Membangun Desa Anti Politik Uang: Sebuah Ikhtiar


01 Oktober 2019

M Abdul Karim Mustofa, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman (foto: istimewa)

SEANDAINYA masyarakat kita tanya perihal Pemilu atau Pilkada dan penegakan hukum pemilu di Indonesia, apakah bagus, sedang atau malah buruk. Bisa jadi mereka secara berjamaah akan menjawab atau justru balik mengembalikan pertanyaan kita, bagaimana dengan politik uang, apakah sudah tertangani dan ditindaklanjuti atau belum. Kalau politik uang tidak ada, maka pemilu di Indonesia dianggaplah sukses dan demokratis.

Harapan masyarakat di atas saya pikir ada benarnya, bahwa indikator pemilu sukses di antaranya adalah minimnya pelanggaran pidana pemilu di masyarakat, entah dilakukan oleh kontestan peserta pemilu ataupun publik yang melaksanakan pemilu sekaligus juga penyelenggara pemilunya. Satu di antara harapan mereka adalah pelanggaran pemilu berupa politik uang yang sudah menggurita bahkan membudaya ini harus hilang dulu sebagai prasyarat pemilu kita berjalan baik dan demokratis. Selama masih ada “sedekah politik” ini niscaya penyelenggaraan pemilu sampai kapanpun ya tidak akan bergeser pada paradigma pembodohan masyarakat terutama dalam pendidikan politik.

Politik uang, kalau kita kaji, merupakan satu penyakit akut, ibarat kanker sudah memasuki stadium empat, yang terus menghampiri setiap penyelenggaraan pemilu. Bagaimana tidak, definisi teoritisnya politik uang adalah suatu bentuk pemberian janji atau janji menyuap seseorang supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu. Definisi bebasnya adalah pertukaran uang dengan sebuah kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi sesungguhnya membawa pada kepentingan partai/kelompok/komunitas maupun pribadinya. Kaitannya dengan bentuk politik uang ini pun bermacam-macam bisa uang (cash money), fasilitas umum, pemberian fasilitas lain yang dilarang dan sebagainya.

Menilik pengalaman dari pemilu satu ke pemilu lainnya, praktek politik uang baik berupa pemberian janji-janji maupun materi uang/barang kepada pemilih biasanya terjadi di kalangan masyarakat grassroot yang memang rentan terhadap praktek ini, bisa per individu, kelompok masyarakat, dusun, desa, dan sebagainya. Mereka menjadi bahan komoditi pasar yang bisa dijualbelikan sesuai dengan modal-kapital dari kontestan. Mereka yang biasa berpolitik uang maka bisa mendapatkan uang pangkal satu caleg, dua caleg atau bahkan akumulasi beberapa caleg biasa disebut sebagai makelar politik uang.

Dampak Politik Uang

Politik uang dalam segala bentuknya mempunyai dampak destruksi untuk tatanan demokrasi di Indonesia. Banyak kalangan menyebut setidaknya ada empat (4) poin yang bisa menyebabkan demokratisasi di Indonesia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, politik uang bisa merendahkan martabat rakyat, bagaimana tidak hakikatnya hak politik, hak menentukan pilihan mereka harus tergadaikan dengan kepentingan sesaat, uang recehan, sembako murahan dsb. Kedua, Politik uang berimplikasi pada ketidakjujuran dan berujung pada nalar dan mental korupsi. Seperti kita tahu bersama, politik uang akan menjadi embrio bagi tumbuh kembangnya persoalan korupsi di Indonesia. Ketiga, politik uang menyebabkan kaderisasi politik terhenti, bahwa caleg-caleg yang jadi dan terlantik adalah mereka yang mampu meyakinkan rakyatnya dengan cara disuap, disogok, dan diming-imingi berbagai jawaban kebutuhan mereka. Dan rata-rata mereka yang berbuat demikian adalah caleg-caleg baru yang baru saja merambah dunia perpolitikan, sehingga bila ingin dikenal di masyarakat secara instant, salah satunya menggunakan perangkat ini. Keempat, politik uang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pemimpin dan wakil rakyat. Sudah menjadi pembicaraan umum bila kemudian, caleg atau pemimpin yang terpilih bagaimana caranya bisa menunaikan janji-janjinya saat kampanye, dan bila tidak tertunaikan janjinya, sudah jelas dia akan ditinggalkan masyarakat mengingat janjinya hanya omong kosong.

Mengapa Politik Uang Masih Terjadi

Ada sebuah guyonan yang mafhum di masyarakat tentang politik uang ini, diibaratkan dengan orang yang kentut dan baunya menyebar kemana-mana tapi siapa yang kentut tidak ada yang tahu atau malah terkadang saling tuduh siapa yang kentut. Guyonan tersebut sebenarnya bisa menggambarkan persoalan ini sudah banyak didengar di masyarakat, namun lagi-lagi proses penegakan hukum yang sering terkendala terkait keterpenuhan unsur-unsurnya, entah pelakunya, alat buktinya atau unsur lainnya.

Pertanyaan mendasar kita, mengapa politik uang masih terjadi di masyarakat dan semakin massif saja bila mendekati hari pemungutan suara. Adakah persoalan mental pada diri kandidat yang cenderung berlaku praktis pragmatis asal jadi ataukah sebab masih adanya pasal-pasal karet dalam regulasi pemilu kita sehingga menjadi celah politik uang terus dilakukan, ataukah juga budaya masyarakat yang paradigmatik menerima politik uang karena ewuh pekewuh, ora ilok kalau tidak menerima, pemberian (baca: politik uang) adalah bagian dari sedekah dan sebagainya. Dan yang paling memperihatinkan kalau politik uang adalah sistemik, transaksi ekonomi antara kandidat dan masyarakat atau sebaliknya di mana berlaku supply and demand di antara mereka.

Selain sebab di atas soal politik uang ini bisa dianalisis dengan sudut pandang yang lain bahwa ada faktor sistem pemilu kita mendorong adanya politik uang sehingga masih terjadi, meski alasan ini bukan angka mati sebab politik uang. Sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam Pemilu umum kita mengharuskan seorang kandidat calon anggota legislatif (caleg) ataupun perseorangan berkompetisi tidak hanya dengan caleg dari parpol lain tetapi juga caleg dari parpol sendiri. Kompetisi yang intens di antara banyaknya kandidat juga berarti bahwa mereka hanya memerlukan sedikit suara agar bisa menjadi anggota legislatif.

Desa Anti Politik Uang, Sebuah Ikhtiar

Melihat dampak yang disebabkan oleh adanya politik uang, ketidakpercayaan terhadap pemimpin yang terus bertambah di masyarakat, keterwakilan yang sia-sia karena janji palsu dan sebagainya, sepertinya butuh sebuah ikhtiar bersama untuk mencegah, menolak, dan melawan politik uang. Sudah saatnya masyarakat diajak terlibat secara langsung untuk melek politik, melek bahaya politik uang, sadar diri bahwa mereka bukanlah obyek komoditas yang bisa dijualbelikan seharga lima puluh ribu rupiah, paling banter seratus ribu rupiah dalam 1 jam untuk kurun waktu lima tahun, tidak masuk akal bukan.

Pelibatan masyarakat secara aktif untuk turut mengawasi pemilu harus dimaksimalkan. Salah satu bentuk yang bisa jadikan gerakan sosial masyarakat adalah gerakan Desa Anti Politik Uang atau Desa APU, sebuah istilah bagi desa yang mampu meneguhkan dirinya menjadi kawasan yang akan menolak politik uang dan melawan segala praktik politik uang dalam pemilu ataupun pilkada, dengan cara mengorganisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dan membanguan niatan mulia secara berjamaah bahwa politik uang sejatinya adalah perbuatan hina dan merusak tatanan demokrasi dan kemasyarakatan yang ada.

Desa Anti Politik Uang (Desa APU) yang sudah digagas dan diinisiasi oleh Bawaslu DIY bersama dengan Bawaslu Kabupaten/kota serta didukung penuh oleh beberapa desa di DIY pada saat Pemilu 2019 yang lalu harus dilanjutkan. Paling tidak, ikhtiar ini menjadi bagian dari amal mulia, mengajak kepada kebaikan secara bersama-sama menolak dan melawan politik uang yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Pada Pemilu 2019 yang lalu tercatat setidaknya terdapat 38 desa se-DIY yang sudah dan akan terus menggelorakan serta melanjutkan komitmen pencegahan terhadap politik uang sekaligus menjadi pendidikan politik dasar masyarakat. Desa/Kelurahan yang merupakan entitas terkecil dari pemerintahan diyakini akan berjalan efektif menggerakkan masyarakat ke arah demokratisasi yang lebih baik. 38 Desa percontohan/pilot project sebagai Desa Anti Politik Uang (APU) terbagi di Sleman dengan jumlah 2 desa APU, Bantul dengan jumlah 11 desa APU, Kota Yogyakarta dengan jumlah 1 desa APU, Kulonprogo dengan jumlah 6 desa APU, dan Gunungkidul dengan jumlah 18 desa APU.

Demokratisasi kita saat ini sedang berjalan ke arah kemapanan (establish democracy), tentu kita tidak berharap jalan ini tidak terciderai oleh kualitas pemilu yang buruk disebabkan adanya masifitas praktek politik uang di masyarakat. Itulah ikhtiar yang harus dijalankan bersama-sama antara Bawaslu sebagai lembaga pengawas struktural Pemilu dan Pilkada dengan diback up penuh oleh kesadaran masyarakat untuk setia memberangus penyakit akut bernama politik uang ini sampai ke akar-akarnya, semoga.

(M Abdul Karim Mustofa, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman)


Bagikan :
SELANJUTNYA
BERITA TERKINI
Lingkungan

Tim SAR Berhasil Evakuasi 4 Pendaki yang Terjebak Kebakaran Gunung Ranti

BANYUWANGI, BERNAS.ID - Pada hari Sabtu (19/10/2019) pukul 21.45 WIB, Kantor SAR Surabaya menerima informasi adanya 4 pendaki yang terjebak di Gunung Ranti Kabupaten Banyuwangi akibat kebakaran hutan. Tim Rescue Pos SAR Banyuwangi diterjunk ...

Budaya

Binnale XV 2019 Ruang Seniman Sikapi Isu Pinggiran Asia Tenggara

YOGYA, BERNAS.ID - Binnale XV Equator #5 2019 resmi dibuka di Jogja Nasional Museum (JNM) pada Minggu (20/10/2019) sore. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, salah satu eksibisi seni terbesar di Jogja yang mengusung tema 'Do We Live i ...

Politik

Mahasiswa di Jogja Tolak Upaya Pelemahan KPK

SLEMAN, BERNAS.ID - Ketua BEM KM UNY Agung Wahyu Putra Angkasa mendorong agar Presiden memberikan penguatan terhadap KPK setelah DPR mengesahkan pada 17 September 2019 yang lalu. Hal ini disampaikannya pada diskusi tentang RUU KPK "Bis ...

DIY

Mangayubagya HUT Kota Yogyakarta ke 263, Bank Jogja Lakukan Pengundian Tabungan Tahap II

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Yogyakarta ke 263, PD BPR Bank Jogja menyelenggarakan Jalan Sehat dan pengundian tabungan tahap kedua memperebutkan hadiah utama satu buah mobil, Minggi (20/10/2 ...

Politik

Gerindra Dan Demokrat Masuk Kabinet ? Ini Kata Sedulur Jokowi

JAKARTA,BERNAS.ID - Partai Gerindra dan Partai Demokrat dikabarkan masuk ke Kabinet Jokowi-Amin. Masuknya kedua parpol yang sebelumnya berseberang di pilpres 2019 tersebut menimbulkan polemik. Sekjen Sedulur Jokowi, Bambang ...

Budaya

Tak di Depan Pasar, 3 Panggung di Pasar Keroncong Kotagede 2019 Tetap Ramai

YOGYA, BERNAS.ID - Event Pasar Keroncong Kotagede sukses digelar Sabtu (19/10/2019) malam. Yang berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini panggung tak digelar di depan Pasar Kotagede. "Pasar Keroncong Kotagede tahun ini membawa nuans ...

DIY

88 Mahasiswa ASMI Santa Maria Diwisuda

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Akademi Sekretari dan Manajemen Marsudirini  (ASMI) Santa Maria Yogyakarta menggelar Wisuda Diploma Tiga Tahun 2019, Sabtu (19/10/2019) di Auditorium ASMI Santa Maria Jl. Bener No. 14, Yogyakarta. Adapun mahasis ...

Politik

Walikota Ajak Warga Kota Yogyakarta Menolak Mobilisasi Massa

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pada besok ini, hari Minggu 20 Oktober 2019, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti melalui akun instagram @pemkotjogja mengimbau kepada masyarakat Kota ...

Budaya

Grebeg Pasar Jogja Digelar, 2.500 Pedagang Arak Gunungan

YOGYA, BERNAS.ID—Sebanyak 30 pasar tradisional di Kota Jogja meramaikan Grebeg Pasar, Sabtu (19/10/2019) siang. Acara yang kali ini bertajuk Drop-Dropan Bakul Pasar tersebut digelar dalam rangka meramaikan HUT ke-273 Kota Jogja. Se ...

DIY

Pembayaran Retribusi Pasar Jogja Kini Bisa Lewat LinkAja

YOGYA, BERNAS.ID - Pembayaran retribusi pelayanan pasar di Kota Jogja kini bisa dilakukan lewat LinkAja. Ini setelah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemkot Yogyakarta dengan LinkAja, Sabtu (19/10/2019) di Mal Galeria Yogyakarta. ...

Politik

Jadi Anggota Dewan HAM PBB, DPR : Ini Momentum Indonesia

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Hari ini, untuk ke-5 kalinya, Indonesia berhasil menjadi anggota Dewan HAM PBB 2020-2022 dengan perolehan suara terbanyak di Asia Pacific group dengan perolehan suara 174 dukungan. Sedangkan Jepang 165, korsel 165, M ...

Olahraga

Walikota Jogja: Hasil Porda Jadi Cambuk

YOGYA, BERNAS.ID - Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV dan Peparda atau Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) II DIY 2019 resmi ditutup. Upacara penutupan berlangsung semarak Jumat (18/10/2019) malam di Halaman Balaikota Yogyakarta. Kabupaten S ...

Politik

Bambang Praswanto : Pelantikan Presiden Puncak Proses Panjang yang Diamanatkan Konstitusi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Menjelang Pelantikan Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019 mendatang, Ketua Forkom Masyarakat Madani DIY, Bambang Praswanto angkat bicara tentang hal itu, baginya proses  konstitusional Pemilihan Pres ...

Hukum dan Kriminal

Pemprov DKI Diminta Segel Gedung Lumina Tower The Kuningan Place

JAKARTA, BERNAS.ID - Kuasa hukum PT Brahma Adhiwidia (BA) Andreas FK meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melalukan penyegelan terhadap gedung Lumina Tower, The Kuningan Place, Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan And ...

Politik

Bawaslu RI Waspadai Permainan Mahar Jelang Pilkada 2020

SLEMAN, BERNAS.ID- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mewaspadai mahar yang diminta partai politik kepada pasangan calon (paslon) yang akan maju jelang Pilkada 2020. Sebab, pemberian mahar tidak diperbolehkan dalam undang-undang dal ...

Lingkungan

TGB Raih Penghargaan dari Grand Shaikh Al-Azhar Mesir

JAKARTA, BERNAS.ID - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menerima penghargaan dari Grand Shaikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmed El-Tayeb, Kamis (17/10/2019) di ruang uta ...

Wacana

Wayan Supadno : Bisa Bikin Pesantren Bebas Biaya dengan Cara Ini

"Yang saya tahu bahwa dahan jika sudah berbuah lebat dibanding dahan yang lainnya, tapi masih dipaksa agar lebih lebat lagi, biasanya dahan tersebut akan patah sekalipun tanpa terhempas angin. Begitu juga jika seseorang larinya kelilin ...

Hukum dan Kriminal

KPK Vakum, Ray : Selamat Datang Masa Gelap Pemberantasan Korupsi

JAKARTA,BERNAS.ID - Undang-undang KPK yang baru hasil revisi sudah mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019. Banyak kalangan yang mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi dan penguatan KPK. "Sulit menyatak ...

Politik

Panglima TNI : Marwah dan Nama Baik NKRI Dipertaruhkan dalam Pelantikan Presiden RI

JAKARTA, BERNAS.ID - Marwah dan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertaruhkan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Dengan demikian, seluruh komponen bangsa harus turut serta dalam menjamin keberhasilan pelant ...

Hukum dan Kriminal

Di Gorong-gorong Ngampilan Kota Yogyakarta, 119 Peluru Aktif Ditemukan

JOGJA, BERNAS.ID- Seorang karyawan proyek, sekira pukul 09.30 WIB, menemukan ratusan peluru aktif di sebuah gorong -gorong sisi barat RS PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Karyawan proyek menemukan ratusan peluru-pe ...

Budaya

Ajak Masyarakat Peduli Alam Melalui Pameran

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Bumi yang saat ini kita tinggali bukanlah milik manusia saja. Banyak makhluk hidup seperti tumbuhan dan binatang yang hidup bersama manusia sejak jutaan tahun lalu. Semua makhluk hidup tersebut terus berevolusi mengi ...

Politik

Effendi Sianipar : Masyarakat Punya Peran Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Presiden

JAKARTA, BERNAS.ID - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Sianipar berharap, seluruh komponen bangsa bisa menjaga suasana yang kondusif serta keamanan menjelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma ...

Pendidikan

Hormat Bendera dalam Upacara, Simbol Penghargaan terhadap NKRI

SLEMAN, BERNAS.ID- Dalam rangka peringatan hari Santri, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta menggelar lomba pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tingkat nasional untuk SLTA di kampus UIN Suka Yogyakarta s ...

Politik

Terima Pimpinan MPR, Presiden Jokowi Ingin Pelantikan Khidmat dan Sederhana

JAKARTA, BERNAS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Kesepuluh pimpinan MPR dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dalam per ...

Daerah

KPU dan Pemkab OKU Tandatangani NPHD

OKU, BERNAS.ID - Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKU menandatangani Naskah Perjanjian  Hibah Daerah (NPHD) bertempat di Ruang Rapat Bina Praja Komplek Pemkab OKU, Senin (14/10/2019). Diungkap ...

Budaya

Ucap Syukur, 1000 Jeep Kenduri di Bunker Kali Adem

SLEMAN, BERNAS.ID- Sebagai bentuk rasa syukur, 1000 sopir jeep wisata Merapi menggelar Kenduri Raya Sewu Jeep Merayap Merapi di Lapangan Boyong Kaliurang Sleman, Senin pagi 14 Oktober 2019. Kenduri syukur ini dilakukan sebab pasca erupsi ...

Politik

Diperkarakan Soal Cuitan, Hanum Rais Bolos Rapat Paripurna DPRD DIY

YOGYA, BERNAS.ID - Anggota DPRD DIY dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanum Salsabiela Rais, hari ini (14/10/2019) mangkir dalam rapat paripurna ke-54 masa persidangan III tahun 2019. Berdasarkan pantauan Bernas.id, rap ...

DIY

KPK Akan Lumpuh dalam Tiga Hari ke Depan

SLEMAN, BERNAS.ID- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lumpuh dalam tiga hari ke depan jika pemerintah tidak melakukan intervensi dengan mengeluarkan Perppu KPK agar Undang-undang (UU) KPK ...

Daerah

Gowes Bersama Memeriahkan HUT TNI ke 74

OKU, BERNAS.ID - Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) didampingi Dandim 0403/ OKU dan Kapolres OKU melepas ratusan peserta Gowes HUT TNI ke 74 dengan tema "Gowes Sehat Bersama TNI Profesional Kebanggaan Rakyat", di halaman Rumah Dinas B ...

Politik

Gabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Pengamat: Prabowo Capek Jadi Oposisi

JAKARTA,BERNAS.ID - Kuat kemungkinan Partai Gerindra akan masuk ke dalam Pemerintahan Jokowi-Maruf. Setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Pengamat Politik, Hendri Satrio ...

Politik

Prabowo Dipastikan Hadir di Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin

JAKARTA, BERNAS.ID - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan akan hadir di acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024 terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang. “Ya kalau ...

Hukum dan Kriminal

Abu Rara Mengaku Tidak Tahu Yang Ditusuknya Adalah Wiranto

JAKARTA, BERNAS.ID - Kepada polisi, Syahril Alamsyah alias Abu Rara mengaku dirinya tidak tahu kalau yang ditusuknya adalah Menko Polhukam Wiranto. Abu Rara menceritakan begitu melihat kapal dirinya secara spontan ke alun-alun. &ldquo ...

Pendidikan

STIEBBANK Tandatangani Kerjasama dengan Organisasi Pelaku Wisata

SLEMAN, BERNAS.ID- Kampus STIEBBANK Yogyakarta melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Promosi dan Pariwisata Sleman (BPPS), Omah Bahasa, dan Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) di Gelanggang Kampus STIEBBANK, Jumat 11 Oktober 2019 ...

Budaya

Tepis Kesan Ekslusif, Sejumlah Model Fashion Show Batik di Bandara Adisutjipto

SLEMAN, BERNAS.ID- Ada yang menarik di area ruang tunggu Terminal A Bandara Internasional Adisutjipto. Sejumlah model berbusana batik berlenggak-lenggok memperagakan 28 rancangan busana milik Yunet Wahyuningsih, sekaligus menyapa secara la ...

DIY

Alumni UGM Setia Pancasila, Menolak Politisasi Agama di Kampus

SLEMAN, BERNAS.ID- Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Forum Madani menolak politisasi agama di kampus. Untuk itu, Alumni UGM Setia Pancasila mengeluarkan pernyataan sikap menyikapi perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini seperti kul ...

DIY

Muslim United Ngotot Diadakan Walau Tak Dapat Izin Kraton Jogja

YOGYA, BERNAS.ID -- Meskipun tidak diberi izin oleh Kraton Yogyakarta, acara Muslim United 2019 tetap nekat digelar di Masjid Gedhe Kauman, kompleks Kraton Yogyakarta. Ribuan orang tampak memadati tempat penyelenggaraan acara hari pertama, ...

DIY

Alumni Terusik dengan Sikap dan Ucapan Takmir Masjid UGM

SLEMAN, BERNAS.ID- Alumni Universitas Gadjah Mada dan Forum Madani menolak politisasi agama di kampus. Hal ini dilontarkan terkait adanya rencana kuliah umum Ustad Abdul Somad bertema "Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ...

Hukum dan Kriminal

Kondisi Terkini Wiranto, Sudah Bisa Bicara dengan Jelas

JAKARTA, BERNAS.ID - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, menjenguk Menko Polhukam di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dia menyebut kondisi Wiranto yang ditusuk saat berkunjung ke Pandeglang, Banten, semakin membaik. &ld ...

Politik

Wiranto Ditusuk, Arnold Thenu Minta Kepala BIN Dicopot

JAKARTA, BERNAS.ID - Ketua FORMAMA (Forum Masyarakat Maluku) Arnold Thenu, meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dicopot dari jabatannya atas rentetan peristiwa seperti kerusuhan Mei di Jakarta, kerusuhan Papua, aksi unju ...

Politik

Presiden Jokowi Jenguk Menkopolhukam di RSPAD Gatot Subroto

JAKARTA, BERNAS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjenguk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Wiranto diketahui tengah menjalani penangan ...

Olahraga

Semaraknya Pembukaan Porda DIY 2019

YOGYA, BERNAS.ID - Ratusan penari  menyemarakkan pesta pembukaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2019 yang  berlangsung di Stadion Mandala Krida, Kamis (10/10/2019) malam. Lewat seni gerak dan tari, ratusan pen ...

Politik

Presiden Jokowi : Usut dan Tindak Tegas Pelaku Serangan Terhadap Menkopolhukam

JAKARTA, BERNAS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Polri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku penusukan beserta jaringannya terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ...

DIY

Proyek Apartemen Barsa City Diprotes Warga Sekitar

SLEMAN, BERNAS.ID- Proses pembangunan proyek konstruksi gedung bertingkat yang berdekatan dengan pemukiman padat penduduk acapkali menimbulkan persoalan sosial di masyarakat sekitar. Kamis siang (10/10), warga Padukuhan Ngentak Depok Caturt ...

Hukum dan Kriminal

Wiranto Ditikam, Pengamat Teroris: JAD Berafiliasi dengan ISIS Incar Pejabat Negara

JAKARTA, BERNAS.ID - Pelaku penikaman terhadap Menko Polhukam Wiranto disebut merupakan bagian dari kelompok teroris lama, yakni Jamaah Anshorud Daulah (JAD). Demikian dikatakan pengamat teroris, Al Chaidar saat dimintai t ...

DIY

Kebakaran Hanguskan Sebuah Rumah di Kemetiran

YOGYA, BERNAS.ID - Kebakaran telah menghanguskan rumah milik Mirianto, warga Kemetiran Kidul, Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta, Rabu (9/10/2019) malam. Diduga, penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Nugroho, salah ...

Olahraga

Obor Timoho Siap Kobarkan Semangat Atlet Porda XV dan Peparda II DIY

YOGYA, BERNAS.ID - Obor Timoho telah tiba di halaman Balaikota Jogja, Rabu (9/10/2019) malam, dalam Welcome Dinner Kontingen Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV dan Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) II Tingkat DIY Tahun 2019. Obor karya pemaha ...

DIY

Tiba-tiba Ambrol, Dua Pekerja Tertimpa Reruntuhan Talud RSUD Sleman

SLEMAN, BERNAS.ID- Tak dipungkiri, evakuasi salah satu korban yang tertimpa material talud sisi timur RSUD Sleman pada pukul 10.15 WIB membutuhkan waktu yang lama. Talud yang ambrol memiliki tinggi 3 meter dengan panjang 6 meter. Salah s ...

Daerah

Kesbangpol Sleman dan FKUB Sleman Lakukan Kunker ke Kota Pontianak

PONTIANAK, BERNAS.ID - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sleman melalukan kunjungan kerja (kunker) dalam bentuk studi orientasi ke Kantor Kesbangpol Kota Pontianak, ...

Olahraga

Kota Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Porda 2019

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Kota Yogyakarta menjadi tuan rumah penyelenggaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) dan Pekan Olahraga Paralympic Daerah (Peparda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2019 yang akan resmi dibuka besok Kamis 10 Oktober ...

DIY

UGM Meminta Kuliah Umum Ustad Abdul Somad Dibatalkan

SLEMAN, BERNAS.ID- Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta rencana kuliah umum bersama Ustad Abdul Somad dan Profesor Dr Heddy Shri Ahimsa Putra, MBA, PhD pada hari  Sabtu, 12 Oktober 2019 jam 12.45 - 14.30 WIB bertema "Integrasi Is ...