Buruh DIY Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja

YOGYA, BERNAS.ID – Puluhan buruh di DIY melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD DIY, Rabu (12/2/2020). Para buruh menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, yang dinilai merugikan para pekerja/buruh.

Kirnadi selaku perwakilan DPD Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY menerangkan, adanya RUU Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) dilatarbelakangi memburuknya ekonomi global yang berdampak pada Indonesia. Sayangnya, agar dapat keluar dari jurang resesi ekonomi, Pemerintah menimpakan seluruh beban kepada kaum buruh dan rakyat. Rakyat yang sudah terbebani kenaikan iuran BPJS dan rencana kenaikan tarif listrik kini dihantui dampak buruk RUU CILAKA. 

“RUU CILAKA ternyata juga bermaksud memperluas sistem tenaga kerja fleksibel yang sudah pasti merugikan kesejahteraan buruh dan mempreteli hak demokratisnya. Apalagi Jokowi sempat memberikan pidato yang sangat lantang dan tidak segan 'menggigit' siapa saja yang menghalangi program tersebut. Pekerja muda dan calon pekerja yang saat ini masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi juga akan merasakan dampak buruk RUU CILAKA,” ujarnya. 

Pihaknya menilai, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Iebih berpihak pada kepentingan pengusaha. Ini dapat dilihat dari Keputusan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Republik lndonesia Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah Dan Kadin Untuk Konsultasi Publik dimana satgas yang dibentuk Pemerintah diketuai oleh Ketua Umum Kadin dan tidak ada satu pun anggota satgas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Tidak dilibatkannya Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sebagai partisipasi publik dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law khususnya Klaster Ketenagakerjaan yang secara langsung berdampak terhadap anggota Serikat Pekerja-Serikat Buruh yang tidak dapat mengakses draf RUU,” ujarnya.

Pihaknya juga menolak pernyataan UU Ketenagakerjaan yang dianggap menghambat investasi masuk ke Indonesia. Ia mengaku, serikat pekerja sangat mendukung banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia.

“Dengan catatan penting tidak merugikan dan mengurangi hak-hak pekerja buruh yang ada,” imbuhnya. (den)