk ?Kekuatan Media Sosial dalam Pemberantasan Korupsi dan Cegah Black Campaign Jelang Pemilu?. Sudirman Said, mantan Menteri ESDM Kabinet Presiden Joko Widodo yang sekarang maju sebagai calon gubernur (cagub) di Pilkada Jawa Tengah menjadi salah satu pembicara dalam seminar IT ini, Hotel Grand Serela, Yogyakarta, Rabu 25 April 2018.

Dalam paparannya, Sudirman Said menyebut bahwa telah berkali-kali dalam forum kampanye di Jawa Tengah menyatakan bila dipercaya masyarakat nanti terpilih, hanya ingin satu periode saja. ?Kita selesaikan semaksimal mungkin janji-janji yang disampaikan pada waktu kampanye. Sejak pelantikan sampai ujung masa jabatan, fokus pada pekerjaan menunaikan janji itu karena banyak sekali pimpinan politik, pejabat publik yang dipilih rakyat, saking inginnya memasuki periode kedua terjebak pada tiga tindakan yang sebetulnya mencelakakan diri dan masyarakat,? tuturnya.

Dijelaskan Sudirman, jebakan pertama, yaitu mencari popularitas berlebih-lebihan dengan segala cara, yang penting adegan saya dipotret dan viral. ?Jika sudah mengarah pada itu, lupa pada tugas utama, yaitu bekerja, memakmurkan masyarakat, menata birokrasi.

Jebakan yang kedua, terang Sudirman, adalah karena mereka ingin betul terpilih pada periode kedua sementara ongkos politik mahal maka kemudian menghimpun dana politik dengan cara-cara yang tidak baik, akhirnya terjebak pada kasus korupsi. Diceritakan Sudirman tentang 98 kepala daerah yang ditangkap KPK dan diadili Tipikor, ditersangkakan, dan sebagian sudah masuk penjara, lalu ratusan anggota DPR. Kemudian, 476 pejabat publik, mereka adalah para menteri, mantan menteri, gubernur, duta besar, komisioner, 70 walikota, dan 160 lebih anggota DPRD. 

Jebakan yang ketiga, menurut Sudirman, adalah menggunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan sebagai petahana untuk menekan, bahkan tanda kutip membunuh lawan politik. ?Sebagai petahana, apakah itu bupati, gubernur atau presiden pasti punya akses pada sumber-sumber informasi, pada birokrasi, pada instrumen hukum, pada aparat keamanan. Nah, saking inginnya masuk ke dalam periode kedua maka dia gunakan akses itu untuk menekan lawan, menakuti-nakuti lawan, bahkan membunuh karakter lawan,? imbuh urainya.

?Tiga jebakan ini seringkali membunuh demokrasi kita, kemudian akhirnya menjelang periode kedua atau pada periode kedua barulah ketahuan bahwa kepala daerah itu menggunakan cara-cara yang kotor, yang tidak terpuji untuk duduk lagi,? tambah simpul Sudirman.

Lebih jauh lagi, Sudirman Said memaparkan hasil penelitian dari laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada terakit korupsi. ?Dihitung-hitung sejak KPK berdiri sampai 2015 itu, terungkap angka 203 trilyun, jumlah uang negara yang dicuri, dikorupsi. Ini artinya sama dengan delapan kali lipat APBD Jawa Tengah,? katanya.

Dikalkulasikan oleh Sudirman, kalau 203 trilyun dipakai bangun psukesmas yang ongkosnya sekitar 1, 3 milyar sampai 3 milyar, kita bisa hitung berapa puskesmas yang dicuri. Puskemas itu, lanjut Sudirman, antara 1,5 milyar sampai 3 milyar satu unit, lalu taman kanak-kanak itu sekitar 500 juta sampai 700 juta, kemudian SD itu sekitar 1-2 milyar, dan SMP-SMA sekitar 1,4-1,8 milyar.

?Kurang lebih yang diambil oleh para koruptor itu setara dengan 4 juta ruang kelas SD, setara dengan 66 ribu gedung puskemas, setara dengan 285 ribu gedung taman kanak-kanak, setara dengan 11 ribu gedung SMA,? terang rincinya.

Dilanjutkan Sudirman, saat ini durasi sebuah kejahatan yang disimpan, umurnya akan makin pendek, yang terakhir ditulis oleh koran adalah cerita tentang e-ktp, yang tahun 2011 dirancang, tahun 2012-2013 mulai digulirkan, lalu tahun 2018, perancangnya selesai dengan agak dramatis, tubruk tiang listrik. Diakui Sudirman, usaha-usaha teman-teman KPK sangat keras untuk memetakan kasus korupsi e-ktp itu.

?Mengapa makin hari, durasinya makin pendek karena ada media sosial, teknologi, keterbukaan. Dahulu asal orang punya power, punya uang sepertinya bisa terus selama-lamanya mengendalikan negara. Sekarang tidak bisa begitu. Sedikit saya bercerita, kenapa saya mengambil tindakan melaporkan ketua DPR SN kepada Majelis Kehormatan Dewan. Saya ini diberi tugas oleh Presiden pada waktu masuk untuk memberantas mafia. Petral dibubarkan, efisiensi di Pertamina, urusan-urusan perijinan dirampingkan. Dalam proses itu muncul cerita Freeport yang Anda kenal dengan judul Papa Minta Saham,? urainya.

Lanjut Sudirman, ketika menemukan dua nama itu (SN dan Rizal Chalid -red), nama-nama yang sangat terkenal tanda kutip seperti tidak tersentuh, ia merasa yakin saat itu bahwa bangsa ini sedang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sedang mengirimkan pesan, menyelamatkan bangsa ini karena kalau ini dibuka ke publik maka ia seyakin-yakinnya, sesudah itu, modus-modus seperti itu tidak akan leluasa bermain seperti di masa lalu. ?Saya paham betul resiko dari ini semua karena beberapa bulan sebelum itu juga ada peluru nyasar di kantor saya dan dilaporkan ke polisi,? imbuhnya.

Diyakini Sudirman saat itu, lalu mengambil suatu sikap bahwa inilah waktunya bangsa dan negara ini memahami seperti itulah cara bermain elite. ?Saya minta ijin ke presiden dan presiden mengijinkan meskipun perlu waktu lama untuk meyakinkan beliau. Saya tahu bahwa tidak mungkin seorang SN itu diam saja, pasti mengupayakan untuk fight back. Saya kira berhasil secara politik, setelah mundur dari DPR kemudian masuk ke partainya, sesudah itu kembali ke parlemen dengan bantuan-bantuan tangan yang punya daya,? bebernya.

Ketika itu, lanjut cerita Sudirman, di berbagai forum pada waktu masih di kementerian, ia berkata tidak usah cemas karena siklus keseimbangan pasti akan terjadi. ?Kalau pun tidak pada usia kita, suatu ketika akan ada proses yang memberikan hukuman. Jadi, buat saya yang akhirnya yang bersangkutan berurusan dengan ektp itu, itu hukum alam saja karena alam tidak bisa menerima sesuatu yang keterlaluan. Alam itu refleksi dari masyarakat, pandangan dari para cendekiawan,? katanya. (Jat)