Hasil Polling pilkada.bernas.id : Suharsono - Totok Sudarto : 3516 * Abdul Halim Muslih - Joko Purnomo : 3315 * Kustini Sri Purnomo - Danang Maharsa : 1640 * Sri Muslimatun - Amin Purnomo : 1406 * Danang Wicaksana - Agus Cholik : 544 * Sutrisno Wibowo - Mahmud Ardi Widanto : 70397 * Bambang wisnu - Benyamin Sudarmadi : 141241 * Imawan Wahyudi - Martanti Soenar Dewi : 20761 * Sunaryanto - Heri Susanto : 69641 * Sri Mulyani - Yoga Hardaya : 356 * Arif Budiyono - Harjanto : 374 * Aji Setyawan - Windarti Agustina : 109 * One Krisnata - Muhammad Fajri : 438 * Muchammad Nur Aziz - KH M Mansyur : 349 * M Said Hidayat - Wahyu Irawan : 52 * Kotak - Kosong : 195 *

Membedakan Tanah Negara dan Tanah Pemerintah

Penulis : Penulis
Editor : Editor
28 Januari 2019

(Edi Hardum Praktisi Hukum tinggal di Jakarta)


SALAH satu hal yang dibicarakan orang dalam diskusi grup WhatsApp (grup Lonto Leok – Manggarai, NTT) atau Facebook adalah istilah tanah negara dan tanah pemerintah. Ada orang yang menyamakanTanah Negara dan Tanah Pemerintah. Ada yang berpendapat beda. Mana yang benar?

Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai negara. Sedikitnya dua arti negara, pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, yang menata dan menguasai wilayah (Frans Magnis- Suseno, 1991: 170).

Lembaga pusat yang dimaksud Magnis ini adalah pemerintah. Sesuatu bisa disebut negara kalau memenuhi syarat-syarat adanya wilayah, adanya masyarakat, adanya pemerintah dan adanya pengakuan dari negara lain (Jimly Asshiddiqie, 2012:10-11).

Dalam ilmu negara dikenal sejumlah teori negara seperti teori negara fasis, negara komunis, negara organis dan negara demokratis. Dalam negara komunis dan fasis, pemerintah jelas sama dengan negara. Dalam negara-negara dengan sistem-sistem yang dimaksud pengertian negara hampir sama sebagaimana dijelaskan Max Weber, yakni lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Jadi negara di sini artinya pemerintah.

Negara organis, pemerintah sama artinya dengan negara yakni lembaga yang dibentuk masyarakat, yang lebih banyak mempunyai kemauannya sendiri, namun kemauan itu lebih untuk membahagiakan dan mensejahterakan masyarakatnya. Sedangkan dalam negara demokratis, pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk melayani masyarakat (Arief Budiman, 1997 : 7 -29).  

Sedangkan Hans Kelsen sendiri menyebut pemerintah sebagai bentuk khusus dari negara. Atau pemerintah adalah arti sempit dari negara (Hans Kelsen 2014:261). Jadi dari pengertian-pengertian itu, penulis simpulkan, pemerintah adalah arti tertentu atau arti sempit dari negara.

Dalam konteks pengertian seperti itulah bisa dibenarkan atau dimafaatkan Tanah Negara sama dengan Tanah Pemerintah. Namun, kalau masuk ke istilah hukum tidaklah demikian. Tanah Negara beda dengan Tanah Pemerintah.

Tanah Negara

Kalau kita periksa peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) serta peraturan turunan dari UU ini, dan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tidak dijelaskan secara jelas perbedaan antara tanah negara dan tanah pemerintah.

Bahkan menurut penulis, defenisi Panah Pemerintah sama sekali tidak dieksplisitkan. Kalau kita memeriksa literatur, maka penguasaan tanah oleh negara di Indonesia dibagi dalam beberapa zaman, yakni zaman penjajah atau Belanda, zaman Orde Lama, Zaman Orde Baru dan Zaman Reformasi. Pada zaman Belanda, hampir semua tanah di Indonesia adalah milik negara atau Ratu Belanda. Tanah pada zaman Belanda dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi Belanda. Pada zaman Orde Lama, dikeluarkan sejumlah kebijakan pengembalian tanah-tanah yang dikuasai Belanda. Pada zaman Orde Baru tanah dimanfaatkan untuk kepentingan investasi (pembangunan). Sedangkan zaman reformasi tanah digunakan untuk kepentingan investasi dan rakyat (Bernhard Limbong, 2017 : 83-96).

Pada zaman Belanda, ada dua bentuk tanah negara, pertama, tanah-tanah Negara yang disebut dengan tanah Negara bebas. Artinya tanah yang dimaksud belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apa pun. Pengertian hak di sini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk di dalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat.

Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara suka rela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah negara yang diistilahkan sebagai tanah negara yang diduduki oleh rakyat.

Dalam perkembangannya ternyata pemerintah Hindia Belanda juga berpendapat bahwa sebutan tanah negara bebas ini cakupannya dibedakan menjadi dua, (1) tanah-tanah menjadi tanah negara bebas karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu instansi / departemen, dianggap tanah negara dibawah penguasaan departemen yang membebaskan. (2) Tanah negara bebas yang tidak ada penguasaan secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dianggap bahwa tanah tersebut dimasukkan kedalam penguasaan departemen dalam negeri.

Kedua, tanah negara yang tidak bebas. Yaitu tanah negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka ( hak ulayat masyarakat hukum adat).

Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, sebelum terbitnya UUPA, pengertian Tanah Negara, ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953  tentang Pengusaan Tanah-tanah Negara.

Penjelasan umum poin 1 PP tersebut menjelaskan, tanah yang dikuasai oleh negara yaitu  semua tanah yang bebas sama sekali daripada (red-dari) hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan atas hukum adat asli Indonesia maupun yang berdasarkan atas hukum Barat. Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (lihat, penjelasan umum II (2) UUPA). Artinya negara dikontruksikan bukan pemilik tanah. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku Badan Penguasa.

 “...Undang-undang Pokok Agria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar tidak perlu, dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia atau pun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa...”.

Lebih lanjut penjelasan umum II poin 2 ini menerangkan bahwa Badan Penguasa diberikan wewenang oleh rakyat untuk,pertama, mengatur dan menyelengarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.Kedua,  menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Berdasarkan UUPA dan peraturan perundangan perundangan lainnya (setelah Indonesia merdeka) (periksa Himpunan Peraturan dan UU tentang Agraria dan Pertanahan-Edisi Terbaru, Oktober 2017 dan UU Nomor 2 Tahun 2012), tanah negara diartikan sebagai tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Dari konsep peraturan perudang-undangan, ada dua tanah negara yakni, pertama, tanah negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah negara bebas.

Kedua, tanah negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi Tanah Negara. Tanah bekas Hak Barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.

Tanah Pemerintah

Sejauh penulis periksa sejumlah peraturan perundang-undangan, ditemukan,  tidak dijelaskan secara langsung dan eksplisit apa itu Tanah Pemerintah. Penulis temukan penjelasan tidak secara langsung, seperti di bawah ini.

Pertama, dalam penjelasan umum II poin 2 UUPA, berbunyi,”...Dengan berpedoman pada pada tujuan yang disebutkan di atas, negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra (red-otonomi) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat 4 UUPA)...”.

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa Badan Penguasa itu antara lain Departemen bisa berarti Kementerian. Itu berarti pemerintah. Jawatan bisa berarti BUMN. Daerah Swatantra  bisa berarti pemerintah daerah. Lembaga-lembaga ini bisa diberikan tanah oleh negara dengan hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini tentu dengan alas hak pengelolaan.

Kedua, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, pada Pasal 1 dan Pasal 2 menyatakan, (1) hak atas penguasaan tanah oleh negara yang diberikan kepada departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra (daerah otonomi) yang hanya dipergunakan untuk instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai. (2) Apabila dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dan juga dapat diberikan kepada pihak ketiga maka hak penguasaan tersebut menjadi hak pengelolaan.
Hak pengelolaan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan, hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Pasal 67 Permen Agraria ini menyatakan, hak pengelolaan dapat diberikan kepada: instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), PT Persero, Badan Otorita, Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.
Badan-badan hukum di atas dapat diberikan hak pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah.
Pasal 49 Permen Agraria ini juga disebutkan mengenaihak pakai, yakni bisa diberikan kepada instansi pemerintah.

Dari penjelasan peraturan perundangan tersebut disimpulkan bahwa, pertama, Tanah Pemerintah adalah tanah negara yang diberikan kepada instansi pemerintah dengan hak pengelolaan dan hak pakai. Instansi pemerintah seperti kementerian, direktorat dan pemerintah daerah menguasai tanah dengan hak pengelolaan dan hak pakai dengan memiliki alas hak pengelolaan atau hak pakai. Kedua, sedangkan Tanah Negara diartikan sebagai tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. (Edi Hardum, Praktisi Hukum tinggal di Jakarta)


Ingin menjadi Sarjana Pengusaha atau Pengusaha yang Sarjana? Kuliah saja di Jurusan Kewirausahaan Universitas Mahakarya Asia. https://unmaha.bernas.id

Simak terus Bernas TV


Bagikan :


Info : Komentar bukan tanggung jawab Redaksi.
SELANJUTNYA
BERITA TERKINI
Kesehatan

Belum Ada Laporan Efek Fatal Vaksinasi COVID-19 di Kota Jogja

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta telah mulai melakukan penyuntikan pertama vaksin COVID-19 pada tenaga kesehatan mulai pekan lalu. Dan hingga kini belum ada laporan mengenai efek samping berat dari va ...

Nasional

Begini Konsep Presisi Komjen Listyo Sigit untuk Transformasi Tubuh Polri

JAKARTA, BERNAS.ID - Melalui rapat paripurna, DPR RI telah menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Listyo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti seluruh rangkaian proses persetujuan d ...

Olahraga

Kompetisi Liga 1 2020 Dihentikan Dianggap Tepat, Ini Alasan PSS

SLEMAN, BERNAS.ID - Sleman menilai keputusan PSSI untuk memberhentikan kompetisi Liga 1 2020 merupakan tindakan yang  tepat. Keputusan ini memberikan waktu dan napas bagi klub untuk berbenah, dan fokus pada kompetisi 2021 mendatang. ...

Kesehatan

17,29 Persen Nakes Kota Jogja Telah Divaksin

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Sejumlah nakes di Kota Jogja telah menjalani vaksinasi suntikan tahap pertama. Hingga Kamis (21/1/2021) malam, sekitar 17 persen nakes yang terverifikasi telah menjalani vaksinasi COVID-19. Ketua Harian Satgas Pen ...

Hukum dan Kriminal

Polisi Bekuk Geng Klitih di Jogja yang Bacok Tiga Orang

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Polisi kembali membekuk satu geng kejahatan jalanan atau klitih di Kota Yogyakarta. Geng tersebut sempat ramai dibicarakan di Twitter karena aksi mereka yang membacok tiga pemotor di sekitar Jalan Gambiran, Umbulharj ...

Ekonomi

Kriteria Trusted Broker Review dan Rekomendasi Terbaik di Indonesia

BERNAS.ID - Ada beberapa trusted broker review yang bisa Anda jadikan sebagai referensi untuk memilih siapa paling baik. Sebenarnya ada kriteria dalam mempertimbangkan sebelum menentukan platform mana yang lebih pantas saat ingin bermain va ...

Ekonomi

Pemkot Yogyakarta Genjot Belanja Online di Pasar Tradisional

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Layanan belanja kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional secara online terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk itu program  kerja sama layanan belanja online di pasar tradisional di Kota Yogy ...

Pendidikan

UKDW Gelar Webinar Terkait MBKM

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan sehingga mahasiswa siap memasuki dunia kerja. Dalam konsep ...

Nasional

Warga Kepulauan Talaud Rasakan Guncangan Kuat Gempa M7,0

JAKARTA, BERNAS.ID – Warga Kepulauan Talaud merasakan guncangan kuat saat gempa terjadi pada Kamis (21/1/2021), sekitar pukul 19.23 WIB. BMKG melaporkan pemutakhiran parameter gempa pada magnitudo 7,0 serta berada 132 km timur laut Me ...

Hukum dan Kriminal

Sengketa Tambang Pasir, Kedua Pihak Klaim Kebenaran

BANTUL, BERNAS.ID - Puluhan warga Padukuhan Nengahan-Srandakan Bantul menghadiri sidang gugatan terbitnya ijin operasi produksi pertambangan yang dikeluarkan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DI ...

DIY

Kepala Dinas Kesehatan Beri Penjelasan Terkait Positifnya Bupati Sleman

SLEMAN, BERNAS.ID - Menanggapi Bupati Sleman, Sri Purnomo yang positif Covid-19, Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Joko Hastaryo menyatakan tidak ada hubungannya dengan pemberian vaksin pada tanggal 14 Januari 2021 bersamaan dengan 10 tokoh Sl ...

Nasional

Ini Harapan Partai Gelora Kepada Listyo Sigit Sebagai Kapolri Baru

JAKARTA, BERNAS.ID - Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo disetujui sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI. Seluruh fraksi menye ...

Hukum dan Kriminal

Pasca Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Pengadaan CSRT, PRK dan MUM Langsung Ditahan

JAKARTA, BERNAS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah melakukan penetapan serta penahanan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasia ...

DIY

Bupati Sleman Positif Covid-19

SLEMAN, BERNAS.ID - Bupati Sleman, Sri Purnomo mengkonfirmasi dirinya positif COVID-19, Kamis (22/1/2021). Sebelumnya, Rabu kemarin (20/1/2021), ia menjalani tes swab antigen dengan hasilnya positif. Kemudian, dilanjutkan tes swab PCR, hasi ...

DIY

Soal Perpanjangan PPKM, DIY Ikuti Pusat

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memutuskan akan memperpanjang Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua minggu setelah 25 Januari mendatang di sejumlah daerah dengan indikator tertentu ...

Daerah

Begini Suasana Uji Coba Terbatas KRL Jogja Solo

YOGYAKARTA, BERNAS.ID — Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo mulai diujicobakan secara terbatas Rabu (20/1/2021). Uji coba terbatas ini direncanakan akan berlangsung hingga Minggu (31/1/2021), dan untuk masyarakat umum dapat mengi ...

DIY

Galang Dana Bencana, GIPI Gelar Lelang dan Baca Puisi

Yogyakarta, BERNAS.ID - Lelang Lukisan litografi ke 104 dari 200 karya Maestro Lukis Affandi dalam acara Pariwisata DIY Peduli musibah dan bencana di Indonesia, yg digelar GIPI DIY (rabu 20/1) kemarin menjadi menarik. Sebab beberapa asosias ...

Budaya

Bangkitkan Semangat Pelukis Daerah di Tengah Pandemi, IPI Menggelar Pameran Akbar

BANTUL, BERNAS.ID - Ikatan Pelukis Indonesia (IPI) cabang Yogyakarta menggelar Pameran Akbar #2 IPI, yang berlangsung selama sepekan, mulai tanggal 16 hingga 23 Januari 2021 bertempat di Pendhapa Art Space, Bantul. Diakui Wakil Ketua IPI ...

Nasional

Presiden Jokowi Apresiasi Tim SAR Gabungan Evakuasi Pesawat Sriwijaya Air SJ182

JAKARTA, BERNAS.ID - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)  melakukan peninjauan posko darurat evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Dermaga JICT II Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta,  Selasa(20/1/2021). Dalam keterangan pers usai ...

DIY

Erupsi Efusif, Merapi Luncurkan Awan Panas dengan Jarak Bervariasi

SLEMAN, BERNAS.ID - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan 8 kali awan panas guguran Gunung Merapi pada hari Rabu (20/1/2021). Terjadi pada periode pukul 12.00-18.00 WIB. BPPTKG mencatat gug ...

DIY

Selama PTKM Jam Layanan Perpustakaan Kota Yogyakarta Dibatasi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Setelah beberapa hari pelaksanaan kebijakan Pembatasan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) yakni mulai tanggal 11-25 Januari 2021 pengunjung yang datang ke Perpustakaan Kota Yogyakarta mengalami penurunan, nam ...

Lingkungan

Menteri LHK Luruskan Kesimpangsiuran Soal Banjir Di Kalsel

JAKARTA, BERNAS. ID - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluruskan terkait terjadi kesimpangsiuran tudingan kebijakan yang mengakibatkan banjir di Kalimantan Selatan.  Kondisi dan dinamika penutupan hutan (lahan ...

Hukum dan Kriminal

Berawal dari Nyanyian, Warga Jogja Terancam Hukuman

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Polsek Tegalrejo Yogyakarta menangkap pria berinisial CF (19) atas kasus penganiyaan anak. Warga Pringgokusuman tersebut telah memukul teman main sekampungnya yang berusia 15 tahun berinisial AAW. Kejadian b ...

Nasional

Masyarakat Dapat Ikuti Uji Coba KRL Jogja-Solo dengan Tarif Rp1

YOGYAKARTA, BERNAS.ID — Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo akan melakukan operasional secara terbatas mulai Rabu (20/1/2021) – Minggu (31/1/2021). Dan untuk masyarakat umum dapat mengikuti uji coba mulai Senin (1/2/2021) &ndash ...

DIY

Jalan Tol Jogja-Solo Sudah Dibahas Sejak Tahun 90-an

SLEMAN, BERNAS.ID - Patok trase jalan tol Yogyakarta-Bawen, mulai dipasang di Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Sleman, Selasa (19/1/2021). Lokasi tepatnya terletak di Selokan Mataram, selatan SMP Negeri 2 Tempel Sleman. Proses pemasanga ...

Daerah

Perubahan Dampak Erupsi Merapi, Pemkab Magelang Siapkan Skenario Baru

MAGELANG, BERNAS.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang menyiapkan skenario baru terkait perubahan potensi dampak erupsi Gunung Merapi. Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBBD) Kabupaten Magelang Edy Susanto ...

DIY

Jarak Luncur Awan Panas 1,8 Kilometer, Masih Kategori Kecil

SLEMAN, BERNAS.ID - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyampaikan saat ini Gunung Merapi memasuki masa erupsi efusif sejak 4 Januari 2021. Masa erupsi efusif akan ditandai dengan lelehan lava pijar. ...

Nasional

PMI Bantu Korban Bencana Gempa Bumi di Sulbar

JAKARTA, BERNAS.ID -  Ambulans dan petugas kesehatan Palang Merah Indonesia (PMI) hadir untuk menangani masyarakat yang terdampak gempa bumi di Sulawesi Barat. Bantuan berupa makanan, air bersih, serta terpaulin telah didatangkan be ...

Hukum dan Kriminal

Aksi Dibatasi, Gubernur DIY Disomasi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) mengirim somasi terbuka pada Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2021. Ini adalah Pergub tentang Pengendalian ...

Nasional

Presiden Instruksikan Menteri PUPR Segera Perbaiki Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir di Kalsel

KALSEL, BERNAS.ID - Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (18/1/2021), guna meninjau lokasi terdampak banjir di sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Dalam keterangan persnya Presiden me ...

Kesehatan

Masyarakat Kembali Diingatkan Potensi Penularan COVID-19 Lewat Keluarga dan Kantor

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta kembali mengingatkan potensi penularan kasus di keluarga dan kantor atau tempat kerja yang masih harus tetap diwaspadai. Pasalnya kejadian semacam itu masih t ...

DIY

Radius Awan Panas Merapi Tambah Sejauh, 1,8 Kilometer

SLEMAN, BERNAS.ID - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat awan panas guguran 1 kali dengan jarak luncur 1,8 kilometer ke Kali Krasak dan Kali Boyong pada pukul 02.27 WIB, Selasa dini hari (19/1/ ...

Nasional

Seluruh Korban Ditemukan, Operasi SAR Longsor Sumedang Ditutup

SUMEDANG, BERNAS.ID - Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh korban tanah longsor di Sumedang, Senin (18/1/2021). Dua korban terakhir, berhasil ditemukan pukul 19.59 WIB dan pukul 21.13 WIB. Kedua korban masih anak-anak, berjenis kelam ...

Nasional

Partai Gelora Lepas Armada Pangan untuk Korban Gempa Mamuju

JAKARTA, BERNAS.ID - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, konsen dalam membantu penanganan korban bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Salah satu langkah kongkret Gelora Indonesia dalam menangani bencana adalah me ...

Lingkungan

Menteri KKP Tebar 7200 Bibit Ikan di Ngaglik Sleman

SLEMAN, BERNAS.ID - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menebar 7.200 bibit ikan lokal di Embung Gadingan, Sinduharjo, Ngaglik, Senin (18/1/2021). Penebaran bibit 5.000 ekor nila dan 2.200 ekor nilem dilakukan bersam ...

DIY

Gubernur DIY Dorong Rumah Sakit Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana X mendorong penambahan tempat tidur (TT) di Rumah Sakit untuk pasien Covid-19. Penambahan TT rumah sakit ini diprioritaskan untuk pasien dengan kriteria ...

Ekonomi

Harga Sayuran Ini di Pasar Tradisional Masih Tinggi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID — Harga cabai di pasar tradisional Yogyakarta masih tinggi dalam satu bulan ini. Pasalnya, curah hujan yang tinggi membuat kualitas cabai ataupun jumlah panen menurun. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, D ...

Nasional

Muhammadiyah Sepakat Pembunuhan 6 Anggota FPI adalah Pelanggaran HAM

JAKARTA, BERNAS.ID - PP Muhammadiyah telah mempelajari Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Nomor 003/Humas/KH/I/2021 tertanggal 08 Januari 2021 tentang peristiwa kematian 6 anggota Laskar FPI ya ...

Hukum dan Kriminal

Kuasa Hukum IM Anggap Pihak UII Tidak Independen

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Dalam persidangan terakhir untuk acara pembuktian gugatan ke pihak Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (12/1/2021), Kuasa Hukum IM menyatakan pihak tergugat tidak independen. Pasalnya, psikolog atau konselor ...

Politik

APHA Indonesia Minta Segera Sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat

JAKARTA, BERNAS.ID - Asosiasi Pengajar Hukum Adat atau APHA Indonesia berkomitmen, untuk terus mengawal dan mendorong penuntasan proses pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat di DPR RI. Hal ini menanggapi sikap Fraksi Partai Golk ...

DIY

Kapolri yang Baru Dituntut Selesaikan Kasus Udin Bernas

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Calon tunggal Kapolri, Komjen Listyo Sigit melakukan silaturahmi ke sejumlah mantan Kapolri untuk minta doa restu. Tak hanya itu, ia juga meminta wejangan sebelum mengemban tugas menjadi orang nomor satu di Korps Bha ...

Ekonomi

Rp 1,25 Miliar Dianggarkan untuk Fasilitasi Gratis Ongkir UMKM DIY

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Dinas Koperasi dan UKM DIY kembali memberikan fasilitas ongkos kirim gratis (ongkir) yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM. Ini untuk untuk meringankan beban finansial UMKM di DIY di masa pandemi COVID-19. Kepal ...

DIY

Jembatan Baru Depan GL Zoo Akhirnya Segera Difungsikan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Jembatan baru yang terletak depan Gembira Loka Zoo sebentar lagi bakal difungsikan. Usai mengalami penyempurnaan sejak Mei 2019, jembatan tersebut akan segera bisa dilintasi kendaraan umum. Kepala Bidang Lalu Lint ...

Politik

Kenangan Rizal Ramli Untuk Gerakan 77/78

JAKARTA, BERNAS. ID - Ekonom Rizal Ramli, memulai puncak karir politiknya saat menjadi salah seorang tokoh gerakan mahasiswa pada era 77/78. Ia bersama para mahasiswa lainnya kritis terhadap orde baru. Ia pun menganggap eranya tersebut ...

DIY

Semalam Merapi Luncurkan 56 Guguran Lava Pijar, Terjauh 1,5 Kilometer

SLEMAN, BERNAS.ID - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat 56 kali guguran lava pijar sejak Sabtu (16/1/2021) malam-Minggu dini hari (17/1/2021). Meski terus erupsi puluhan kali, Gunung Merapi ma ...

Nasional

Kerahkan Ratusan Relawan, Muhammadiyah Dirikan 7 Pos Pelayanan Bantu Korban Banjir Kalsel

KALSEL, BERNAS.ID - Banjir yang melanda Kalimantan Selatan sejak tanggal 10 Januari 2021 silam hingga kini belum surut, bahkan intensitas hujan tinggi masih sering terjadi. Ini mengakibatkan di banyak daerah ketinggian air bisa mencapai 2 - ...

Nasional

Gunung Semeru Meletus, Luncurkan Awan Panas Sejauh 4,5 Kilometer

LUMAJANG, BERNAS.ID - Telah terjadi Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru dengan jarak luncur kurang lebih 4,5 kilometer pada Sabtu (16/1/2021) sore pukul 17.24 WIB. Menurut laporan pengamatan visual sementara, terlihat asap meluncur ke ...

DIY

Polri Kirim Sejumlah Bantuan Tangani Gempa Sulbar

JAKARTA, BERNAS.ID - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengirimkan sejumlah bantuan dalam penanganan gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat yang terjadi pada Jumat dini hari, 15 Januari 2021. Hal tersebut tertuang dalam sura ...

Kesehatan

Pemda DIY Diminta Segera Rekrut Tenaga Kesehatan Tambahan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Pemda DIY diminta untuk segera melakukan rekrutmen tenaga kesehatan baru. Ini untuk meningkatkan kemampuan penanganan COVID-19 di berbagai rumah sakit di DIY. "Kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam ...

Kesehatan

Baru 10 Persen Nakes di Kota Yogyakarta yang Sudah Divaksin COVID-19

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Vaksinasi COVID-19 di Kota Yogyakarta terus diadakan khususnya untuk tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Tercatat ada sekitar 475 tenaga kesehatan atau baru 10 persen dari total terdata yang sudah divaks ...