Penangkapan Wahyu Setiawan Oleh KPK Gerus Kepercayaan Publik Terhadap KPU

BANTUL, BERNAS.ID – Keterlibatan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam dugaan kasus suap semakin menggerus kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan suap permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI atas nama Harun Masiku.

Dalam OTT tersebut KPK juga mengamankan Agustiani Tio Feudelina, orang kepercayaan Wahyu Setiawan yang juga mantan anggota Bawaslu, dan dua kader PDIP, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah, yang dekat dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Ketua Departemen Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadyiah Iwan Satriawan mengatakan, kasus yang menjerat KomisionerKPU ini telah melukai perasaan rakyat dan memantik ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Dan ini menjadi masalah yang serius karena ada tiga lembaga yang terkait namanya, yaitu KPU, Bawaslu, dan PDIP yang notabenenya adalah pemenang Pemilu 2019.

?Rendahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu akan mengancam kualitas pelaksanaan pemilu,? kata Iwan Satriawan di ruang rapat Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD), KampusUtama II, Riongroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Selasa (14/1/2020).

Diingatkannya, sebagian masyarakat menganggap masalah Pilpres 2019 belum tuntas, meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

?Publik akan bertanya, apakah mantan anggota Bawaslu pantas menjadi ?broker? perkara suap seperti itu, karea dia punya akses ke teman-teman KPU?. Ini menjadi isu yang sangat serius dan harus dituntaskan agar tidak terjadi rumor politik,? ujarnya.

Lanjut Iwan Satriawan, kasus yang menjerat seorang Komisioner KPU ini melibatkan politisi PDIP. Tegasnya, PDIP adalah partai utama dalam rezim Jokowi-Ma?ruf Amin saat ini dan sebagai partai yang sedang berkuasa sehingga berpotensi melakukan tekanan dengan menggunakan kekuasaannya kepada lembaga negara yang berhubungan dengannya.

Menurut Iwan, wajar sebagai partai yang sedang berkuasa akan disangkut-pautkan dalam persoalan ini karena perilaku kadernya sendiri. (Affan)