Rp 1,25 Miliar Dianggarkan Untuk Fasilitasi Gratis Ongkir UMKM DIY

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Dinas Koperasi dan UKM DIY kembali memberikan fasilitas ongkos kirim gratis (ongkir) yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM. Ini untuk untuk meringankan beban finansial UMKM di DIY di masa pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi menerangkan, fasilitas itu disalurkan kepada UMKM yang telah terdaftar dalam program Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (SiBakul) Jogja. UMKM yang produknya terbeli akan dibantu dengan keringanan bebas ongkos kirim.

"Pada 2021 masih ada fasilitas gratis ongkir untuk mitra SiBakul. Kita masih siapkan proses persyaratan dan mekanisme sehingga apa yang dialokasikan pemerintah bisa dimanfaatkan pelaku usaha," terangnya Minggu (17/1/2021).

Dinas Koperasi dan UKM DIY menurutnya mengalokasikan dana sebesar Rp 1,25 miliar di tahun anggaran 2021 untuk mengadakan stimulus tersebut. Stimulus ini bukanlah program baru. Keringanan ini telah disediakan sejak 2020 lalu setelah pandemi COVID-19 merebak di DIY.

"Tujuan di awal untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat, sehingga mereka tetap berkreasi dan bisa berjualan dari rumah. Produk yang terbeli nanti dikirim oleh ojol, jadi ojol juga mendapat fasilitas juga," ungkapnya.

Saat ini menurut dia telah ada 900 UMKM yang menjadi mitra SiBakul. Namun baru setengahnya yang telah memanfaatkan relaksasi tersebut.

"Kalau yang sudah memakai sekitar 450-an. Tapi ini masih terbuka lebar bagi yang kemarin sudah masuk jika akan memakai. Yang belum memakai mungkin karena persyaratan dan mungkin mereka telah beralih," ungkapnya.

Seluruh mitra yang terdaftar SiBakul akan terus dipantau terkait produk, komitmen, dan konsistensinya. Sehingga proses kurasi dapat berjalan lancar.

Siwi menjelaskan, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum menjadi mitra SiBakul. Di antaranya memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) serta harus lolos pada tahap kurasi.

"Minimal legalitas itu harus ada," tegasnya.

Saat ini pihaknya tengah menyusun ulang mekanisme kurasi sebelum produk diluncurkan di pasaran. Misalnya produk yang memiliki kemasan harus memiliki izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT). Selanjutnya, jika produknya dapat dikonsumsi, maka proses produksinya harus mematuhi protokol kesehatan. 

"Persyaratan ini harus kita terapkan. Misal yang kemasan harus ada P-IRT atau apakah perlu sampai ada label halal. Lalu untuk UMKM produk siap saji tidak perlu pakai itu (P-IRT). Tapi ada beberapa persyaratan yang dipenuhi juga," tandasnya. (den)


Berita Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan Diskon 60 Juta di Sedayu Bantul


Lebih Lengkap

Trending

Sales Course yang Jamin 99 Persen Penjualan


Lebih Lengkap

Bernas TV

Rekomendasi Produk

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan Diskon 60 Juta di Sedayu Bantul

Rumah Cantik 300 Jutaan - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Tipe 58 Mewah di Jogja Diskon 70 Juta - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Tipe 58 Cantik di Jogja Diskon 70 Juta - Strategis di Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Jalur Bandara NYIA

Lihat Lebih Banyak
keyboard_arrow_up