Seminar Draf Rencana Aksi Daerah sebagai Implementasi SDG’s Berperspektif Disabilitas Tingkat Kabupaten di DIY

BANTUL, BERNAS.ID – Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) bersama CIQAL, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, dan ILAI menggelar Seminar Draf Rencana Aksi Daerah sebagai Implementasi SDG's Berperspektif Disabilitas tingkat Kabupaten di DIY, Selasa (17/9/2019) bertempat di Hotel Dafam Rohan Yogyakarta.

Direktur CIQAL, Suryatiningsih BL pada kesempatan itu menyampaikan masih adanya kekurangan dukungan terhadap Disabilitas, terutama di tempat umum. “Terkadang disuatu tempat sudah ada fasilitas untuk disabilitas, tapi ukurannya belum sesuai dengan standarusasi untuk kaum difabel,” katanya disela kegiatan.

Tidak sesuainya fasilitas bagi Disabilitas dinilai Suryatiningsih karena disetiap pembentukan fasilitas tersebut tidak pernah melibatkan para Disabilitas. “Kami tidak pernah diajak rembugan apabila mau membangun infrastruktur bagi difabel, dan hasilnya banyak saya temui tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan para disabilitas,” tambahnya.

Sementara itu, Ahmad Ma'ruf
Anggota Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas, mewakili unsur MPM PP Muhammadiyah, menyebutkan tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs ditargetkan pada 2030 dapat tercapai di Indonesia. “Pewujudan SDGs sudah seharusnya menjadi prioritas bagi pemda kabupaten/Kota di DIY dan semestinya dikomitmenkan sebagai agenda pembangunan inklusif,” katanya.

Keterbatasan sumberdaya dan kompleksitas permasalahan tiap daerah yang berbeda-beda perlu disikapi dengan penyusunan alur program dan kegiatan yang sistematis dalam dokumen rencana aksi. 

“Meskipun prinsip dasar pembangunan bersifat inklusif, namun ketika tidak ada penekanan yang tekstual terkadang dalam pelaksanaan pencapaian SDGs menganaktirikan para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pada semua dokumen perencanaan pembangunan yang berujung pada pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan perlu memiliki perspektif disabilitas, yang terlihat dari design program yang melibatkan komunitas rentan termasuk difabel,  bentuk program sesuai kebutuhan dan permasalahan difabel, serta implementasinya secara nyata memberikan kuota tertentu pada penyandang disabilitas,” terangnya.

Pada seminar ini disampaikan rumusan program dan kegiatan untuk pencapaian Tujuan penghapusan kemiskinan termasuk sasaran penyandang disabilitas, pendidikan inklusi berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang ramah difabel, dan ketenagakerjaan yang menyerap penyandang disabilitas. Dokumen tersebut disampaikan pada pemda Gunungkidul, Bantul, Sleman dan kulonprogo. (cdr)