Berita Nasional Terpercaya

Politisi PDIP Sebut Judicial Review Hindari Tarik Menarik Kepentingan Politik

0

JAKARTA,BERNAS.ID –  Partai politik yang tergabung dalam barisan koalisi pendukung pemerintah tetap berpandangan presiden tidak perlu menerbitkan Perppu tersebut.

Salah satunya PDIP di DPR. Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu berharap Jokowi tidak mengeluarkan Perppu.

Sikap resmi fraksi PDIP menolak Perppu dan menyarankan agar perubahan UU KPK yang baru saja diketok itu dilakukan melalui judicial review atau legislative review (revisi kembali).

“Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik,” ujar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).

Hendrawan menilai KPK sebagai lembaga super body dinilai perlu check and balances. Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balance secara internal.

“Pada awalnya sebenarnya sederhana yaitu harapan agar sebuah lembaga hukum dengan wewenang sangat besar, bahkan disebut sebagai super body, diawasi dengan tata kelola yang sehat (good governance). Itu sebabnya dibuat Dewan Pengawas,” terang Hendrawan.

Sistem two tiers terbukti mampu bertahan berabad-abad dalam menjaga dan menciptakan suatu keseimbangan dalam kewenangan yang besar dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus.

“Sekarang banyak orang protes tapi belum baca UU revisinya,” pungkas Hendrawan.(fir)

Leave A Reply

Your email address will not be published.