ARDY Laporkan Gubernur DIY Ke Komnas HAM

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). Berkas laporan ini ARDY kirimkan melalui pos di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Selasa (16/2/2021).

Laporan ARDY merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya mereka kirimkan pada Gubennur DIY pada 19 Januari 2021 lalu. Somasi mempermasalahkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

Beberapa poin dalam Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 yaitu larangan melakukan aksi di kawasan Gedung Agung, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kraton Pakualaman, Kotagede, dan Malioboro sampai radius 500 meter dari garis terluar. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga terlibat dalam wilayah koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyampaian pendapat di muka umum.

Menurut Anggota ARDY yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jogja, Yogi Zul Fadhli, pelaporan Gubernur DIY ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran hak menyampaikan pendapat di muka umum.

“Soal pembatasan wilayah aksi, melarang beberapa lokasi sebagai wilayah aksi. Adapula batasan waktu, memberikan batasan (aksi) dari jam enam pagi sampai enam malam,” kata Yogi.

Selain itu, Yogi juga mempermasalahkan aturan aksi dengan batasan suara enam desibel. Dia juga menyoal pelibatan TNI di ranah sipil, dalam hal ini aksi dari masyarakat.

“Atas dugaan pelanggaran HAM dalam Pergub tersebut. Melanggar beberapa ketentuan, misalnya UU Nomor 39 Tahun 1999,” tambah Yogi.

Dalam UU tersebut, negara memberikan jaminan untuk warganya mengemukakan pendapat di muka umum. “Berharap, Komnas HAM untuk bisa menindaklanjutkan aduan yang dilayangkan hari ini,” harap Yogi.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, hal itu tidak masalah dan terbuka. Ia mempersilahkan pihak yang tidak cocok dengan pergub, namun tujuannya yaitu menertibkan.

“Kami tidak melarang orang unjuk rasa. Orang berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Tapi kemudian untuk daerah-daerah tertentu diatur peraturan di atasnya tidak diperbolehkan, seperti dalam peraturan Menteri Pariwisata. Kami kan sebetulnya menindaklanjuti Permen saja,” kata dia.

Aji mengatakan bahwa aksi bisa di tempat lain, yang tidak dilarang dalam Pergub. “Kalau diperlukan, kami para pejabat baik di DPRD maupun Kepatihan ya nanti kami hadir untuk mendengarkan aspirasi. Kami sifatnya terbuka engga ada masalah. Orang berpendapat harus kami beri ruang,” tandasnya. (den)


Berita Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan Diskon 60 Juta di Sedayu Bantul


Lebih Lengkap

Trending

Sales Course yang Jamin 99 Persen Penjualan


Lebih Lengkap

Bernas TV

Rekomendasi Produk

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan Diskon 60 Juta di Sedayu Bantul

Rumah Cantik 300 Jutaan - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Tipe 58 Mewah di Jogja Diskon 70 Juta - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Tipe 58 Cantik di Jogja Diskon 70 Juta - Strategis di Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Jalur Bandara NYIA

Lihat Lebih Banyak
keyboard_arrow_up