close

Ada Dugaan Penyalahgunaan Hasil Rapim Oleh PLT Rektor IAIN Pontianak ?

Ada Dugaan Penyalahgunaan Hasil Rapim Oleh PLT Rektor IAIN Pontianak ?

JAKARTA,BERNAS.ID - Keputusan  Menteri Agama Republik Indonesia No. 70/B.II/2/PDJ/2020, Tanggal 23 Juni 2020, tentang pembebastugasan Dr. H. Syarif, S. Ag. MA dari tugas tambahan sebagai Rektor IAIN Pontianak periode 2018-2022, menjadi polemik.

Polemik itu disampaikan Kabag Umum IAIN Pontianak, Sutarman, bahwa Syarif, telah dan sedang menggunakan haknya yaitu melakukan upaya administratif dan upaya hukum. 

"Pak Syarif, menerima KMA tersebut pada tanggal 1 Juli 2020. Beliau telah bersurat keberatan kepada Menteri Agama dan Presiden masing-masing pade tanggal 2 Juli den tanggal 29 Juli 2020. Kedua langkah upaya administratif tersebut didukung oleh UUAP no 30/2014 Pasal 77 ayat (4), (5), dan (7) serata UU ASN no 5/2015 pasal 129 ayat 3," ujar Sutarman, Sabtu (3/10/2020).

Kedua langkah tersebut tidak mendapat jawaban. Maka sambung Sutarman, Syarif dipandang telah memenuhi syarat formil untuk meminta Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan, mencabut atau membatalkan KMA tentang Pembebastugasan kepadanya.

"Didaftar di PTUN Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2020. Upaya administratif dan upaya hukum tersebut kami konfirmasi kepada Bapak Dr. H. Syarif, S.Ag., MA beliau membenarkan langkah-lankah tersebut," jelasnya.

Selanjutnya kejadian fakta di IAIN Pontianak pada tanggal 27 Agustus 2020, Plt. Rektor Dr. Misdah, M.Pd mengundang para pimpinan IAIN Untuk menindaklanjuti Surat Direktur PTKIN Kemenag RI nomor Nomor: B-1724/DJ.I.III/KP.00/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020, untuk membentuk Panitia Seleksi Penjaringan Bakal Calon Rektor IAIN Pontinak. 

Rapat tersebut dihadiri oleh para pimpinan yaitu para warek, para dekan, ketua SPI, ketua senat dan anggota, kepala biro AUAK, para kabag dan beberapa unsur lainnya. 

Rapim tersebut merekom supaya tidak dibentuk panitia penjaringan calon rektor sampai ada keputusan dari PTUN di mana Pak Syarif saat ini sedang menggunakan haknya, hal ini diungkap juga oleh Plt Warek ll Dr. H. Saifuddin Herlambang. 

Lalu di mana letaknya bahwa Plt. Rektor diindikasikan melakukan Penyalahgunaan? 

Dekan FEBI Dr. H. Fahrurazi  menjelaskan,  bahwa telah beredar bahkan telah diberitakan di web IAIN tentang  penyerahan SK Dirjend Pendis Kemenag Rl No 4891, Tahun 2020 tanggal 3 September 2020 tentang Panitia Penjaringan bakal calon rektor IAIN Pontianak.

Pada hampir waktu bersamaan terbaca pula oleh sebagian sivitas akademika IAIN Pontianak Surat Plt. Rektor kepada Dirjend Pendis tanggal 30 Agustus 2020  supaya Dirjend untuk meng-SK-kan nama-nama Panitia Penjaringan bakal calon rektor, dengan melampirkan Surat Undangan dan Tanda Tangan Daftar Rapat Pimpinan tgl 27 Agustus 2020. 

Menurutnya, Plt. Rektor diduga menyalahgunakan data dan Fakta. Dengan melampirkan daftar hadir rapat tersebut, dan memang ada tertulis “telah dilakukan rapat dan koordinasi”, bermakna seolah Rapim tgl 27 Agustus 2020 itu merekomendasikan nama-nama Panitia Penjaringan.

Padahal faktanya rapim berkesimpulan supaya pembentukan ponsel penjaringan rektor ditunda sampai adanya putusan PTUN sebagai langkah upaya hukum oleh pak Syarif. 

Sutarman menerangkan: Surat Plt. Rektor itu dirujuk oleh Dirjend untuk ber-SK Pansel Penjaringan Rektor IAIN Pontianak.  Padahal yang sesungguhnya isinya ditengarai memenuhi unsur penyalahgunaan daftar hadir dan notulasi rapat pinpinan.  

SK dirjend pendis itu sendiri menyalahi PMA nomor 68 tahun 2015, dan Keputusan Dirjend Pendis nomor 3151 tahun 2020. Pada dua regulasi di atas diatur bahwa Penjaringan bakal calon Rektor dilakukan oleh panitia  yang dibentuk oleh Rektor/Ketua PTKIN”. 

Artinya bukan wewenang Dirjend untuk meng-SK-kan Panitia Penjaringan, tetapi wewenang Rektor atau Plt. Rektor, karena memang Plt rektor berwenang.

Tak hanya itu, SK tersebut mengabaikan upaya hukum yang ditempuh oleh Rektor. Banyak yang tidak nyaman dengan kehadiran SK penjaringan bakal calon rektor tersebut. Ketidaknyamanan  itu disebabkan para pejabat, para dosen, tenaga kependidikan merasa mendapat edukasi yang tidak baik alias tidak mendidik karena pihak Kementerian Agama dalam hal ini Direktoran Jenderal Pendidikan Islam seperti mengimami pelanggaran terhadap aturan. 

"Ini menjadi preseden tidak baik untuk kedepannya," tambah salah seorang dosen Dr. Sahrani, MPd.(fir)

 


Berita Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Investasi yang Menguntungkan di Bogor - Kavling Jonggol 60 Juta 100 m2 BONUS Pondasi dan SHM

Investasi yang Menguntungkan di Bogor - Kavling Jonggol 60 Juta 100 m2 BONUS Pondasi dan SHM


Lebih Lengkap

Trending

Upgrade Diri dengan Sertifikasi Praktisi Manajemen Risiko Madya - Diskon Jutaan

Upgrade Diri dengan Sertifikasi Praktisi Manajemen Risiko Madya - Diskon Jutaan


Lebih Lengkap

Bernas TV

Rekomendasi Produk

Investasi yang Menguntungkan di Bogor Kavling Jonggol 60 Juta 100 m2 BONUS Pondasi dan SHM

Investasi yang Menguntungkan di Bogor - Kavling Jonggol 60 Juta 100 m2 BONUS Pondasi dan SHM


Rumah Jogja Murah Desain 2 Lantai Diskon 80jt DP 5 Persen Angsuran 20 Tahun

Rumah Jogja Murah Desain 2 Lantai Diskon 80jt DP 5 Persen Angsuran 20 Tahun


Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan di Sedayu Jogja DP 10 Persen Strategis di Jalur NYIA dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan di Sedayu Jogja DP 10 Persen - Strategis di Jalur NYIA dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi


Rumah Cantik 300 Jutaan DP 10 Persen Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Cantik 300 Jutaan DP 10 Persen - Strategis di Jalur Bandara NYIA


Lihat Lebih Banyak
keyboard_arrow_up

Buka Link Pada Tab Baru