Membedakan Tanah Negara dan Tanah Pemerintah

Penulis : Penulis
Editor : Editor
28 Januari 2019

(Edi Hardum Praktisi Hukum tinggal di Jakarta)

SALAH satu hal yang dibicarakan orang dalam diskusi grup WhatsApp (grup Lonto Leok – Manggarai, NTT) atau Facebook adalah istilah tanah negara dan tanah pemerintah. Ada orang yang menyamakanTanah Negara dan Tanah Pemerintah. Ada yang berpendapat beda. Mana yang benar?

Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai negara. Sedikitnya dua arti negara, pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, yang menata dan menguasai wilayah (Frans Magnis- Suseno, 1991: 170).

Lembaga pusat yang dimaksud Magnis ini adalah pemerintah. Sesuatu bisa disebut negara kalau memenuhi syarat-syarat adanya wilayah, adanya masyarakat, adanya pemerintah dan adanya pengakuan dari negara lain (Jimly Asshiddiqie, 2012:10-11).

Dalam ilmu negara dikenal sejumlah teori negara seperti teori negara fasis, negara komunis, negara organis dan negara demokratis. Dalam negara komunis dan fasis, pemerintah jelas sama dengan negara. Dalam negara-negara dengan sistem-sistem yang dimaksud pengertian negara hampir sama sebagaimana dijelaskan Max Weber, yakni lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Jadi negara di sini artinya pemerintah.

Negara organis, pemerintah sama artinya dengan negara yakni lembaga yang dibentuk masyarakat, yang lebih banyak mempunyai kemauannya sendiri, namun kemauan itu lebih untuk membahagiakan dan mensejahterakan masyarakatnya. Sedangkan dalam negara demokratis, pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk melayani masyarakat (Arief Budiman, 1997 : 7 -29).  

Sedangkan Hans Kelsen sendiri menyebut pemerintah sebagai bentuk khusus dari negara. Atau pemerintah adalah arti sempit dari negara (Hans Kelsen 2014:261). Jadi dari pengertian-pengertian itu, penulis simpulkan, pemerintah adalah arti tertentu atau arti sempit dari negara.

Dalam konteks pengertian seperti itulah bisa dibenarkan atau dimafaatkan Tanah Negara sama dengan Tanah Pemerintah. Namun, kalau masuk ke istilah hukum tidaklah demikian. Tanah Negara beda dengan Tanah Pemerintah.

Tanah Negara

Kalau kita periksa peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) serta peraturan turunan dari UU ini, dan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tidak dijelaskan secara jelas perbedaan antara tanah negara dan tanah pemerintah.

Bahkan menurut penulis, defenisi Panah Pemerintah sama sekali tidak dieksplisitkan. Kalau kita memeriksa literatur, maka penguasaan tanah oleh negara di Indonesia dibagi dalam beberapa zaman, yakni zaman penjajah atau Belanda, zaman Orde Lama, Zaman Orde Baru dan Zaman Reformasi. Pada zaman Belanda, hampir semua tanah di Indonesia adalah milik negara atau Ratu Belanda. Tanah pada zaman Belanda dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi Belanda. Pada zaman Orde Lama, dikeluarkan sejumlah kebijakan pengembalian tanah-tanah yang dikuasai Belanda. Pada zaman Orde Baru tanah dimanfaatkan untuk kepentingan investasi (pembangunan). Sedangkan zaman reformasi tanah digunakan untuk kepentingan investasi dan rakyat (Bernhard Limbong, 2017 : 83-96).

Pada zaman Belanda, ada dua bentuk tanah negara, pertama, tanah-tanah Negara yang disebut dengan tanah Negara bebas. Artinya tanah yang dimaksud belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apa pun. Pengertian hak di sini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk di dalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat.

Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara suka rela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah negara yang diistilahkan sebagai tanah negara yang diduduki oleh rakyat.

Dalam perkembangannya ternyata pemerintah Hindia Belanda juga berpendapat bahwa sebutan tanah negara bebas ini cakupannya dibedakan menjadi dua, (1) tanah-tanah menjadi tanah negara bebas karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu instansi / departemen, dianggap tanah negara dibawah penguasaan departemen yang membebaskan. (2) Tanah negara bebas yang tidak ada penguasaan secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dianggap bahwa tanah tersebut dimasukkan kedalam penguasaan departemen dalam negeri.

Kedua, tanah negara yang tidak bebas. Yaitu tanah negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka ( hak ulayat masyarakat hukum adat).

Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, sebelum terbitnya UUPA, pengertian Tanah Negara, ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953  tentang Pengusaan Tanah-tanah Negara.

Penjelasan umum poin 1 PP tersebut menjelaskan, tanah yang dikuasai oleh negara yaitu  semua tanah yang bebas sama sekali daripada (red-dari) hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan atas hukum adat asli Indonesia maupun yang berdasarkan atas hukum Barat. Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (lihat, penjelasan umum II (2) UUPA). Artinya negara dikontruksikan bukan pemilik tanah. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku Badan Penguasa.

 “...Undang-undang Pokok Agria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar tidak perlu, dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia atau pun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa...”.

Lebih lanjut penjelasan umum II poin 2 ini menerangkan bahwa Badan Penguasa diberikan wewenang oleh rakyat untuk,pertama, mengatur dan menyelengarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.Kedua,  menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Berdasarkan UUPA dan peraturan perundangan perundangan lainnya (setelah Indonesia merdeka) (periksa Himpunan Peraturan dan UU tentang Agraria dan Pertanahan-Edisi Terbaru, Oktober 2017 dan UU Nomor 2 Tahun 2012), tanah negara diartikan sebagai tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Dari konsep peraturan perudang-undangan, ada dua tanah negara yakni, pertama, tanah negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah negara bebas.

Kedua, tanah negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi Tanah Negara. Tanah bekas Hak Barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.

Tanah Pemerintah

Sejauh penulis periksa sejumlah peraturan perundang-undangan, ditemukan,  tidak dijelaskan secara langsung dan eksplisit apa itu Tanah Pemerintah. Penulis temukan penjelasan tidak secara langsung, seperti di bawah ini.

Pertama, dalam penjelasan umum II poin 2 UUPA, berbunyi,”...Dengan berpedoman pada pada tujuan yang disebutkan di atas, negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra (red-otonomi) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat 4 UUPA)...”.

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa Badan Penguasa itu antara lain Departemen bisa berarti Kementerian. Itu berarti pemerintah. Jawatan bisa berarti BUMN. Daerah Swatantra  bisa berarti pemerintah daerah. Lembaga-lembaga ini bisa diberikan tanah oleh negara dengan hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini tentu dengan alas hak pengelolaan.

Kedua, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, pada Pasal 1 dan Pasal 2 menyatakan, (1) hak atas penguasaan tanah oleh negara yang diberikan kepada departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra (daerah otonomi) yang hanya dipergunakan untuk instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai. (2) Apabila dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dan juga dapat diberikan kepada pihak ketiga maka hak penguasaan tersebut menjadi hak pengelolaan.
Hak pengelolaan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan, hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Pasal 67 Permen Agraria ini menyatakan, hak pengelolaan dapat diberikan kepada: instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), PT Persero, Badan Otorita, Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.
Badan-badan hukum di atas dapat diberikan hak pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah.
Pasal 49 Permen Agraria ini juga disebutkan mengenaihak pakai, yakni bisa diberikan kepada instansi pemerintah.

Dari penjelasan peraturan perundangan tersebut disimpulkan bahwa, pertama, Tanah Pemerintah adalah tanah negara yang diberikan kepada instansi pemerintah dengan hak pengelolaan dan hak pakai. Instansi pemerintah seperti kementerian, direktorat dan pemerintah daerah menguasai tanah dengan hak pengelolaan dan hak pakai dengan memiliki alas hak pengelolaan atau hak pakai. Kedua, sedangkan Tanah Negara diartikan sebagai tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. (Edi Hardum, Praktisi Hukum tinggal di Jakarta)


Bagikan :


Info : Komentar bukan tanggung jawab Redaksi.
SELANJUTNYA
BERITA TERKINI
Kesehatan

Komitmen Indonesia Berantas Stunting, Ini Kuncinya

JAKARTA, BERNAS.ID - Pemerintah Indonesia menegaskan, terus mendorong konvergensi program penurunan stunting dari pusat hingga tingkat desa, agar bisa menyasar sasaran program Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 ...

Lingkungan

172 Tahun Menghilang, Burung Pelanduk Kalimantan Ditemukan Kembali

JAKARTA, BERNAS.ID - Burung Pelanduk Kalimantan (Malacocincla Perspicillata) yang merupakan salah satu satwa endemik, diduga mengalami kepunahan sejak tahun 1848 atau 172 tahun yang lalu kembali ditemukan. Burung tersebut kembali dijumpai d ...

Kesehatan

Refleksi 1 Tahun Pandemi Covid-19 di Indonesia

JAKARTA, BERNAS.ID - Pemerintah umumkan kasus pertama covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, tepat satu tahun yang lalu. Sejak saat itu pula pemerintah terus berupaya keras menangani pandemi covid-19 ini dengan memanfaatkan berbag ...

Hukum dan Kriminal

Bayi Dibiarkan Tewas Kepanasan di Maguwoharjo

SLEMAN, BERNAS.ID - Beralasan tak ada biaya, orangtua yang masih belum diketahui identitasnya tega membuang bayinya yang baru lahir di sebelah timur pertigaan Gang Semar RT05/RW44, Stan, Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman, Rabu (3/3/2021) ...

Kesehatan

Terkait Munculnya Varian Baru Corona, Begini Sikap Pemda DIY

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Mutasi virus Corona B.1.1.7 telah terdeteksi di Indonesia. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY masih menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan RI terkait upaya antisipasi penyebaran varian baru Corona tersebut. Sekr ...

DIY

Yogyakarta Hujan Ekstrem Disertai Es, Ini Kata BMKG

SLEMAN, BERNAS.ID - Hujan angin ekstrem disertai butiran es terjadi di Kecamatan Turi Sleman dan Kota Yogyakarta, Rabu siang (3/3/2021) sekira pukul 12.15 WIB. Misalnya, untuk Sleman, terpantau hujan es di Dusun Turi Donokerto dan Babadan D ...

Ekonomi

Ternyata Pemkot Jogja Belum Miliki Rencana Pembangunan Industri Kota

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Di tengah pandemi COVID-19 tahun 2021, Pemkot Yogyakarta terus menyusun program unggulan untuk membangkitkan lagi sektor UMKM. Namun sayangnya Kota Jogja hingga kini belum memiliki Rencana Pembangunan Industri Kota ( ...

Lifestyle

4 Manfaat Sertifikasi Profesi Bagi Pekerja

BERNAS.ID - Bagi anda yang ingin terjun dalam sektor pekerjaan, hendaknya anda sebagai calon pekerja memerlukan kecakapan khusus karena kapabilitas saja tidak mencukupi. Hal ini ada baiknya anda juga harus merasakan manfaat sertifikasi prof ...

Nasional

Cara Registrasi Kartu Prakerja, Ini Syarat dan Ketentuannya

BERNAS.ID - Kartu Prakerja merupakan suatu program pengembangan kompetensi berbentuk bantuan biaya yang difokuskan untuk para pencari kerja, pekerja yang ter-PHK serta para pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensinya. Program pemerin ...

Nasional

Pakar: Perpres Miras Banyak Dampak Negatifnya

SLEMAN, BERNAS.ID - Peraturan Presiden (Perpres) No.10 Tahun 2021 tentang investasi minuman keras (miras) dipandang akan lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada sisi positifnya. Perpres tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat ...

Pendidikan

Disdikpora DIY Mulai Susun Juknis PPDB 2021

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY kini tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 di DIY. Walau demikian, Disdikpora DIY memastikan PPDB yang ak ...

Nasional

Ustad Yusuf Mansur Meyakini Perpres Miras Akan Dicabut, Ini Katanya

JAKARTA, BERNAS.ID - Menuai polemik di masyarakat, Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Aturan tersebut menjadi kontroversial karena memuat kebijakan investasi minuman keras ...

Kesehatan

Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Jogja Jalani Vaksinasi Covid-19 Massal

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Pelaku usaha jasa akomodasi wisata yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Benteng Vredeburg, Selasa (2/3/2011). Ini merupakan bagian dari vaksi ...

Nasional

Gaduh Izin Investasi Miras di Indonesia

JAKARTA, BERNAS.ID - Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021 lalu telah meneken Perpres No 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang salah satunya mengatur soal penanaman modal minuman beralkohol, diantaranya memperb ...

Nasional

Jokowi Resmi Cabut Poin Perpres Investasi Miras

JAKARTA, BERNAS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus poin dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur pembukaan investasi industri minuman keras (miras) yang mengandung alkohol. Ha ...

Politik

Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Tegas Tolak Perpres Investasi Miras

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Pelonggaran izin investasi industri minuman keras (Miras) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 ...

Kesehatan

Cara Alami Hilangkan Bekas Jerawat

BERNAS.ID - Memiliki bekas jerawat pada wajah dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri seseorang. Dengan begitu, banyak orang mencari cara dan menghilangkan bekas jerawat adalah solusinya. Bekas jerawat pada umumnya tidak mudah untuk ...

Inspirasi

Cara Wujudkan Impian Menjadi Penulis

BERNAS.ID – Penulis yaitu sebutan untuk orang yang melakukan pekerjaan menulis ataupun menciptakan suatu karya sendiri. Sedangkan menulis ialah kegiatan yang dilakukan untuk membuat huruf melalui media kepenulisan guna mengungkap ...

Budaya

Komunitas Penerima Beasiswa LPDP Gelar Pelatihan Teknik Fotografi di Giriloyo

BANTUL, BERNAS.ID - Pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 lalu mengakibatkan terpukulnya berbagai sektor ekonomi termasuk sentra penjualan batik.  Kampung Batik Giriloyo, Desa Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Ba ...

Hukum dan Kriminal

Sekongkol Palsukan BPKB untuk Pinjam Uang di BPR

SLEMAN, BERNAS.ID - Tiga sekawan bersekongkol memalsukan BPKB mobil untuk meminjam uang sebesar 300 juta rupiah di sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang terletak di Jalan Magelang Km 5. Ketiga pelaku berinisial BF (35) warga Bantul, ANJ (31) ...

Olahraga

Musim 2021, PSS Rekrut 8 Pemain Baru

SLEMAN, BERNAS.ID - PS Sleman (PSS) mengumumkan 8 pemain baru untuk musim 2021. Kedelapan pemain baru ini, yaitu Fabiano Beltrame, Miswar Saputra, Muhammad Dwi Rafi Angga, Fandry Imbiri, Wawan Febrianto, Irfan Jaya, Adi Satryo, dan Kim Jeff ...

Nasional

Resmikan KRL Jogja-Solo, Ini yang Diharapkan Presiden Jokowi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian kereta rel listrik (KRL) Yogyakarta-Solo di Stasiun Yogyakarta, Senin (1/3/2021). Dirinya berharap keberadaan kereta tersebut dapat meningkatkan pariwisata da ...

Nasional

Jokowi Tinjau Vaksinasi di Pasar Beringharjo dan Benteng Vredeburg

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini Senin, 1 Maret 2021 datang ke Yogyakarta meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua termin pertama kepada pelaku usaha di kawasan Malioboro. Jokowi didampingi Gubern ...

Kesehatan

Pasca Sembuh dari Covid-19, Gejala Anosmia Ada yang Bersifat Permanen

SLEMAN, BERNAS.ID - Anosmia atau kehilangan membau pada pasien Covid-19 ternyata dapat bersifat sementara atau permanen. Hal tersebut dapat ditemukan pada pasien Covid-19 yang telah sembuh. Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan-Bed ...

Budaya

Sedekah Bumi Sombomerti, Ucap Syukur Rejeki Air Bersih

SLEMAN, BERNAS.ID - Warga Sombomerti, Demangan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman menggelar sedekah bumi wujud syukur rejeki air bersih dengan kirab tumpeng ikan nila dan diikuti Bregodo. Masyarakat sekitar memanfaatkan air ber ...

Pendidikan

Manfaat Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menegah Kejuruan

BERNAS.ID - Bagi siswa yang baru saja lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) pasti akan dihadapkan dengan dua pilihan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jika ...

Kesehatan

Dinkes Kota Jogja: Belum Ada Laporan Efek Samping Berat Pasca Divaksin Covid-19

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Kini masyarakat tidak perlu takut atau khawatir untuk disuntik vaksin Covid-19. Hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, belum menerima adanya laporan efek ...

Ekonomi

Membekali Mak-Mak Tangguh, Bizcon Terus Lakukan Inovasi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Merayakan hari ulang tahunnya yang pertama, Bizniz Corner (Bizcon) menggelar bincang-bincang bisnis dengan menghadirkan narasumber H.M Syukri Fadholi, SH; Ust Puji Hartono; Dr.M Riduan, SE, M.Ag; dan Nur Aisyah Haifa ...

Ekonomi

Triwulan II 2021, Perekonomian DIY Diprediksi Positif

YOGYAKARTA, BERNAS.ID — Bank Indonesia (BI) DIY memprediksi pertumbuhan ekonomi DIY bakal mulai positif pada triwulan II 2021. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi DIY di 2020 mengalami kontraksi 2,69% sebagai akibat dampak pandemi COV ...

Pendidikan

Cara Cepat Kuasai Bahasa Inggris

BERNAS.ID - Berbicara mengenai bahasa Inggris, siapapun pasti mengetahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, karena merupakan salah satu bahasa tertua yang ada di belahan du ...

Budaya

Wacinwa, Uniknya Wayang Kulit Perpaduan Budaya Jawa dan Tionghoa

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Wacinwa, atau Wayang (Kulit) Cina-Jawa, begitulah sebutan untuk pertunjukan seni wayang kulit berbahasa Jawa, namun dengan unsur cerita klasik Tiongkok. Wayang ini hadir sebagai jembatan dua budaya dengan sejarah pan ...

Hukum dan Kriminal

JCW : Vaksinasi Didahulukan kepada Tahanan KPK, Sangatlah Ironi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberikan vaksin terhadap para tahanan KPK, yang berjumlah 39 dari 61 orang tahanan kasus korupsi, dinilai pegiat antikorupsi pada Jogja Corruption Watch, Baharu ...

Hukum dan Kriminal

Tak Ada Kejelasan Pesangon, Karyawan Ancam Pailitkan Hotel Grand Quality

SLEMAN, BERNAS.ID - Tak ada kejelasan pembayaran pesangon, puluhan karyawan mengancam mempailitkan Hotel Grand Quality (GQ). Rencananya, puluhan karyawan tersebut akan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Semarang pada awal bula ...

DIY

Bupati Terlantik Sleman Ajak Warga Tidak Takut Divaksin

SLEMAN, BERNAS.ID - Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa terlantik Pilkada 2020 membuka vaksinasi tahap kedua di RSUD Sleman. Vaksinasi ditujukan untuk pelayan publik seperti ASN, TNI, Polri, wartawan, t ...

Lifestyle

Cara Membangun Personal Branding

BERNAS.ID - Bagaimana cara Membangun Personal Branding (citra diri)? Setelah anda tahu apa itu personal branding dan manfaat serta keuntungan bagi diri anda, tentu alangkah lebih baik jika anda segera memulai membangun brand diri anda mulai ...

Budaya

Kangen Jogja, Penangkal Rindu Bagi Pecinta Seni Tradisi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Meski masih dalam pandemi COVID-19, para seniman di Kota Yogyakarta tidaklah sekadar pasrah pada situasi. Mereka masih tetap bisa berekspresi memanfaatkan teknologi, salah satunya melalui pentas seni virtual ber ...

Pendidikan

10 SMA/SMK di DIY Siap Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka Juli Mendatang

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Proses belajar mengajar tatap muka di DIY ditargetkan akan berlangsung mulai Juli atau awal semester kedua tahun ajaran 2020/2021. Ini akan diawali dengan uji coba terhadap 10 sekolah di jenjang SMA dan SMK. Seban ...

DIY

Dewan Dukung Pemkot Vaksinasi Pedagang Pasar Tradisional dan Pelaku Usaha Malioboro

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Dalam beberapa bulan terakhir seringkali muncul pemberitaan mengenai penambahan klaster baru covid-19 yang berasal dari pedagang pasar tradisional, pedagang kaki lima maupun pengusaha kuliner, kondisi tersebut tentu ...

Nasional

Tak Asal Semprit Pengguna Medsos, Ini Cara Kerja Polisi Virtual

JAKARTA, BERNAS.ID - Virtual Police atau polisi virtual akan bertugas untuk menciptakan media sosial yang bersih dan sehat. Konten yang diunggah para pengguna media sosial nantinya akan menjadi sasaran target dari polisi virtual. Sampai saa ...

Internet

Konten Para Pengguna Media Sosial Akan Diawasi Polisi Virtual

SLEMAN, BERNAS.ID - Konten di dunia online, termasuk media sosial akan dipantau program Virtual Police dari Kepolisian. Virtual Police nantinya akan menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di ruang digital ag ...

Nasional

Sertifikat Elektronik, Tutup Celah Penipuan oleh Mafia Tanah

JAKARTA, BERNAS.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini terus melakukan transformasi digital. Transformasi digital berperan besar dalam rangka menutup celah penipuan oleh mafia tanah, yakni ...

DIY

Dewan Minta Semua Pelaku Ekonomi di Malioboro Divaksin, Tak Ada yang Terlewat

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana berharap semua pelaku ekonomi di kawasan Malioboro bisa mengikuti vaksinasi COVID-19. Ia pun meminta Dinas Kesehatan mengecek ulang data peserta vaksinasi untuk masyarakat di Ma ...

DIY

Sultan Lantik 3 Bupati-Wakil Bupati Baru di DIY

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Pemda DIY menggelar pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pemilu 2020 wilayah Sleman, Bantul dan Gunungkidul, Jumat (26/2/2021) di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur DIY. Acara digelar secara terbatas, den ...

Politik

Ini Pesan JCW kepada Tiga Bupati yang Dilantik

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Tiga pasangan kepala daerah terpilih di tiga Kabupaten di DIY yakni Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Sleman dilantik pada hari ini Jumat, 26 Februari 2021 oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogy ...

Lifestyle

Cara Mengasuh Anak Sesuai Prinsip Pendidikan Parenting

BERNAS.ID – Parenting merupakan metode cara mengasuh serta mendidik anak yang memiliki tiga tujuan utama yakni, memastikan anak selalu dalam keadaan aman dan sehat, mempersiapkan anak-anak supaya tumbuh dengan produktif, serta me ...

Pariwisata

Diperlukan Inovasi Hotel di Tengah PTKM yang Terus Diperpanjang

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Penerapan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) telah memasuki tahap perpanjangan yang keempat. Hal itu membuat industri pariwisata di Yogyakarta terdampak dan mengalami penurunan omset bahkan hingga ...

Pariwisata

Ketua PHRI Gunungkidul : Pentingnya Penerapan Prokes yang Benar

GUNUNGKIDUL, BERNAS.ID - Ditengah pandemi covid-19 yang dirasakan sangat berdampak pada industri pariwisata khususnya hotel dan restoran, Ketua BPC PHRI Gunungkidul Sunyata mengatakan pihaknya telah melakukan banyak kreasi agar kegiatan per ...

UMKM

UMKM Bambu Sleman Masih Bertahan di Tengah Pandemi

SLEMAN, BERNAS.ID - Pandemi Covid-19 membuat sejumlah destinasi wisata di Tanah Air tutup sementara sehingga membuat penurunan jumlah wisatawan seperti Bali. Hal tersebut rupanya berdampak kepada para pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta ...

Ekonomi

PHRI DIY Harapkan Kebijakan yang Mampu Meringankan Beban

YOGYAKARTA, BERNAS.ID — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengharapkan adanya kebijakan dari pemerintah yang dapat mempermudah aktivitas hotel dan restoran. Ini guna mengatasi masalah akibat pandemi yang berkepanjang ...

DIY

Pelantikan Bupati di DIY Bakal Digelar Terbatas

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Pemda DIY bakal menggelar pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Pemilu 2020 wilayah Sleman, Bantul dan Gunungkidul, Jumat (26/2/2021) di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur DIY secara terbatas. Acara bakal m ...