Berita Nasional Terpercaya

Jokowi Setuju Tahun 2021 UN Ditiadakan

0

JAKARTA, BERNAS.ID – Keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) dengan versi yang baru direstui Presiden Joko Widodo.

Senada dengan penjelasan Nadiem, Jokowi mengatakan bahwa UN terakhir diadakan pada tahun 2020, dan tahun 2021 akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

?Artinya tahun 2021 sudah tidak ada UN. Akan diganti dengan Asesmen Komptensi. Artinya yang diasesmen adalah sekolah dan guru. Ada juga yang namanya Survei Karakter. Di situ bisa dijadikan evaluasi. Pendidikan kita sampai ke level mana,? kata Jokowi usai peresmian Tol Jakarta-Cikampek Elevated, Kamis (12/12/2019).

?Kita sudah mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud,? tambahnya.

Jokowi menyebut asesmen pengganti UN akan melihat sejuh mana grade sekolah tertentu. Sekolah yang di bawah grade akan dievaluasi.

?Artinya, mau tidak mau nanti setiap sekolah aka nada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihat sekolah mana yang perlu disuntik,? terang Jokowi.

Jokowi menegaskan, kebijakan ini sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Ia siap melanjutkan asesmen kompetisi jika itu diyakini bisa menaikkan mutu pendidikan.

?Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita teruskan,? ucapnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan kebijakan penghapusan atau dirubahnya versi UN adalah salah satu bagian dari 4 kebijakan ?Merdeka Belajar? yang digagasnya.

JK Kritik Penghapusan UN

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa sekolah di Indonesia tidak bisa disamakan dengan sekolah di Finlandia yang jumlah penduduknya di bawah Indonesia. Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia perlu memiliki standar tersendiri.

?Kalau anak-anak (siswa) tidak kerja keras, tidak ada external pressure. Jangan samakan sekolah di Indonesia dengan Finlandia yang penduduknya hanya 5 juta. Kalau penduduk Indonesia 5 juta, bukan 260 juta, kita bisa memerdekan belajar. Bagaimana jadinya kalau tidak punya standar yang baik secara nasional,? ucap JK.

Menanggapi itu, Nadiem memastikan tidak UN tidak dihapus melainkan diganti. UN diganti dengan Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter.

?Agar tidak terjadi mispersepsi, UN tidak dihapus. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar klik, karena itu yang paling laku. Jadi UN itu diganti jadi Asesmen Kompetensi,? jelas Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/).

Nadiem pun meminta agar para anggota Komisi X tidak lagi menyebut bahwa UN dihapus. Menurutnya, yang dihapus adalah format ujian per mata pelajaran.

Nadiem menjelaskan Asesmen Kompetensi mirip dengan The Programme for International Student Assesment (PISA) yang dibuat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (sbh)

Leave A Reply

Your email address will not be published.